OPINI - ARTIKEL

Ada 4 Pilar Menjawab Persoalan Bangsa

2012-02-26T08:45:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Wakil Ketua MPR RI A Lukman Hakim Saifuddin mengatakan empat pilar bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan jawaban atas persoalan bangsa ini.

ILUSTRASI

"Saat ini bangsa kita dilanda persoalan yang belum mendapatkan jalan keluarnya, seperti persoalan moralitas, nasionalisme, dan kenakalan remaja. Karena itu penanaman nilai-nilai empat pilar kebangsaan itu menjadi merupakan solusinya," katanya di Medan, Sabtu, saat membuka seminar Peningkatan Pemahaman Empat Pilar Kehidupan Bernegara.

Pada seminar yang merupakan kerja sama MPR RI dan Universitas Negeri Medan (Unimed) itu, ia mengatakan dulu penanaman nilai Pancasila dilaksanakan oleh BP7, namun selanjutnya ditiadakan.

Oleh karena itu, kata dia, pimpinan MPR RI mencanangkan perlunya menghidupkan kembali penanaman nila-nilai empat pilar kebangsaan itu.

Menurut dia Indonesia merupakan negara dengan pluralitas yang tinggi dan bisa berpotensi terjadinya masalah destruktif dan merusak persatuan nasional.

"Hal itu bisa saja terjadi jika potensi tersebut tidak dikelola dengan baik dan tepat," katanya.

Bentangan geografis Indonesia yang panjang dan memiliki tiga perbedaan waktu, keragaman suku dan agama, sebenarnya menjadi potensi luar biasa bagi kemajuan bangsa ini.

Namun hal itu bisa juga menjadi potensi negatif secara geografis dan ekonomis karena bisa saja diintervensi kekuatan asing.

Oleh karena itu, kata dia, pimpinan MPR RI mencanangkan menanamkan empat pilar kebangsaan itu agar negeri ini tidak seperti beberapa negara yang terpecah belah setelah sekian lama bersatu.

"Mari kita membayangkan Indonesia akan tetap bertahan sampai ratusan tahun kemudian dan menjadi lebih maju. Ini terwujud karena pengikat persatuannya terangkum dalam empat pilar kebangsaan.

Rektor Unimed Prof Ibnu Hajar Damanik mengatakan, dalam beberapa tahun belakangan ini Unimed terus berupaya menerapkan "character building university" dan penanaman nilai pendidikan karakter itu diintegrasikan dalam metoda pendidikan di kampus.

Program tersebut sejalan dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menciptakan generasi terbaik bangsa ini dalam menghadapi tingkat persaingan global yang semakin pesat dan terbuka.

Penanaman pendidikan karakter itu sejalan dengan penanaman nilai empat pilar kebangsaan karena pemuda berkarakter berarti memiliki integritas, kualitas dan kecintaan tinggi kepada bangsanya agar lebih baik serta maju dari sebelumnya. (ANTA).

RUU ASN Perkuat Peran PNS Sebagai Perekat NKRI

2012-01-29T15:59:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan segera dibahas oleh panitia kerja (Panja) DPR diharapkan bisa memperkuat peran dan posisi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai perekat NKRI, yang belakangan ini terkotak-kotak dalam bingkai pegawai daerah dan pegawai pusat, sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi. Selain itu, RUU ASN juga diharapkan bisa menjadi pengaman bagi PNS dari tsunami politik akibat pemilihan kepala daerah secara langsung.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo dalam sosialisasi RUU ASN di Bandung, Jumat (13/01). “Dengan alasan tersebut, maka PNS harus solid dalam menghadapi berbagai kepentingan politik yang sering mengganggu karir PNS yang dibina sejak lama, gara-gara tidak mendukung salah satu pasangan pilkada,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut Wamen PAN dan RB mengatakan, salah satu poin yang ditekankan dalam RUU ASN adalah adanya larangan bagi ASN menjadi pengurus dan menjadi anggota parpol, dan menekankan prinsip-prinsip merit dalam penerimaan, penetapan, pengangkatan dan promosi ASN. Selain dapat mengurangi kooptasi politik atas birokrasi, serta memberikan rasa nyaman kepada PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

Selain isu politisasi birokrasi yang sering terjadi di daerah, penegakan disiplin dan kode etik pegawai belakangan ini masih dinilai rendah. Selain itu, manajemen yang diterapkan belum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, kompetensi, integritas, kesejahteraan,baik pada tahap pengadaan dan seleksi,promosi,mutasi, penilaian kinerja, pola karir, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun. “Bahkan dalam beberapa hal, manajemen kepegawaian ini sarat dengan praktek KKN,” lanjut Eko Prasojo.

Hal lain yang menurut Wamen perlu mendapatkan perhatian, tidak perlu lagi ada penyebutan PNS pusat dan PNS daerah, agar tidak terjadi persepsi bahwa ada dua kedudukan PNS. Peran PNS sebagai perekat NKRI harus diperkuat lagi.

Semula, sesuai dengan Program Legislasi Nasional, diamanatkan untuk menyusun RUU Perubahan Kedua atas UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian. Namun dalam perkembangannya, setelah dilakukan pembahasan mendalam terhadap RUU ASN yang merupakan inisiatif DPR, pemerintah sependapat dengan judul RUU Aparatur Sipil Negara.

Dalam RUU ASN juga telah mengarah pada reformasi birokrasi, khususnya di bidang SDM Aparatur, dan diharapkan dapat mewujudkan paradigma baru dalam pemberian pelayanan public yang lebih baik yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

Wamen menyadari, merupakan hal wajar ketika terjadi kekhawatiran atas perubahan-perubahan mendasar yang akan mengganggu zona nyaman (comport zone) para PNS yang saat ini menduduki jabaan-jabatan tertentu, menjadi competitive zone. Untuk itu harus dipahami bersama bahwa perubahan tersebut perlu dilakukan untuk pe baikan kinerja, tanpa mengesampingkan pembinaan karier PNS yang ada.

Ada beberapahal krusial dan memerlukan perubahan dalam sistem manajemen SDM dalam RUU ASN. Pertama, pengisian dan pengangkatan dalamjabatansaat ini bersifat tertutup, sedangkan dalam RUU ASN, pengisian jabatan eksekutif senior (eselon I dan II) dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan bersifat terbuka serta nasional. PNS dari daerah dapat mencalonkan diri untuk mengisi jabatan di daerah lain, serta pusat, dan demikian juga sebaliknya. Di samping akan menyebarkan pengetahuan yang dimiliki, hal ini juga merupakan salah satu instrumen perekat NKRI.

Eko Prasojo menambahkan, penempatan dan pengangkatan dalam jabatan structural yang selama ini dilakukan menyebabkan pejabat tidak loyal terhadap masyarakat, tetapi taat kepada yang mengangkat. Selain itu, pegawai daerah selama menjadi pegawai tidak bisa berkarir di luar daerah itu, tetapi sampai pensiun mereka ‘ngendon’ di daerah.

Kalau demikian terus, maka konsep NKRI tak berkembang, dan PNS juga tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan karirnya. “Nanti, 10 persen jam kerja PNS digunakan untuk diklat. Tetapi PNS yang mau sekolah harus sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi organisasi, yang dibutuhkan. Sekarang banyak yang cari sendiri, yang bisa menerima, akhirnya terjadi mismatch,” tambahnya. (ags/Humas MENPAN-RB)

Uji Kompetensi Guru Dinilai Langgar Aturan

2012-01-11T08:06:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersikeras uji kompetensi yang diwajibkan pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi guru merupakan kebijakan yang salah. Menurut Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistiyo, kebijakan tersebut telah melanggar peraturan perundangan. "Uji kompetensi ditolak karena tidak diwajibkan dalam PP Nomor 74 tahun 2008 pasal 12," kata Sulistiyo, Rabu (11/1).

PP tersebut menyebutkan, Guru Dalam Jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti pelatihan untuk memperoleh sertifikat. Sedangkan untuk ikut pelatihan di Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) cukup dengan lampiran yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru.

Saat ini PGRI sedang membuat penelitian mengenai pelanggaran PP tersebut. Dengan dasar penelitian itu PGRI akan melaporkan ke ranah hukum mengenai uji kompetensi tersebut. Selain itu PGRI juga sedang membuat penelitian mengenai tekanan yang dialami para guru akibat uji kompetensi tersebut. "Guru yang ingin ikut sertifikasi stres karena dipersulit dengan uji kompetensi. Sementara guru yang sudah senior malu karena tidak lulus," katanya

Menurut Sulistiyo, uji kompetensi yang disahkan melalui Permendiknas No 11 tahun 2011 seharusnya tidak berlaku karena sudah ada peraturan di atasnya, yakni UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. "UU itu menyebut pada 2015 guru yang sudah 10 tahun mengajar harus sudah mendapat sertifikasi pendidik pada 2015," katanya.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menggariskan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi guru. Hal itu terkait dengan anggaran untuk gaji guru dari APBN terbilang besar, yaitu Rp 163 triliun. (rep).

Transaksi Kotor Rekrutmen CPNS Tembus Rp 30 T

2011-12-20T21:30:00.000-08:00


	JAKARTA - Tim Indipenden Pengawas Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk menata aparatur negara di tanah air, melansir data yang mencengangkan. Mereka menyebutkan, transaksi kotor, seperti suap dan sejenisnya, dalam urusan penerimaan CPNS baru dan mutasi aparatur di seluruh daerah mencapai Rp 30 triliun dalam setahun. Anggota tim independen Sofian Effendi di Jakarta kemarin (20/12) menuturkan, kabar adanya suap-menyuap dalam perekrutan CPNS baru sudah bukan kabar burung lagi. "Itu sudah nyata. Ada sejumlah mantan pejabat negara sendiri yang melapor anak mereka harus setor uang jika ingin jadi CPNS," tutur mantan rektor UGM itu. Dia menambahkan, praktek ini sebagian besar terjadi di daerah. Di instansi pusat tidak terlalu mencolok, karena dekat dengan pengawasan negara. Effendi menuturkan, ada dua titik utama yang bisa dijadikan praktek mengeruk pundi-pundi uang. Selain pada urusan rekrutmen CPNS baru, dia mengatakan transaksi kotor juga terjadi ketika ada PNS akan menduduki pos-pos penting. Seperti lurah, camat, hingga kepala dinas atau kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, penunjukan jabatan kepala BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) juga, seperti usaha mengelola air minum dan pasar juga rentan berbau praktek suap. Effendi itu menjelaskan, banyak sekali indikator untuk melihat kentalnya aroma suap dalam penunjukan kepala dinas atau BUMD. Diantaranya adalah, tingginya tingkat mutasi atau rotasi. "Hasil kajian kami, mutasi atau rotasi atau pencopotan itu karena yang bersangkutan tidak bisa melunasi tunggakan uang suap," kata dia. Rata-rata, uang suap ini tidak dibayar sekaligus. Tetapi, dibayar dengan cara diangsur. Resiko bagi pejabat yang menyuap bisa diberhentikan seketika jika tidak bisa melunasi uang suap tadi. Mantan kepala BKN itu lantas mengatakan, rata-rata di seluruh daerah tarif suap untuk meloloskan seseorang menjadi CPNS sekitar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta. Sementara tarif yang dipatok untuk PNS yang ingin duduk sebagai kepala dinas atau kepala BUMD berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Tarif yang paling tinggi menurut Effendi adalah, ketika ada seseorang PNS yang ingin duduk sebagai sekertaris daerah (Sekda). "Bisa sampai Rp 700 juta," katanya. Lantas, kemanakah muara aliran uang kongkalikong atau suap tadi? Dengan mantab Effendi mengatakan bermuara ke kepala daerah. Baik itu gubernur, walikota, hingga bupati. Kalaupun yang akhirnya ditangkap polisi adalah seorang calo, ini merupakan eksekutor lapangan saja. Dia menyangkan upaya penegakan oleh kepolisian yang berhenti pada aktor lapangan saja. Tudingan Effendi tertuju kepada para kepala daerah tadi karena, uang hasil suap itu digunakan untuk menambal biaya kampanye si kepala daerah. "Jika uang suap tadi lancar setiap tahun masuk ke kantongnya, dalam dua tahun ongkos kampanyenya sudah balik modal," tukas Effendi. Pria kelahiran Bangka 28 Februari 1945 itu mengatakan, proses penerimaan CPNS baru maupun rotasi atau mutasi kepala dinas dan BUMN menjadi layaknya mesin ATM kepala daerah. "Dengan bergulirnya agenda reformasi, seperti moratorium CPNS baru, salah satu mesin ATM mereka saat ini mati," kata dia. Effendi mengingatkan, kepala daerah sudah tidak perlu lagi mengeruk uang dalam proses penerimaan CPNS baru, maupun saat mengangkat kepala dinas atau kepala BUMD. Apalagi, saat ini menurut Effendi BPK dan PPATK sudah mulai menelusuri praktek suap tadi. Effendi mengancam, jika praktek suap itu masih terjadi, tim reformasi birokrasi tidak akan memberikan jatah kuota CPNS daerah baru. Sementara itu, pengangkatan kepala dinas dan sekda, akan dilakukan komite khusus yang masih dirancang pembentukannya. Dasar pembentukan komite khusus ini adalah RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih digodok di DPR. (wanJPPN)

PNS Korupsi Bukan Akibat Gaji Kecil

2011-12-07T05:00:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-. Gaji kecil tak bisa menjadi alasan bagi pegawai negeri sipil (PNS) untuk menumpuk hasil korupsi di rekening pribadi. Pemerintah telah melakukan kebijakan remunerasi bagi PNS. Selain itu, reformasi birokrasi juga terus dilakukan.

"Tidak, justru kita kemarin itu sudah melakukan program reformasi birokrasi sejak 2007. Dan di tahun itu, program ini semakin baik dan selalu menjadi nomor satu dalam program prioritas pemerintah melakukan reformasi birokrasi," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, di gedung DPR, Rabu (7/11).

Agus menambahkan, beberapa kementerian yang bisa melaksanakan delapan area perubahan itu dimungkinkan untuk penyesuaian remunerasi dan penyesuaian remunerasi itu dilakukan dengan cara meyakinkan produktivitasnya meningkat.

"Jadi, saya ingin mengatakan bahwa hal itu tidak bisa sekaligus, karena kalau sekaligus tentu akan menekan fiskal," kata Agus. Tetapi, ujarnya, program untuk menyesuaikan remunerasi sedang berjalan dan dipimpin langsung Bapak Wakil Presiden.

Agus mengatakan, kalau pun remunerasinya belum disesuaikan, tidak bisa diterima kalau pejabat atau PNS melakukan tindakan tindakan tidak terpuji, yaitu melakukan korupsi dan itu harus ditindak.

"Saya di Kemenkeu ada whistler blower system yang bisa dipakai untuk melaporkan kalau ada pegawai kita, Pajak atau Bea Cukai atau di Kemenkeu yang melakukan tindakan yang tidak benar," kata Agus. Pegawai Kemenkeu juga diminta untuk melaporkan kekayaan dan itu dimonitor dari waktu ke waktu.

Terkait dugaan rekening liar, Agus mengatakan, selama tiga tahun itu sudah ada 6.000 rekening yang sudah bisa ditutup, kemudian Rp 7 triliun dimasukkan ke kas negara, sampai dengan Juni 2011 ada 8.060 ditutup lagi. (rep).

Jalan Korupsi Terbuka Lebar

2011-12-06T20:35:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.TEMUAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang korupsi miliaran rupiah pegawai negeri sipil (PNS) terasa ironis.Betapa tidak, perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu dipimpin politisi muda seperti Bung Karno, 44 tahun,Bung Hatta,43 tahun, dan Sutan Syahrir,36 tahun.

Nyatanya, generasi muda sekarang tidak bisa menjaga semangat kebangsaan, tetapi malah membuka luas-luas ladang korupsi. Selain faktor pengelolaan anggaran yang buruk,korupsi di kalangan PNS muda disinyalir terjadi karena jalan untuk mengemplang uang negara begitu mudah. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar menjelaskan, rekening gendut milik PNS berusia muda bisa saja karena beberapa kemungkinan, misalnya baru mendapat warisan dari orang tua, baru menjual tanah, atau dana proyek dari institusinya yang disimpan di rekeningnya.

Dia menyoroti penyalahgunaan dana yang menumpuk di akhir tahun karena tidak terserap “Inilah yang membuat para pengelola proyek mentransfer sisa anggaran ke rekening pribadi atau bendahara agar tidak perlu mengembalikan sisa anggaran. Mereka juga menggunakan modus serapan anggaran yang Desember tidak 100% dengan memindahkan uang itu ke rekening pribadinya,” kata Azwar di Jakarta kemarin.

Modus

Pakar hukum pidana pencucian uang Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengungkapkan beberapa modus korupsi uang miliaran rupiah oleh PNS muda. Salah satunya dengan memanfaatkan pencairan anggaran negara yang terjadi di akhir tahun. ”Anggaran itu kan cair sangat lama. Bahkan ada yang cairnya bulan Oktober atau November.

Sementara harus ada pertanggungjawaban di akhir tahun. Kalau anggaran keluar di Oktober atau November, tentu tidak mungkin proyek selesai dan dipertanggungjawabkan pada Desember. Sebab,proses proyek memerlukan waktu lama,”ujarnya. Perihal penganggaran yang lama tersebut dimanfaatkan. Caranya, para PNS nakal tersebut membuat proyek fiktif sehingga bisa dipertanggungjawabkan di akhir tahun.

”Kemudian karena sudah ada proyek fiktif yang selesai dipertanggungjawabkan, ketika anggaran cair di bulan November, uangnya dimasukkan ke rekening pribadi.Tidak berhenti di situ, uang tersebut ditransfer ke istri atau keluarganya,” kata Yenti yang disertasinya saat S-3 di Universitas Indonesia membahas pencucian uang ini.

Yenti mengatakan, uang tersebut akan semakin sulit dilacak jika sang istri atau keluarga PNS mengalirkan uang tersebut ke pihak ketiga. Dia juga mengungkap modus lain yang dilakukan untuk mengeruk uang negara. Caranya, PNS nakal tersebut memasukkan uang negara ke rekening pribadi.Namun,ketika ada pemeriksaan lembaga pemeriksa keuangan, uang tersebut dikeluarkan dari rekening pribadi dan PNS tersebut mengambil bunganya saja.

”Langkah memasukkan uang negara ke rekening pribadi untuk diambil bunganya saja, itu tetap tidak diperbolehkan,” katanya. Menurut dia,harusnya kondisi ini direspons cepat oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PNS yang mengambil uang negara dapat dikenai tindak pidana korupsi.

Kemudian,keluarga atau istri yang menerima uang hasil korupsi melalui rekening bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.Lebih parah lagi,PPATK malah mengumumkan fenomena ini secara masif. ”Kalau diumumkan dan PNS yang nakal tahu,kan tentu akan mengamankan uang tersebut dengan berbagai cara,”katanya.

Posisi Basah

Korupsi oleh PNS muda juga tidak terlepas dari pekerjaan mereka yang berada di posisi menentukan. Pada situasi tertentu, posisi yang menentukan itu rawan suap. “Kalau bagian yang dipegang adalah lahan basah, peluang untuk menumpuk kekayaan sangat mungkin,” kata pengamat hukum dari Universitas Indonesia Hasril Hertanto saat dihubungi SINDO kemarin.

Dia juga meminta kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) di kementerian dan KPK untuk menelusuri ada tidaknya konflik kepentingan saat mendapatkan uang miliaran tersebut. Khususnya pegawai yang menduduki jabatan lahan basah di sejumlah kementerian seperti ESDM, Kemendiknas, Kemensos, Kemenag, dan beberapa kementerian lain.

“Kalau di Kementerian ESDM, lahan basahnya ada di perizinan pertambangan, kalau di kementerian lain pengadaan barang dan jasa. Pegawai yang pegang lahan itu akan mendapatkan uang dari fee saat mengeluarkan surat izin atau mengatur rekanan pengadaan barang,” kata Hasril.

Hasril beranggapan,maraknya dugaan korupsi di lembaga negara yang dilakukan para pegawai tidak terlepas dari lemahnya pengawasan, baik dari atasan maupun inspektorat jenderal. Bahkan banyak terungkap, atasan dan inspektorat yang seharusnya melakukan pengawasan justru ikut bermain.“Tahu sama tahulah dan akhirnya tidak saling mengganggu,”ujarnya.

Benahi Pengelolaan Anggaran

Untuk mempersempit ruang korupsi bagi PNS muda, Azwar Abubakar mengharapkan birokrat mengubah kebiasaan penggunaan anggaran. Bisa saja, ujarnya, dengan menyelesaikan proyek sejak Februari bukan pada tiga bulan terakhir masa anggaran. Solusi agar pencairan APBN tidak menumpuk di akhir tahun, ungkap Azwar, salah satunya ialah dengan menghidupkan kembali satuan tiga dalam pembahasan anggaran di DPR sehingga tender bisa dilakukan lebih awal.

Namun, sebelum APBN cair,pemenang tender belum boleh terikat kontrak. Satuan tiga ialah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan perincian alokasi pagu anggaran per program. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai tingginya tingkat penyelewengan dana oleh sejumlah PNS disebabkan minimnya pengelolaan anggaran yang baik.

Agus mengatakan di Jakarta kemarin bahwa laporan PPATK itu lebih pada kondisi anggaran daerah. “Jadi PPATK itu lebih menunjuk pada kondisi di lingkungan pemda (pemerintah daerah) di mana di lingkungan pemda itu mungkin ada yang punya kepahaman yang kurang baik tentang pengelolaan anggaran sehingga bisa terjadi masuk anggaran itu ke escrow account atau ke rekening yang tidak sepatutnya,”katanya.

Menkeu menilai untuk tingkat pusat,dirinya memastikan penyelewengan anggaran sudah minim terjadi.“Kalau di lingkungan kementerian dan lembaga di pusat itu semua sudah ditata dan terus ditata,” tegasnya. Agus memberi contoh mengenai penutupan sekitar 6.000 rekening yang tidak jelas kepemilikannya senilai Rp7 triliun.

“Kemarin ini ada sejumlah 7 T (triliun rupiah) dana dari sekitar 6.000 rekening yang tidak jelas. Itu sudah ditutup dan itu dilakukan selama tiga tahun terakhir. Rekening yang tidak jelas ada 6.000 di lingkungan kementerian/ lembaga, itu sudah ditutup dan dananya sekitar Rp7 triliun sudah dimasukkan ke kas negara,” katanya.

Agus menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus melakukan pemeriksaan atas rekening-rekening liar yang masih terbuka. “Hal yang sama kita harapkan bisa dilakukan di daerah. Dan ini semua untuk menyusun, untuk membangun tata keuangan yang lebih tertib,”ujarnya. .(sindo).

Tanggung Jawab Ksatria

2011-12-05T00:59:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Kebudayaan Jawa menempatkan tiga satria: Sumantri, Kombakarna, dan Adipati Karna,sebagai tipe ideal dalam tingkah laku yang berhubungan dengan tugas, tanggung jawab, dan pengorbanan. Hal itu disebut “tripama watak satria”.

Sumantri mengabdi pada Raja Maespati, Sri Harjuna Sasrabahu, titisan Dewa Wisnu. Dia memperoleh jabatan patih, yang memiliki kekuasaan besar dan kemuliaan duniawi. Tugas pertamanya memboyong putri dari Negeri Magada untuk diperistri sang Raja. Demi kesetiaan, tanggung jawab dan pengabdian yang tulus, dia berhasil memenangkan sayembara perang tanding melawan musuh sakti.Tugas besar berikutnya, dia harus menghadapi Dasamuka dan prajuritnya, yang menjarah Negeri Maespati.

Sumantri yang gagah berani gugur di medan laga. Namanya harum dan dikenang sepanjang masa. Kombakarna membela negerinya bukan dengan kekerasan ksatria di medan laga, melainkan dengan sikap “non violence” sejati, ketika bahkan konsep itu belum dirumuskan sebagai keluhuran budi. Dia tahu bahwa Batara Rama, dengan segenap prajurit kera yang menyerang Alengka, bukan untuk menjajah negeri itu, melainkan untuk membebaskan istrinya yang diculik Rahwana.

Menyadari kenyataan itu,Kombakarna pun maju ke medan laga dengan busana serbaputih, tanpa niat mencederai lawan. Dia juga tahu, ajalnya akan tiba di medan perang ini. Jadi busana serbaputih tadi bukan pilihan sembarang pilih.Dan di sini kita jadi tahu, bukan ajal yang menjemputnya, melainkan sebaliknya: dia menjemput ajalnya dengan ketulusan dan sukacita. Tak ada penyesalan, tak ada derita, tak ada tanda penyesalan, ketika kemudian tubuh sebesar “gunung”itu roboh oleh panahpanah Lesmana.

Hujan bunga padma, bunga menur, bunga melati, dan tangis bidadari, turun dari Surgaloka,menyambut kembalinya si jiwa suci. Adipati Karna? Dia dijadikan Adipati Awangga oleh Raja Astina, dan mulia di sana. Dia menjadi terhormat karena kedudukannya. Apa balas jasanya? Dia berjanji membela raja ini dalam perang besar keluarga Bharata. Sebagai bawahan raja, Karna memperlihatkan darma bakti, balas budi,dan kesetiaan sejati yang bukan hanya kata-kata.

Raja dibela dengan pengorbanan jiwanya, mati mengenaskan di bawah hujan panas Arjuna. Para bidadari turun langsung ke medan laga untuk menolong Karna, setiap kali terjatuh, karena pukulan Arjuna. Namun,bidadari juga merawat Arjuna tiap kali kena senjata tajam Karna.Ketulusan Karna untuk memenuhi janji yang diucapkan, mampu mengguncangkan Surgaloka.Tanggung jawab, setia, tulus, itu bahasa hati.

Getarannya melampaui batas dunia fana ini. Tak mudah menjadi Sumantri yang penuh tanggung jawab dan pengorbanan.Tak mudah menjadi Kombakarna yang siap memperlihatkan sikap ‘right or wrong is my country’: sebuah patriotisme dan semangat seorang nasionalis tulen yang kini tak ada. Menjadi Karna, yang teguh pada prinsip, dan memperlihatkan dalam hidup, bahwa apa yang dikatakan dilakukan, dan hanya melakukan apa yang dikatakan.

Kata dan tindakan tidak saling menolak. Kata selalu diwujudkan.Tanda dia orang shiddiiq. Dalam peta kepemimpinan kita: kepemimpinan politik, sosial,rohaniah,atau keagamaan, adakah sisa kemuliaan, yang dimiliki tiga satria utama dalam kisah ini di dalam hidup sehari-hari kita sekarang? Negeri kita ini sudah dikepung oleh keserakahan kapitalis asing. Di sini bertempur agresivitas asing yang, dan pasivitas kita, yang tak tertolong. Kita bakal tergilas.Dan hancur luluh.

Mal-mal dan toko-toko grosir, Ranch Market dan Carrefour, telah melahap dan membunuh semua pasar tradisional kita. Indomaret dan Alfamart telah menyergap kita, hingga di gang-gang kecil. Akibatnya,semua kapasitas lokal kita mati.Semua kreativitas kita diterjang habis. Kemampuan kita yang terbatas, dihajar modal raksasa. Ini bukan lagi persaingan bebas, karena kita tak mampu bersaing. Kita memerlukan kebijakan pemerintah yang bisa memberi kita pengayoman.

Kita tak boleh dibunuh begitu saja. Jangan ada di antara kita dengan sikap dingin berkata, “Bukankah memang begitu watak pasar?” Jawabnya, “Bukan.” Kita harus tahu, pasar bukan lembaga suci. Pasar penuh rekayasa dan keserakahan. Lewat pasar bebas mereka minta DPR membuatkan undang-undang, yang menguntungkan usaha mereka. Lewat pasar mereka minta dibikinkan peraturan daerah agar tambang-tambang bisa dikuasai asing.

Lewat peraturan menteri diusahakan agar perkebunan bisa dilahap seluruhnya oleh bisnis asing. Lewat UU,peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, didukung peraturan daerahdaerah yang menjangkau seluruh Tanah Air, rokok keretek harus dibasmi.Dan petani tembakau dimusuhi,sebelum mata pencahariannya dimatikan. Siapakah Sumantri yang di negeri ini mengabdi “raja”, yaitu seluruh rakyat Indonesia, yang dimuliakan? DPR yang membela orang asing?

Pejabat negara, yang berkhianat terhadap kewajiban konstitusional yang mereka panggul tinggi-tinggi untuk melindungi rakyat? Namun, mengapa mereka selingkuh? Siapa Kombakarna, yang bicara “right or wrong is my country”? Para peneliti, para dosen,para aktivis LSM,para penulis, para seniman: pendeknya golongan intelektual kita?

Apa wujud kepedulian mereka selama ini terhadap ketertindasan demi ketertindasan bangsa kita oleh kekuatan modal asing yang menerjang batasbatas wilayah moral,politik,dan kemanusiaan kita, yang justru difasilitasi para pejabat dan tokoh-tokoh kita sendiri? Siapa Karna, dalam hidup kita,yang ucapannya diwujudkan dalam tindakan, yang janjinya tidak bohong, yang pernyataannya menggambarkan kebenaran yang kita junjung tinggi? Presiden? Wakilnya? Menteri-menterinya?

Siapa di kalangan pemimpin politik, sosial, rohaniah/keagamaan, yang mencerminkan tanggung jawab dan jiwa ksatria, yang melindungi kaum lemah, dan rakyat pada umumnya? Layakkah orang-orang itu disebut pemimpin,dengan jiwa ksatria utama,yang kita utamakan? ● M SOBARY Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia, untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan. Email: dandanggula@hotmail.com (sindo).

Kades Ancam Boikot Pilpres 2014

2011-12-04T23:58:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Sudir Santoso menegaskan, jika Rancangan Undang-undang Desa tidak segera disahkan, maka pemilu dan pemilu presiden 2014 akan diboikot. "Semuanya akan diboikot pada 2014," kata Sudir, Senin (5/12).

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menegaskan, bahwa selama memimpin DPR baru kali ini terperanjat karena menerima setumpuk surat yang ditujukan kepada presiden, pimpinan DPR, pimpinan MPR. "Yang bikin saya terperanjat surat itu diteken 332 bupati dan DPRD. Ini persoalan sangat serius," kata Priyo, Senin (5/12), ketika menemui para demonstran.

Hari ini juga, lanjut Priyo, lewat Ketua Umumnya, Parade akan menyampaikan copy surat dimaksud kepada sembilan pimpinan fraksi di DPR RI. "Tadi sudah dimulai Partai Golkar yang teken, Fraksi PDI P teken, dan jam saya menemui rombongan lagi bergulir untuk menemui pimpinan fraksi lainnya untuk teken surat itu," kata Ketua DPP Partai Golkar, itu.

Priyo menambahkan, pada Oktober lalu, sehari usai menerima Parade demonstrasi, Pimpinan DPR telah melayangkan surat resmi yang ditujukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Inti surat agar presiden berkenan dengan semua kewenangan yang dipunya, memerintahkan menteri berkaitan itu, untuk segera menyelesaikan draf RUU Desa. Memang betul saya harus akui, sampai hari ini presiden belum menjawab surat itu," katanya.

Tapi, tegas dia, berdasarkan informasi yang diterima dari Mendagri dan Mensesneg, pemerintah mengaku tidak akan buang waktu lagi untuk segera kirim surat itu. "Surat itu akan resmi kami bahas kalau diprakarsai, kalau diteken langsung oleh presiden. Manakala surat itu sudah sampai di meja DPR, dalam hitungan waktu akan dapat respon dan dibahas di DPR. Tapi, sampai saat ini, surat itu belum juga sampai di meja Pimpinan DPR," tegas Priyo. (boy/jpnn).

Abraham Pilihan Pansus Century

2011-12-04T08:27:00.000-08:00

JAKARTA –PELITAKARAWANG.COM-. Pemilihan paket empat pimpinan KPK yang dilanjutkan dengan pemilihan Abraham Samad sebagai ketua menjadi ulangan kemenangan koalisi pendukung Pansus Angket Bank Century.

Enam fraksi yang dikomandoi Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil mengamankan kepentingan politiknya untuk tetap menempatkan pimpinan KPK yang propenuntasan kasus tersebut.

“Kemenangan paket pimpinan KPK pilihan fraksi-fraksi yang tergabung dalam pemilih opsi C jelas berharap ketua dan pimpinan KPK yang baru dapat segera menuntaskan kasus tersebut yang selama ini mandek di KPK,” ungkap anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin. Enam fraksi selain Golkar dan PDIP yang solid memilih paket empat pimpinan KPK itu adalah Fraksi PKS,PPP,Gerindra, dan Hanura.Bambang mengaku, jauh-jauh hari dia sudah mengatakan,penyeragaman yang dipaksakan dalam Setgab Koalisi untuk figur pimpinan KPK tidak akan efektif.

Maksud yang terkandung pun sudah bertolak belakang dengan harapan masyarakat. Fraksi Golkar,PKS,dan PPP yang dulu memilih opsi C, kata dia, tentu ingin figur kuat yang bisa dan berani membongkar kasus Bank Century. Sementara fraksi lain yang tergabung dalam Setgab yang dulu memilih opsi A,yang menilai tidak ada pelanggaran dalam bailout Bank Century,terindikasi ingin figur yang bisa ‘mengatur’ agar kasus Century terkubur. “Itu fakta yang suka atau tidak suka harus diakui,”ujarnya.

Dengan kemenangan enam fraksi dalam pemilihan pimpinan KPK, lanjut dia, paling tidak sudah dapat menarik nafas lega karena Abraham sebagai ketua KPK baru menjanjikan apabila dalam satu tahun tidak mampu menyeret pelaku kejahatan kerah putih dalam skandal Bank Century,akan mundur dan pulang kampung ke Makasar.“Artinya,sudah ada target waktu,”ucapnya. Anggota Komisi III DPR yang juga Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa membantah pihaknya mendorong Setgab untuk melakukan penyeragaman dalam memilih pimpinan KPK. Demokrat, kata dia, memang menginginkan agar Yunus Husein menjadi salah satu yang lolos. Namun, bukan berarti Demokrat punya kepentingan politik tertentu terhadap Yunus.

“Soal pemilihan KPK memang kita menghargai pilihan masing-masing partai, Setgab tidak melakukan penyeragaman,” katanya. Informasi yang dihimpun SINDO, Kamis (1/11) malam, Demokrat mendorong digelar rapat Sekretariat Gabungan Koalisi di markasnya,kawasan Jalan Diponegoro, terkait misi untuk meloloskan Yunus. Namun, hasilnya tetap saja, mereka tidak bisa satu suara agar Yunus diloloskan. Mengenai teknis komunikasi di Setgab soal pemilihan KPK,Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo enggan mengomentari karena itu internal partai orang. Namun, kata dia, pendukung Pansus Angket Century bisa diartikan memang memahami bahwa skandal Century ada sesuatu yang harus dibongkar.

“Karena parpol kan punya nurani, bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Apalagi ini menyang-kut uang rakyat. Dan para politisinya kan juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan,” ucapnya. Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, proses pemilihan pimpinan KPK merupakan sebuah perjuangan yang panjang untuk membangun kebersamaan di DPR dalam menegakkan sebuah pemahaman demokrasi yang benar. Di dalam menentukan pemilihan pimpinan lembaga yang melalui keputusan politik, DPR telah menunjukkan keberhasilan membangun koalisi baru untuk kepentingan yang benar di lembaga DPR.

Anggota Komisi III DPR dari FPPP Ahmad Yani mengakui pertimbangan kasus Century menjadi perhatian fraksinya dalam memilih pimpinan KPK, termasuk memilih Abraham Samad sebagai ketua KPK. “Inilah realitas yang harus dijalani.Ketua KPK tidak penting amat, tapi bagaimana dia mengorganisasi empat pimpinan yang lain untuk bisa menyelesaikan kasus besar,termasuk kasus Century,”katanya. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari FPKS Aboebakar Alhabsyi.

Menurut dia, poin penting dipilihnya empat pimpinan KPK dengan Abraham Samad menjadi ketua KPK adalah persoalan keberanian mengungkap kasus-kasus besar,khususnya kasus Century. rahmat sahid

Genjot Reformasi Birokrasi dengan Pembubaran Korpri

2011-12-03T21:17:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) Azwar Abubakar, mengungkapkan bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) akan dibubarkan. Sebagai gantinya, akan dibentuk Korps Aparatur Sipil Negara. Azwar mengatakan, penghapusan Korpri itu dituangkan dalam Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, pembubaran Korpri itu juga sejalan dengan amanat presiden. Sebab melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri agar wadah pegawai negeri itu menjadi organisasi profesional dan netral.

"Sesuai amanat presiden, Korpri harus menjadi organisasi yang netral. Karena itu dalam RUU ASN, keberadaan Korpri akan diganti dengan Korps Aparatur Sipil Negara agar lebih profesional," kata Azwar di Jakarta, Kamis (1/12).

Dengan perubahan ini, maka Korpri yang nantinya bernama Korps ASN diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan. Azwar memang tak menampik tentang banyaknya krititikan yang ditujukan ke Korpri. Karena itu, anggota Korpri harus melakukan inovasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang makin murah, cepat, mudah dan baik.

"Segenap anggota Korpri harus membangun budaya birokrasi yang kredibel dan akuntabel. Mendukung upaya pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif di semua lini birokrasi," tegasnya.

Mengenai penghapusan Korpri, lanjut Azwar, istilah tersebut di dalam RUU ASN sudah ditiadakan. Hanya saja yang kini menjadi pertanyaan, apakah Korps ASN berbentuk kedinasan atau non dinas. Sebab jika masih berbentuk kedinasan, berarti masih ada jabatan struktural. Padahal yang diharapkan adalah penghapusan jabatan struktural.

"Intinya semangat RUU ASN, Korpri diubah jadi Korps ASN yang profesional dan netral. Tidak boleh dimanfaatkan oleh parpol manapun," pungkasnya.(jppn).

"Jika Dana Aspiirasi Dewan di Hilangkan?",Rakyat Jangan Terus di Kentutin

2011-12-03T12:45:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Karena tidak bisa mengubah kenyataan si penerima,maka mengubah mari kita buka mata hati & lahir dalam investigasi,ini agar bisa melihat kenyataan yang sebenar-benarnya.sebelumnya pernah mencari kekuatan dan kepercayaan di luaran untuk mengungkap kemana dan mengapa terjadi demikian,tapi ternyata itu datang dari dalam pula dan di kangkangi kekuasaan yang sulit di tembus,hal itu selalu berada di sana selamanya jika tidak ada keberanian demi menegakan kebenaran & keadilan di negeri indonesia namanya.(4/12/2011).

Anak kecil yang suka ngelantur

Kalimat pendahulu tadi pernah saya alami & dibuktikan berupaya membongkar satu kebohongan saat menelusuri bantuan dana aspirasi dewan yang datang ke salah satu warga di Karawang atau di berikannya aspirasi dewan ke kelompok tertentu"tim Suksesnya" ,namun di lapangan setelah di amati "Tak berbuah harapan dan Tak bertangkal maksud dana aspirasi ada.

Bagimana Jika Dana Aspiirasi dewan di Hilangkan?.

Apapun namanya bantuan atau dana sesuatu yang di gelontorkan kemasyarakat via anggota dewan (Karawang) ,pemda sulit tentukan parameter untuk keberhasilan atau manfaat dari bantuan tersebut karena memang turunya pun rata-rata agak malam bukan siang(ada unsur sengaja di selemuti),tiap anggota dewan mendapatkan jatah Rp50 juta untuk disalurkan ke kelompok,tapi dari sekian banyak anggota dewan (Karawang) dan menyalurkan bantuan,adakah yang menojol dan dapat merubah nasib seseorang serta penerima terang-terangan mengakui ini (dana aspirasi),rasanya agak sulit jika penerima bantuan dewan berani terbuka ke umum atau kelingkungannya sendiri,belum lagi ada istilah dana pengertian ke sipemberi katanya yang lebih dulu di kondisikan sebelum uang cair.

Lalu,soal dana hibah,bansos dan bankeu terdapat kejelasannya di Permendagri 32/2011. bahwa penerima dana mesti memiliki legalitas atau berbadan hukum.Untuk masalah besar-kecil, menurutnya tergantung usulan kegiatan dan kemampuan daerah,tapi saat BPK banyak menemukan peyimpangan dan beredar isu-isu bahawa bantuan tersebut hanya bisa di nikmati satu golonganya,bahkan istilah dana pesta saja setelah dewanya terpilih,dana aspirasi dewan seakan dana balas budi untuk tim sukses.

Kita sering sekali mendengar kata-kata ”efek jera” dilontarkan oleh pakar maupun awam, ketika berbicara tentang hukuman buat pelaku kejahatan,tapi mana tindak lanjut untuk penuntasan terkait Bansos,Bankeu dan dana aspirasi yang dulu pernah bergulir.rakyat yang ada adalah rakyatnya para dewan juga yang nagkring bukan pilah-pilah dalam pembinaan.perlukah di katakan bahwa dewan bukanya dewa?.

Termasuk yang akhir-akhir ini banyak diperbincangkan orang, yaitu tentang pembebasan beberapa tersangka koruptor oleh Pengadilan Tipikor yang membuat gemas publik.Alasan dari kejengkelan publik adalah tidak mungkin kita memberantas korupsi atau kejahatan apa pun kalau kita tidak membuat jera para pelakunya agar lain kali tidak melakukan lagi, bahkan kalau perlu koruptor dihukum mati saja (di Amerika di kursi listrik atau disuntik mati, di Irak digantung, di Arab dirajam, di Indonesia ditembak supaya mati) biar semua orang lain yang masih hidup ikut jera dan takut melakukan kejahatan yang sama.

Saya tahu rakyat kecil hanyalah yang sering di kentutin oleh kebohongan.di antara kami ada yang mau berdesak- desakan, tergencet, terinjak- injak, sampai pingsan, hampir mati,bahkan yang mati juga ada demi sesuap nasi,tapi mereka adakalanya berkelempok membela ketidakjelsanan ,Bukan soal yang mudah untuk dijawab, melainkan harus dipikirkan masak-masak dan didiskusikan sampai tuntas,bukan merasa banyak teman karena partai besar,Jangan buru-buru dan asal ngomong. Mikir, mikir, mikir, baru ngomong. Jangan ngomong, ngomong, ngomong,baru mikir, seperti yang banyak dilakukan para penampil di layar kaca. Ngomong memang lebih mudah ketimbang mikir. Namun, pekerjaan terutama DPR adalah mikir, bukan ngomong, tidak pernah melintir dan tidak sombong,apalagi membela temannya separtainya walau salah dan sulit di maafkan secara hukum.Sekali lagi dewan bukalah dewa,jaga mulut dan hati juga kewajiban seorang dewan dalam berkerja.(@@).

Bidik Kasus Besar

2011-12-02T14:56:00.000-08:00

JAKARTA– PELITAKARAWANG.COM-.Kasus-kasus besar menjadi prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan. Ketua KPK terpilih Abraham Samad berjanji akan menuntaskan setidaknya empat kasus besar dalam masa kepemimpinannya.

”Sesuai amanah Undang- Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tugas KPK memprioritaskan penanganan kasus korupsi berskala besar,” ungkap Abraham Samad saat dihubungi dari Jakarta kemarin.

Empat kasus besar dimaksud yakni kasus Bank Century, mafia pajak, cek pelawat, dan Wisma Atlet SEA Games. Dia berjanji akan mundur dari jabatannya jika ternyata selama satu tahun pertama kepemimpinannya gagal atau diintervensi dalam pemberantasan korupsi. Abraham Samad terpilih sebagai ketua KPK periode 2011- 2015 melalui pemilihan pada rapat pleno Komisi III DPR kemarin. Dia memperoleh suara dominan yakni 43 suara (76,78%) dari 56 suara. PimpinanKPKlainnya, BusyroMuqoddas memperoleh 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara,Zulkarnaen 1 suara,serta Adnan Pandu Praja 1 suara.

”Saya tidak perlu diminta turun sebagai pimpinan. Satu tahun enggak bisa apa-apa,saya akan mundur.Percuma saya jauh-jauh dari Makassar tidak bisa berkomitmen,” tandas pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan,27 November 1966 ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku akan terus mengawal kepemimpinan KPK empat tahun ke depan di bawah nakhoda Abraham Samad. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini akan menagihjanji Abrahamuntukmundur jika tidak bisa berbuat apaapa dalam menyelesaikan empat kasus besar korupsi di Indonesia.

”Kalau dalam satu tahun tidak bisa menyelesaikan kasus Century, kita akan tagih janjinya untuk mundur,”ucapnya. Fraksi Partai Golkar yang sebelumnya bersikukuh mendukung Bambang Widjojanto sebagai ketua KPK akhirnya memilih Abraham karena keberaniannya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, sikap dan ketegasan Abraham untuk memilih mundur sangat diapresiasi. ”Dia harus membuktikan janjinya,” imbuhnya. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura Syarifuddin Suding mengaku terpilihnya Abraham karena keberanian dia mundur jika tidak bisa menangani kasus.

”Saat pemaparan visi misi dalam jangka waktu setahun tidak bisa laksanakan kinerja sesuai harapan publik,kalau tidak sanggup dia akan mundur,”kata Suding. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengutarakan, terpilihnya Abraham Samad sebagai ketua KPK mengejutkan. Dia meminta agar masyarakat tetap melakukan pengawasan secara ketat terhadap pimpinan KPK yang baru. ”Kita mendukung sepenuhnya. Semoga KPK di bawah Abraham akan lebih baik dan konsisten untuk penegakan pemberantasan korupsi. Dia (Abraham) ketua KPK termuda sepanjang sejarah.Tapi enggak masalah, jiwa muda lebih bagus,” ucapnya.

Meski begitu, politikus Partai Demokrat ini merasa kecewa lantaran nama Yunus Husein tidak terpilih menjadi pimpinan KPK.Padahal,menurutnya, nama Yunus Husein sebelumnya secara khusus sudah dibicarakan di forum Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi.

Lobi Alot

Sebelumnya, setelah melalui mekanisme panjang dan perdebatan forum lobi yang alot, Komisi III DPR akhirnya menetapkan empat nama pimpinan KPK periode 2011-2015. Empat nama terpilih yakni advokat asal Makassar Abraham Samad, advokat sekaligus pegiat antikorupsi Bambang Widjojanto, Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adnan Pandu Praja, dan Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung (Kejagung) Zulkarnaen.

Secara mengejutkan,nama mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, terlempar dari empat besar nama pimpinan KPK terpilih. Yunus yang mendapatkan 21 suara kalah dari pesaing terdekatnya Zulkarnaen yang memperoleh 37 suara. Tanda-tanda pemilihan bakal berlangsung alot terlihat sejak pagi hari. Agenda pemilihan pimpinan KPK yang rencananya berlangsung sejak pukul 09.00 WIB,ditunda. Sekretariat Komisi III menyatakan, alasan penundaan karena permintaan pimpinan Komisi III DPR.Penundaan ini diprotes oleh sebagian anggota Komisi III DPR.

”Ini tidak jelas karenatidakadapenjelasanapa pun. Kalau alasannya menunggu kehadiran Busyro (Busyro Muqoddas), itu tidak berdasar,’’ kata anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah. Dia menambahkan, adanya surat yang diberikan Sekretariat Komisi III tersebut menjelaskan secara tidak langsung ditundanya rapat. Apalagi,hingga pukul 09.30 WIB belum ada satu pun pimpinan yang hadir.Padahal, awalnya rapat dijadwalkan untuk mendengarkan klarifikasi Busyro mengenai kesediaannya dipilih kembali menjadi pimpinan KPK. Penundaan rapat menimbulkan kericuhan di ruang sidang.Anggota DPR yang sudah hadir merasa penundaan tersebut melanggar tata tertib sidang.

”Kalau memang mau ditunda, harusnya rapat dibuka dulu. Karena keputusan dimulai pukul 09.00 itu melalui ketuk palu. Kalau tidak kuorum, harus diputuskan di rapat pleno.Tidak bisa diputuskan secara tidak jelas,’’ papar Ahmad. Tepat pukul 10.00 WIB,pimpinan Komisi III akhirnya hadir di ruang sidang.Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin menyatakan Komisi Hukum DPR menyepakati penundaan pemilihan pimpinan KPK. Pihaknya memutuskan pemilihan akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB sembari menunggu kehadiran Busyro Muqoddas.

Kesepakatan ini diambil setelah terjadi perdebatan hingga lebih dari satu jam. Setelah tidak ada suara bulat dan terjadi interupsi panjang, pimpinan sidang memutuskan untuk melakukan lobi-lobi. Itu dilakukan oleh pimpinan Kelompok Fraksi (Poksi) Komisi III. Sidang dilanjutkan pada pukul 14.00 WIB dan Ketua KPK Busyro Muqoddas akhirnya datang memenuhi undangan Komisi III DPR. Busyro mengaku siap jika Komisi III memilihnya lagi menjadi pimpinan KPK. Busyro juga menyatakan siapuntukbekerjasamadengan empat orang pimpinan KPK pilihan DPR.

Setelah Komisi III memastikan Busyro bersedia kembali dipilih menjadi pimpinan KPK, agenda sidang dilanjutkan dengan mekanisme voting tertutup untuk memilih empat nama pimpinan KPK. Mekanisme voting berjalan lancar.Sebanyak 56 anggota Komisi III DPR memberikan suara untukmemilihcapimKPK.Satu anggota Komisi III didaulat memilih empat nama capim KPK. Seusai agenda voting tertutup yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman selesai, ditetapkan empat nama capim KPK yang memperoleh suara terbanyak dari Parlemen.

”Pertama Abraham Samad dengan 55 suara, kedua Bambang Widjojanto 55 suara, ketiga Adnan Pandu Praja 51 suara, dan keempat Zulkarnaen dengan 37 suara,”ungkap Benny. Yunus Husein menempati urutan kelima dengan 21 suara, disusul Aryanto Sutadi 3 suara, dan Abdullah Hehamahua 2 suara.

Sedangkan calon yang berasal dari internal KPK Handoyo Sudrajat sama sekali tidak mendapatkan suara. Komisi III kemudian melakukan pemilihan Ketua KPK. Melalui voting, akhirnya Abraham Samad terpilih menjadi ketua KPKperiode 2011-2015. (sindo).

Dana Pendidikan Tak Ideal

2011-12-02T08:50:00.000-08:00

JAKARTA– PELITAKARAWANG.COM-.Sejumlah kalangan menilai, rencana pemerintah menambah anggaran pendidikan menjadi Rp286,6 triliun pada 2012 belum dapat memenuhi kebutuhan riil pendidikan.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Soedijarto mengatakan, pemerintah selama ini tidak pernah mengeluarkan anggaran pendidikan dengan pemetaan kebutuhan yang jelas.“Pemerintah hanya berpikir linear. Anggaran pendidikan hanya ditambahi tanpa dihitung lagi kebutuhannya berapa,” tegas Soedijarto di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Menurut dia, dalam Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sudah disebutkan bahwa kebutuhan pendidikan sekurang- kurangnya 20% dari APBN. Jika mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas itu, seharusnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk pendidikan lebih dari Rp286,6 triliun. Sebab, jika dihitung, untuk alokasi anggaran pendidikan tingkat dasar saja membutuhkan dana Rp120 triliun. Belum lagi untuk pendidikan tinggi di mana setiap mahasiswa unit cost pendidikannya dapat mencapai Rp20 juta per mahasiswa.

Dengan perhitungan sederhana seperti itu saja, ungkapnya, anggaran pendidikan yang ada saat ini belum mencukupi. “Jika ada goodwill dari pemerintah, perkiraan anggaran pendidikan seharusnya 4% dari produk domestik bruto (PDB) di mana sekarang hanya 1,5%.Namun realisasi persentase itu memang agak sulit karena pendapatan pajak nasional masih rendah,”paparnya. Menurut dia,ada kesalahan pemahaman dari pemerintah mengenai pendidikan yang diberikan kewenangannya ke daerah.

Otonomi pendidikan yang tercantum dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ujarnya, sebenarnya justru melanggar UUD 1945. Sebab konstitusi sudah menyebut secara gamblang bahwa pemerintah pusat wajib membiayai seluruh biaya pendidikan, termasuk di daerah. Hal senada diungkapkan anggota Komisi X DPR Rohmani. Menurut dia,seharusnya pemerintah menyelesaikan dulu data pokok pendidikan (dapodik) sebagai dasar kebutuhan anggaran.

Jika anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kenyataan,akanselaluadakasus sekolah rusak,anak miskin tidak mampu sekolah, ataupun guru yang jauh dari kesejahteraan. Politikus PKS itu menyatakan, anggaran pendidikan sebesar 20% belum ideal.Menurut dia, hal itu dikatakan ideal jika masyarakat sudah merasakan pendidikan murah.

“Kenyataannya tidak. Pemerintah merasa sudah mengeluarkan 20% dari APBN, dana BOS pun sudah naik,tetapi masyarakat masih saja ditarik pungutan liar oleh oknum pendidik. Apalagi di tingkat kuliah, biaya pendidikan semakin mahal untuk beberapa program seperti kedokteran,”tegasnya. neneng zubaidah SINDO_

Hukum yang Berjarak

2011-12-02T08:43:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Bahasa hukum adalah bahasa harap maklum.Masyarakat awam diandaikan mengerti apa yang dituliskan dalam pasal, ayat, dengan kalimat dan anak kalimat yang ditandai dengan koma.

Bukan kalimat pendek yang diajarkan di sekolah, cukup dengan 12 kata tanpa menghitung kata sandang atau kata sambung. Dengan demikian masyarakat umum bisa bingung untuk hal sederhana. Misalnya perlu dihapus atau tidaknya remisi bagi koruptor. Yang mencuat dan berkelebat di permukaan adalah berkutat soal pasal, soal ayat, soal undang-undang, soal peraturan dengan nomor, dengan strip atau garis miring dan tahun.

Padahal masyarakat selama ini sudah linglung dengan peristiwa yang demikian jelas: ada jaksa menerima suap di kantor kejaksaan, tersangka koruptor bebas, pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak kunjung tuntas, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang daftarnya makin panjang sampai dengan keadaan dalam rumah tahanan atau penjara masih ada yang istimewa. Keadaan semacam ini akan berulang sehingga muncul istilah adanya pembiaran, serangan balik para koruptor.Pergulatan yang terjadi seolah hanya ada di panggung, hanya untuk mereka yang mampu mendemonstrasikan kutipan ayat tanpa melibatkan masyarakat.

Bahasa Melindungi

Penggunaan bahasa atau istilah pun terkesan lebih memihak dan melindungi pelaku yang bersalah. Istilah jaksa nakal, hakim nakal, polisi nakal yang jelas terbukti kesalahannya adalah contoh sederhana yang dipergunakan. Dan bukan jaksa jahat, hakim jahat atau polisi jahat.Padahal kita tahu benar perbedaan kata nakal dengan jahat. Juga aparat atau pejabat yang jelas tertangkap tangan masih bisa dibela dengan gagah: harus ada praduga tak bersalah, biarlah pengadilan yang membuktikan.

Kalaupun terbukti, masih ada berbagai upaya banding-membanding yang kadang kala diakhiri dengan hal itu terjadi karena khilaf. Bahkan kredo yang dianggap sakti, ”hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh”, hanyalah permainan bahasa k a r e n a kita tahu sejak zaman dulu yang nam a n y a langit tak pernah runtuh. Pada sisi ekstrem lain, masyarakat yang bukan tak tahu hukum menemukan penyelesaiannya sendiri sehingga pencuri ayam—sekarang lebih banyak pencuri sepeda motor— langsung dihajar hingga jontor. Pencopet kabur yang tertangkap langsung dihajar hingga babak belur.

Masyarakat yang berbuat dipersalahkan karena main hakim sendiri karena diadili massa dan bukan aparat dan atau institusi yang mendapat kehormatan menangani. Dua sisi yang berseberangan, dua bentuk pendekatan yang bertolak belakang ini menggambarkan kutub berbeda dengan tujuan sama. Semangat menyelesaikan persoalan makin cepat makin baik dan semangat sesuai dengan koridor hukum barang kali bisa disatukan pada titik tertentu, kasus tertentu.

Dengan demikian keinginan masyarakat mendapatkan tempat dan mata rantai proses hukum tidak menjadi lelet. Makna lain yang berharga adalah masyarakat terlibat—melibatkan atau dilibatkan— dan dengan demikian upaya penegakan hukum menjadi gerakan dan gebrakan kebersamaan. Bukan hanya pada elite hukum semata.

Bahasa Menuntaskan

Keikutsertaan masyarakat akan terjadi jika idiom-idiom yang dipergunakan mudah dimengerti dan ada bukti. Istilah rule of law,bahkan istilah penegakan hukum, terasa berjarak dengan perbendaharaan kata-kata yang dipergunakan sehari-hari. Barangkali dengan menggunakan istilah ereksi hukum lebih mudah dimengerti.Sebab kata ereksi mudah dipahami. Juga kalau dikaitkan dengan kata “tidak ayo” atau loyo.

Juga akan mudah diasosiasikan kenapa terjadi tidak ayo.Apakah karena ada penyakit, pikiran tak bisa konsentrasi, atau kurang rangsangan,atau memang sudah impoten. Keikutsertaan masyarakat akan menemukan wujudnya jika bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang menuntaskan. Bahasa yang menyelesaikan. Bukan yang mengambang dan abu-abu menunggu permainan, mengulur waktu. Bahasa tuntas adalah bahasa hitam atau putih.

Apakah dugaan korupsi yang terjadi di kementrian tertentu itu benar terbukti atau tidak.Apakah prosesnya terbuka dan bagaimana hasil akhirnya. Sesungguhnya sangat sederhana. Sama sederhananya ketika menangkap penjahat dan menggunduli rambutnya seketika. Di sini dalam kasus begini hukum sebab-akibat menjadi membumi di mana reward dan punishment bukan wacana semata. Keikutsertaan masyarakat dalam ereksi hukum akan lengkap dengan adanya tokoh-tokoh yang menjadi contoh suri teladan.

BAGIMANA DENGAN GALIAN C DI kARAWANG

Di kalangan penegak hukum nama-nama Bismar Siregar, Yap Thian Hiem, Baharuddin Lopa, Hugeng Iman Santosa tetap harum dan didamba. Pada saat yang sama, masyarakat awam juga menemukan jawaban tuntas apa yang terjadi pada dirinya.Merekalah sebenarnya korban ketidakberdayaan, merekalah yang sebenarnya membutuhkan keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa. Ereksi hukum karenanya tidak hanya berhenti sebagai retorika, sebagai bahasa niat atau ayat semata,tidak juga pada satu waktu tertentu masa pemerintahan siapa.

Ereksi hukum akan terus diupayakan karena begitulah kehidupan ini berkelanjutan. Hukum saja mematikan, tapi roh menghidupkan. Begitulah yang tertuliskan.Dan roh itu juga ada pada masyarakat awam yang dianggap buta hukum. Mengabaikan keberadaan mereka berarti mengkhianati sumber kehidupan dan mematikan roh. SINDO.

ARSWENDO ATMOWILOTO
Budayawan

Sambutan Presiden SBY Pada Upacara HUT KORPRI ke 40

2011-12-02T03:45:00.001-08:00

SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SELAKU PENASIHAT NASIONAL KORPRI

PADA HARI ULANG TAHUN KE-40 KORPRI TAHUN 2011

Jakarta, 29 November 2011

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Segenap anggota KORPRI yang saya cintai dan saya banggakan, Hadirin sekalian yang saya muliakan, Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan insya Allah kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur, pada hari yang bersejarah ini, kita dapat memperingati Hari Ulang Tahun yang ke-40 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Atas nama Pemerintah dan rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati hari jadinya yang ke-40 kepada Keluarga Besar KORPRI, baik yang bertugas di seluruh tanah air maupun di mancanegara.

Saya juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap anggota KORPRI di mana saja saudara bertugas dan berada. Sebagai aparatur pemerintahan saudara-saudara telah dan akan terus melaksanakan tugas kedinasan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, dan abdi pemerintah yang lebih profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Segenap anggota KORPRI yang saya cintai dan banggakan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebagainana kita ketahui bersama, di era reformasi saat ini, birokrasi sebagai komponen utama pengelola pemerintahan negara harus dapat meningkatkan kualitas pengabdian dan kinerja terbaiknya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. KORPRI sebagai bagian utama dari jalannya roda pemerintahan dituntut untuk meningkatkan profesionalismenya, meningkatkan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, dan tetap memelihara netralitasnya sebagai aparatur pemerintahan. Dalam kurun waktu empat dasawarsa, KORPRI telah menunjukkan peran dan tanggung jawab yang besar dalam tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. KORPRI telah memantapkan pembinaan bagi para anggotanya, baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan maupun tugas-tugas lainnya sesuai dengan amanat undang-undang.

Sebagai bagian dari upaya itu, saya menilai tema HUT KORPRI tahun ini memiliki tiga kata kunci utama yang sangat penting untuk kita jalankan bersama.

Pertama, meningkatkan pembinaan Jiwa KORPRI dalam Ke-Bhinneka-an; Kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI;

dan ketiga, mendukung keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi”. Ketiga kata kunci itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah.

Saudara-saudara, Saat ini adalah saat yang tepat untuk meningkatkan pembinaan jiwa KORPRI dalam kebhinnekaan, karena jiwa KORPRI adalah jiwa dan semangat warga bangsa yang majemuk. Jiwa KORPRI adalah jiwa yang mengemban amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan jiwa KORPRI adalah jiwa pengabdian tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, etnis, serta budayanya.

Jika itu berhasil kita laksanakan dengan baik, kita jalankan dengan penuh tanggungjawab dan kesungguhan, maka kita dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan

NKRI. Dan semuanya itu, merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai fondasi yang kukuh untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia atau world class bureaucracy di tahun 2025 mendatang. Saudara-saudara, Saat ini dan kedepan, pemerintah berketetapan untuk terus memberikan dukungan dan fasilitasi dalam menyukseskan kelanjutan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kelanjutan reformasi birokrasi kita arahkan untuk membangun jajaran birokrasi yang makin efektif dan efisien. Jajaran birokrasi yang dapat mempercepat tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendukung percepatan dan perluasan pembangunan yang unggul dan berdaya saing; serta mempercepat dan meningkatkan kinerja di berbagai ranah pembangunan.

Anggaran Dasar KORPRI yang telah disempurnakan dan telah saya tetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 pada tanggal 4 November 2010 yang lalu, dapat dijadikan bahan untuk mengarahkan organisasi KORPRI sebagai organisasi yang profesional dan netral. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Dari apa yang dikemukakan tadi, pada kesempatan yang baik ini, selaku Penasehat Nasional KORPRI, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada seluruh anggota KORPRI dimanapun saudara bertugas dan berada.

Pertama, mari kita sukseskan seluruh agenda percepatan pembangunan menuju tercapainya Indonesia sebagai negara maju. Tingkatkan profesionalisme dan kompetensi saudara sebagai aparatur negara. Pelihara dedikasi, integritas, dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Tampilkan KORPRI sebagai organisasi kedinasan yang netral dan profesional. Pedomani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI.

Kedua, sikapi secara responsif dan konstruktif berbagai kritik dari masyarakat. Jawablah kritik dari masyarakat dengan melakukan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pelayanan birokrasi yang makin murah, makin cepat, makin mudah dan makin baik.

Ketiga, mari kita wujudkan tata pemerintahan yang baik. Bangun budaya birokrasi yang kredibel dan akuntabel. Lanjutkan upaya pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif di semua lini birokrasi.

Keempat, laksanakan tugas pengabdian dengan penuh tanggung jawab. Jangan kecewakan rakyat. Bekerjalah segiat mungkin, berikhtiarlah dengan penuh disiplin, dan kedepankan rasa tanggung jawab dengan semangat untuk berbuat yang terbaik. Jadikan pelaksanaan tugas pengabdian saudara sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kelima, secara khusus dalam menyikapi Pemilihan Kepala Daerah di berbagai daerah pada tahun 2012 mendatang, saya minta segenap anggota KORPRI untuk bertindak profesional dan proporsional. Pegang teguh komitmen netralitas, hindarkan semua bentuk politik praktis, dan pastikan keberpihakan dan loyalitas KORPRI tegak lurus hanya kepada bangsa dan Negara.

Keenam, amalkan doktrin KORPRI ”Bhinneka Karya Abdi Negara”. Pastikan bahwa KORPRI walaupun melaksanakan tugas di berbagai bidang dengan karya yang beragam, tetapi tetap satu dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Demikianlah beberapa pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang membahagiakan dan Insya Allah penuh berkah ini. Sekali lagi, Selamat Hari Jadi KORPRI yang ke-40. Insya Allah Tuhan selalu bersama kita dalam tugas dan pengabdian kita dimanapun berada.

DIRGAHAYU KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Terimakasih, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 29 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Potret Pendidikan Karawang:Ada "Guru" Berselingkuh,Ada Pula Peserta Didik berlumuran Darah

2011-12-01T11:45:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Guru sekolah dasar merupakan pilar pendidikan lingkungan kepada generasi muda Indonesia.Pendidikan yang diberikan gurunya semasa di sekolah dasar tentang alam, hutan dan sungai, melekat termasuk bisa juga terbawa prilaku di dalam lingkungan hidup ke masa dewasa.

“Guru sekolah dasar adalah guru yang selalu ditiru oleh muridnya. Kunci pendidikan ada pada sekolah dasar. Masa sekolah dasar masa merekam pendidikan dan pengetahuan. Dan itu akan melekat bersama karakter anak,”apalagi sekarang lagi di galakan pendidikan Karaketr bangsa di kegiatan-kegiatan resmi dunia pendidikan,bagimana jika seorang "guru" SD berselingkuh?dimana kompetensinya seorang guru tersangkut perselingkuhan?,dimana pembinaan kasek dan pengawas jika ini terjadi sekolah binaan mereka.

HP Jadul Oke...
Tapi Itu pak Bagimana UU Guru & Dosennya?

Pendidikan usia dini penting dalam pendidikan karakter. Karena kunci masa depan yang baik adalah pendidikan pada sekolah dasar. “Saat sekolah dasar anak-anak merekam pendidikan pengetahuan, dan menyatu dalam karakter anak tersebut,”karena di usia 6 hingga 12 tahun merupakan usia produktif, dimana otak anak berkembang dan merupakan usia penentu karakter pribadi anak. Jika anak tidak mendapat pendidikan dan gizi yang baik maka otaknya tidak berkembang dan sulit dibentuk.

“SD itu kunci dasar ilmu intelektualitas anak. Berbeda dengan SMP dan SMA yang sudah sulit untuk dibentuk, pendidikan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia dini kepada generasi muda. Mengingat kondisi lingkungan saat ini yang kian kritis. Untuk itu Guru SD hendaknya mengajar tentang hutan dan sungai kepada anak-anak.” bukan menghebohkan dan merusak citra pendidikan seperti yang di lakukan 2 orang guru di Karawang baru-baru ini.

Malah ada kejadian belum lama di sekitar Karawang,ada seorang guru olah raga di salah satu SMP sekitar kota memukul muridnya saat berolahraga basket hingga si anak berdarah-darah dan menurut keterangan pihak medis yang tangani mengatakn,sang korban "anak SMP kelas 9" terkena pukulan keras bagian hidung karena kuatnya sang guru memukul anak.

Apakah ini juga bagian pendidikan karakater yang mau di suguhkan oleh guru-guru oknum di Karawang,jangan merasa kejadian ini tidak tindak lanjuti kepihak kepolisian oleh pihak keluarga korban karena menerima dan memaklumi peristiwa itu bagian dari kehilpan manusia saja,apapun dalihnya itu bagian emosi yang tidak terkontrol oleh pelaku dan melanggar UU perlindungan anak.maka jangan heran pula jika angka tawauran di Karawang dari tahun ke tahun selalu meningkat karena kurangnya pembinaan atau tidak adanya hukuman jelas oleh dinas terkait ke guru-guru yang terbukti melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didiknya di sekolah saat memberikan materi atau dalam proses pembelajaran.(@@).

KOPRI SEBAIKNYA SEGERA DI BUBARKAN !!!

2011-12-01T11:03:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG..COM-.Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KOPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari PNS, pegawai BUMN,BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa. Meski demikian, Korpri seringkali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil.Kedudukan dan kegiatan Korpri tak terlepas dari kedinasan.

Korpri yang didirikan pada tanggal 29 -09-1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Selama ORDE BARU , Korpri dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu.,bagimana dengan sekarang?

Lalu,Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Pemerintah Daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun non-profit.bagimana kenyataan keluh kesah para anggota nya khusus di Karawang?banyak teriak unik dari kalangan PNS yang mengatakan peran KOPRI sudah layak di bubarkan karena berbagai alasan yang menyengat hati nurani dan keumuman maksud adanya KOPRI.

Bagaimana caranya atau mengapa jika ada seseorang terkait haknya untuk mendapatkan sesuatu harus berbelit-belit dalam adimitrasi demi yang di janjikan di dapati,hal tersebut banyak pengakuan beberapa PNS Karawang.

Jika menilik dari Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri agar wadah pegawai negeri itu menjadi organisasi profesional dan netral.Segenap anggota Korpri harus membangun budaya birokrasi yang kredibel dan akuntabel, Mendukung upaya pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif di semua lini birokrasi (Presiden SBY),mengapa beberapa birokrasi di Karawang malah terindikasi melakukan sebaliknya atau kasarnya terbongkar kasus KKN? Lalu, di PILKADA Karawang kemarin masih terjadi mobilisasi ke salah satu kandidat oleh orang yang berlebelkan anggota KOPRI?apakah itu jaminan netralitas ,krediblitas dan akuntabiltas serta propesional yang di harapkan dari KOPRI Karawang?.

Selayaknya organisasi yang sudah tidak aman dari jamahan permainan politik atau bisnis jabatan atau sekelas KOPRI juga yang bersifat struktural segera di bubarkan saja karena pada kenyataan di lapangan kuranglah efisen lagi malah cendrung jadi alat kekuasaaan penguasa tertentu di satu daerah,malah ada kalimat KOPRI seakan menyengsarakan anggotanya sendiri saat berdemokrasi di alam repormasi.

Setujukah Anda bila KOPRI segera di bubarkan?kami tunggu komentar-komentar pembaca./@@

PGRI Karawang Belum Mandiri", H.Obang CUP Bergilir"?

2011-11-30T05:07:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Sejak lengsernya ketua .H.Ade Mahmud ke H.Obang N dari kuris ketua PGRI Kab. Karawang atau tampuk pimpinan di pegang ketua baru. PGRI Karawang secara pesifisik belumlah beranjak dari harapan atau dengung-dengung saat akan pergantian ketua,mungkin janji tinggal janji saja.(30/11/2011).

Hari demi hari masih saja berjalan dengan biasa tanpa gebragan yang bisa di katakan menaungi anggota secara utuh oleh PGRI Kabupaten atau pun cabang kecamatan masing-masing.coba kita bayangkan hari-hari terus saja terdengar jeritan para guru karawang yang menyatakan ketidakpuasan terhadap birokrasi mereka bernaung.

Misal saja tentang Seleksi Calon Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Karawang yang berlalu,masih saja ada sesuatu yang kurang bisa di fasilitasi misal terbenturnya para guru untuk ikut seleksi karena SIB terhambat akhirnya terdelet dari ajang tersebut.

Seterusnya,setelah pengumuman seleksi CAKEP SD terkuak pula kabar" Sesuatu yang di sebut uang bermain demi lolos di kabupaten".Walau kebenaran permainan uang dalam seleksi belumlah jelas,siapa yang menghembuskan atau yang mempertanggungjawabkan isu tersebut tetapi sangat nyata PGRI belumlah bisa totalitas dalam mengawal atau mengantar anggota-anggotanya dalam penititan karier anggotannya.

PGRI Karawang Harus Tangguh

Sebenarnya banyak hal yang belum terbenahi di dalam organisasi PGRI sendiri,di cabang-cabang atau masih jauh bisa proteksi di lakukan oleh PGRI ke para anggotanya.

Ada satu kejadian yang lucu di salah -satu cabang sewaktu adakan kegiatan PGRI dalam HUT ke 66. Tidaklah lucu saat HUT PGRI ada teriakan dari guru-guru atau para kasek di kecamatan terkait yang tidak merasa di libatkan dalam rapat kegiatan untuk HUT di cabang tersebut,mereka tahu akan ada kegiatan setelah menerima selebaran informasi yang datang dari sekertariat cabang terkait,kontan semua melongo dan terkaget-kaget",karena keakuan para pengurus cabang sangat tampak ". malah ada yang ribur masalah pengadaan kaos segala menurut kabar burung di salah satu cabang lain.

Lalu di puncak kegiatan HUT PGRI ke 66- dan HGN di Karawang, cobalah telaah dan kaji secara mendalam terkait terlibatnya seseorang yang jelas -jelas politikus yang berkecimpung di kegiatan HUT PGRI ke 66 Karawang,mungkin tapi pasti sangat terlihat PGRI bersikap mandiri ketika kompetisi bola voli kemarin memperebutkan Piala H.Obang CUP bergilir bukan yang lain.kita juga tidak harus tolak kehadiran politikus tersebut tapi mohon kita pula harus belajar dewasa dan menunjukan kepropesionalan di organisasi yang kita cintai,PGRI Karawang harus bisa mencapai tujuan,maksud dan visi serta misi PGRI secara nyata dengan fakta netralitas dalam semua aktifitas organisasi.

Jangan bicarakan dana demi satu kegiatan di satu organisasi karena jelas setiap organisasi ada dana iuran yang sifatnya wajib serta masuk secara rutin dari anggota-anggotanya.jika dana itu tidak ada jawabannya,lalu selama ini kemana dana dari uiran anggota PGRI yang mengalir dan di kelola cabang masing-masing kecamatan?.

Sebagai salah satu anggota PGRI kabupaten Karawang ,penulis merasa perlu untuk mengingatkan agar suara hati para anggota lain yang sepikiran terwakilkan melalui tulisan ini.

“Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan,pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir,Selain kekuasaan tanpa kehormatan, sesuatu yang paling berbahaya di dunia adalah kekuasaan tanpa humor,Setiap kali terdapat kewenangan secara alamiah di sana terdapat kecenderungan ketidakpatuhan,Apa jadinya hidup jika kita tidak punya keberanian untuk mencoba sesuatu?" PGRI harus Mandiri dan terlepas belenggu -belenggu penguasa.(@@).

Identitas penulis ada redaksi.

Sekolah Harus Tanamkan Nasionalisme Pada Siswa

2011-11-29T19:17:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Dr Hafid Abbas mengatakan, semua jenjang pendidikan harus mampu menanamkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme kepada para siswanya.

"Pendidikan merupakan wahana yang sangat efektif dalam menanamkan nasionalisme. Karena itu, sekolah harus mampu menanamkan wawasan kebangsaan sejak dini kepada semua siswanya," kata Hafid Abbas saat tampil sebagai narasumber lokakarya desentralisasi pendidikan di Balitbang Kemdikbud di Bogor, Selasa.

Lokakarya tersebut dilaksanakan mulai Senin (28/11) hingga Rabu (30/11), diikuti 250 peserta, yang terdiri atas berbagai pemangku kebijakan pendidikan se-Indonesia, dan mengangkat tema "Problematika, Prospek, dan Tantangannya di Masa Depan".

Prof Hafid Abbas yang juga mantan Dirjen HAM Kemenkumham membawakan materi dengan judul "Menyeimbangkan Sistem Desentralisasi dan Sentralisasi Pendidikan".

"Pendidikan sangat berperan dalam membentuk watak dan karakter sebuah masyarakat, ternasuk dalam menanamkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Karena itu, pendidikan perlu dijadikan sebagai wahana efektif dalam menanamkan nasionalisme kepada siswa," papar Hafid.

Menurut Hafid Abbas, pendidikan nasional harus dibangun dengan wawasan Indonesia. Masyarakat Nusantara yang memiliki keragaman suku dan bahasa serta tinggal dalam negara kepulauan, harus memiliki cara pandang yang sama tentang Indonesia.

"Semuanya harus bangga menjadi bagian dari bangsa dan negara besar bernama Indonesia. "Jangan sampai ada ego sentris kedaerahan atau nasionalisme lokal, karena tidak pernah diajarkan tentang wawasan kebangsaan," terangnya.

Oleh karena itu, Prof Hafid Abbas mengharapkan agar konsep desentralisasi pendidikan yang telah dijalankan lima tahun lebih, dapat ditinjau ulang, dengan lebih menyeimbangkan antara desentralisasi dan sentralisasi.

Dengan adanya keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi dalam pendidikan, diharapkan semua siswa di seluruh penjuru Nusantara sejak dini mendapatkan pelajaran tentang wawasan kebangsaan.

"Kalau sekolah tidak menanamkan wawasan kebangsaan kepada siswanya, maka saat mereka tumbuh dewasa hanya akan faham dan fanatik dengan daerahnya saja, tidak memahami daerah-daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tentu saja sebagai benih separatisme, yang akan merapuhkan ikatan-ikatan kebangsaan dalam jangka panjang," kata Abbas.

"Sentralisasi dan desentralisasi jangan dipertentangkan, tapi harus dilihat secara dinamis dalam kerangka kepentingan strategis bangsa. Daerah dan pusat harus berbagi peran dan sinergis dalam memajukan pendidikan." (ANT-)

SKB 5 Menteri Dinilai Tidak Efektif

2011-11-29T04:26:00.000-08:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani menilai, Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 menteri tentang pengelolaan guru dari daerah ke pemerintah provinsi dan pusat akan sia-sia. Pasalnya, aturan tersebut tidak akan efektif dalam menyelesaikan persoalan distribusi guru dan mutu pendidikan.

SKB 5 menteri itu ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama. Tujuan SKB ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada butir lainnya SKB tersebut bertujuan untuk menarik pengelolaan guru dari daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud.

“Ini bukan langkah yang tepat. Menerbitkan SKB. Saya melihat SKB ini akan sama nasibnya dengan SKB yang ada sebelumnya. Tidak bisa berfungsi untuk mengatasi persoalan yang ada,” kata Rohmani di Jakarta, Selasa (29/11).

Menurutnya, SKB 5 menteri ini akan menjadi dokumen saja, tanpa memberikan efek positif terhadap perbaikan persoalan guru terutama persoalan distribusi. Bahkan, aturan ini dirasakan sudah terlampau jauh padahal pemerintah belum melihat persoalan guru secara jernih. Seharusnya, kata dia, pemerintah perlu membuat peta persoalan distribusi guru.

“Saya khawatir, pemerintah pusat pun tidak memiliki data yang valid tentang sebaran guru. Terutama distribusi guru berdasarkan mata pelajaran,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Rohmani, pemerintah melakukan pendalaman persoalan tata kelola guru. Mulai dari proses rekrutmen, pembinaan, peningkatan mutu, penyebaran, pengelolaan sebagai pegawai negeri sipil dan persolan kesejahteraan. Jika persoalan ini sudah didalami baru tentukan berbagai alternatif solusi.

GURU-GURU DALAM PEMBUATAN KISI-KISI

“Selama masih ada undang-undang otonomi daerah, maka SKB 5 menteri ini tidak bisa berjalan. Karena hingga hari ini, dalam undang-undang secara sah dan jelas menyebutkan guru dikelola oleh daerah,” tandas Rohmani. (cha/jpnn)

BIN Selidiki Tentara Aktif AS di PT Freeport

2011-11-29T01:24:00.000-08:00

Marciano Norman.

Jakarta-PELITAKARAWANG.COM: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menjelaskan, saat ini lembaga yang dipimpinya tengah menyelidiki dan mempertajam isu adanya tentara aktif Amerika Serikat (AS) yang bekerja di PT Freeport Indonesia. BIN tidak tinggal diam dan terus menelusuri informasi tersebut.

"Semua informasi yang kita terima akan dikembangkan. Kami sangat menghargai semua informasi itu. Saya perintahkan seluruh jajaran BIN untuk menajamkan temuan tersebut," ujar Marciano sebelum rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (29/1).

Informasi 70 tentara aktif yang bekerja di PT Freeport dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR Ali Kastela usai kunjungan kerja meninjau PT Freeport, Timika, Papua. "Saat kunjungan kerja ada 70 personel militer Amerika aktif yang bekerja di Freeport," ujar Ali saat rapat tim monitoring Papua dan Papua Barat dengan pemerintah di DPR, Senayan, 25 Nopember lalu.

Sejauh ini, menurut Marciano, BIN hanya menemukan purnawirawan AS yang bekerja di PT Freeport. BIN belum temukan tentara aktif. "Di Freeport kita tidak menemukan ada tentara aktif di sana. Apalagi dengan perlengkapannya. Tidak ada. Kalau mungkin, mereka sudah purnawirawan dan bekerja. Itu mungkin saja, tapi tentara aktif tidak ada," tegas Marciano. (MI/DOR/metrotv).

Tradisi Menulis Lebih Rendah dari Minat Membaca

2011-11-27T12:19:00.000-08:00

BANDUNG-PELITAKARAWANG.COM-.Kepala Balai Bahasa Bandung, Abdul Khak menuturkan, tradisi menulis di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan tradisi membaca, terlebih di kalangan anak muda.

"Minat membaca saja sebenarnya masih rendah. Bayangkan, minat menulis justru berada di bawah minat membaca. Ini tentunya sangat mengkhawatirkan," kata Abdul Khak ketika dihubungi di Bandung, Rabu.

Abdul menerangkan, rendahnya tradisi menulis ini akibat rendahnya minat membaca.

"Kedua kegiatan ini saling mempengaruhi. Membaca itu referensi untuk menulis. Bagaimana bisa seseorang menulis jika tidak suka membaca," terangnya.

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi keduanya juga terletak dari proses kegiatannya. Abdul menuturkan, membaca termasuk kegiatan yang pasif dan bisa dilakukan di mana saja. Berbeda dengan menulis yang termasuk kegiatan aktif.

"Kalau menulis itu orang butuh energi yang lebih ketimbang membaca karena kegiatan aktif. Kalau membaca bisa dilakukan di mana saja, bisa di rumah sambil santai atau dalam angkutan umum ketika dalam perjalanan," katanya.

Saat ini, kata Abdul, banyak dosen-dosen di sejumlah perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri yang mengeluhkan kualitas tulisan mahasiswa.

"Kualitas dan kemampuan menulis mahasiswa saat ini cenderung rendah. Ini juga membuktikan bahwa, minat membaca mahasiswa sekalipun rendah," lanjutnya.(ANT)

TKI "Cespleng" Atasi Pengangguran dan Kemiskinan

2011-11-27T11:51:00.000-08:00

Kanjuruhan, Malang, PELITAKARAWANG.COM- Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat menyatakan keberadaan TKI "cespleng" atau seketika mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

"Hidup TKI, terima kasih TKI," katanya saat memberi sambutan padasosialisasi penempatan dan perlindungan TKI melalui kesenian tradisional yang diselenggarakan oleh BNP2TKI di depan Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat malam (25/11).

Ia menyatakan setiap bangsa pasti memiliki masalah dan salah satu masalah yang terus mengganduli adalah pengangguran dan kemiskinan termasuk bagi Indonesia.

Dua masalah besar itu dibantu diatasi secara "cespleng" oleh TKI, karena dengan satu orang TKI maka hilang satu pengangguran dan satu orang itu menghidupi lima anggota keluarganya sehingga lima orang teratasi dari kemiskinan.

"Saat ini ada enam juta TKI berarti enam juta orang teratasi pengangguran dan 30 juta orang teratasi dari masalah kemiskinan. Sekali lagi terima kasih TKI," katanya.

Kepala BNP2TKI menambahkan remitansi atau uang yang dikirim para TKI lebih dariRp100 triliun per tahun ke desa-desa tempat asal TKI sehingga menumbuhkan roda perekonomian di daerah dan mengembangkan usaha produktif.

"Terjadi kehidupan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik," katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk memartabatkan dan memuliakan TKI terlebih sudah ada UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

BNP2TKI juga telah mengupayakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. BNP2TKI kini memiliki call center 08001000 secara gratis dan 24 jam nonstop untuk melayani pengaduan dan mengatasi masalah secara cepat dan mengakses keadilan serta langsung tertangani.

"Silakan menghubungi call center bila ada pengaduan atas permasalahan TKI," katanya.

Pada kesempatan itu, Jumhur memberikan plakat penghargaan kepada dua orang TKI sukses asal Malang yakni Anang Wijaya yang pernah bekerja di Taiwan selama enam tahun sebagai operator mesin pabrik produksi baja, dan Tania Roos TKI mandiri yang pernah bekerja sebagai wartawan "Berita Indonesia" di Hong Kong selama empat tahun dan wartawan "Radar Taiwan" di Taiwan selama dua tahun.

Sosialisasi itu dimeriahkan oleh penyanyi lagu-lagu campur sari dari Cak Dikin, pementasan ludruk Cak Kartolo, dan iringan musik Ki Ageng Ganjur pimpinan Cak Ganjur. (Toh/b)

Masyarakat Tanpa Sekolah

2011-11-27T06:06:00.000-08:00

OLEH:SARLITO WIRAWAN SARWONO

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

PELITAKARWANG.COM-.Dua pekan terakhir ini, Indonesiamenjadituan rumahSEAGamesyang ke-26.Indonesia menjadi juara umum dengan perolehan medali 182 emas, 151 perak, dan 143 perunggu.

Jumlahnya ... hitung sendiri! Ratusan nama bermunculan yang tiba-tiba mengisi rubrik-rubrik utama media cetak dan elektronik. Di sepak bola,misalnya,ada nama-nama Andik Vermansyah, Egi Melgiansyah, Oktovianus Maniani, Patrich Steve Wanggai, Titus Bonai, dan seterusnya yang sebelumnya tidak pernah saya dengar. Begitu juga di cabangcabang olahraga lain (saya tahunya cuma sepak bola,karena cuma itu yang saya ikuti, rutin,sejak awal).

Tapi pernahkah kita terpikir, sebelumnya mereka sekolah di mana? Mungkin sekali sebagian dari para atlet itu disekolahkan di SMP/SMA Olahraga Ragunan, Jakarta Selatan, tetapi sebelum itu? Yang tidak sekolah di situ? Sesudah sekolah di situ, terus ke mana? Jawabannya pastilah tidak jelas karena memang olahraga tidak dibentuk di sekolah, melainkan di klub-klub olahraga dan/atau kompetisi-kompetisi dan turnamen-turnamen olahraga. Bahkan bukan hanya olahraga fisik.

Olahraga otak pun perlu dipertanyakan hubungannya dengan pendidikan di sekolah. Johanes Surya, fisikawan Indonesia, sangat terkenal sebagai tokoh yang mencetak juara-juara Olimpiade Fisika. Dia sendiri akademisi, lulus dari UI (Jurusan Fisika) dan mendapat gelar doktornya di Amerika. Tapi juarajuara yang dihasilkannya tidak semua berasal dari sekolah- sekolah favorit.

Sebagian besar adalah anakanak biasa, dari sekolah-sekolah biasa juga. Untuk Olimpiade Fisika Internasional Ke- 41, 2011, di Zagreb, Kroasia, misalnya, siswa-siswa Indonesia meraih 4 medali emas dan 1 perak. Peraih emas adalah Christian George Emor (Tomohon Sulut), David Giovanni (Serpong, Banten), Kevin Soedyatmiko (Jakarta), Muhammad Sohibul Maromi (Pamekasan, Madura) dan peraih perak adalah Ahmad Ataka Awwalur Rizqi (Yogyakarta).

Yang penting diperhatikan di sini adalah metode mengajar yang digunakan Yohanes Surya bukanlah metode baku yang digunakan di sekolah-sekolah, melainkan metode yang dikembangkannya sendiri, yang dinamainya metode gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan).

*** Pada tahun 1971, pernah terbit sebuah buku yang ketika itu (mungkin sampai hari ini) kontroversial dan karenanya best seller. Buku itu berjudul Deschooling Society atau dalam bahasa Indonesia “masyarakat tanpa sekolah” yang ditulis oleh seorang romo pastur berkebangsaan Austria, keturunan Kroasia-Yahudi, bernama Ivan Illich.

Dalam bukunya, Ivan Illich menyatakan bahwa sekolahsekolah formal yang selama ini ada tidak banyak gunanya buat mencetak orang-orang yang berkualitas tinggi (seperti para juara SEA Games, juara Olimpiade Fisika, dan kampiunkampiun lain di bidang bisnis, seni,jasa,industri,dan sebagainya).

Sekolah justru memasung kreativitas dan potensi anak sehingga kalau ada anak yang berbakat seni, misalnya, dia akan gagal menjadi seniman, sementara sekolahnya juga kacau (karena tidak berbakat) sehingga anak itu menjadi anak yang gagal. Pada tahun 1971 itu, jauh sebelum era internet, Illich sudah menganjurkan agar setiap orang belajar langsung saja dari masyarakat dengan menggunakan teknologi yang canggih.

Pada waktu itu, jauh sebelum dunia mengenal internet, sudah digunakan istilah “learning web” untuk menamakan teknologi canggih yang digunakan untuk belajar secara mandiri dan desentralisasi. Di kemudian hari, gagasan Illich (yang menyebabkannya dipanggil menghadap Paus di Roma dan akhirnya dia mengundurkan diri sebagai biarawan dengan pangkat monsinyur) dikukuhkan dengan berbagai temuan dalam ilmu psikologi, termasuk teori multiple intelligence dari Howard Gardner (1983).

Gardner mengatakan, kecerdasan bukan hanya satu, tetapi berjenisjenis. Karena itu pendidikan seharusnya tidak seragam,melainkan harus memberi peluang kepada siswa untuk mengembangkan bakat mereka yang beragam-ragam. Sayangnya, paradigma pendidikan yang seragam masih dipertahankan oleh banyak pemikir dan pembuat keputusan sampai hari ini.

Penyelenggaraan UN (Ujian Nasional) adalah salah satu contoh dari pandangan pemerintah bahwa anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari anak penggali lubang sampai anak pemandu karaoke, harus dididik secara seragam. Maka jadilah anak-anak Indonesia, dengan didorong orang tua masing-masing, menjadi pengejar ijazah, kalau perlu ijazah aspal pun boleh.

Kalau sudah punya ijazah, mereka akan menjadi pencari kerja yang membawa map dari kantor ke kantor, mencari lowongan pekerjaan,atau menghabiskan prangko satu kontainer untuk mengirimkan surat lamaran kerja. Sementara itu, di zaman sekarang ini, pendidikanpendidikan mandiri, nonformal–– seperti yang pernah dilakukan Ivan Illich ketika pada 1961 mendirikan Centro Intercultural de Documentación (Cidoc) atau Intercultural Documentation Center di Cuernavaca, Meksiko, dan menawarkan jasa kursus bahasa Spanyol kepada para pekerja dan relawan dari Amerika Utara––atas inisiatif masyarakat sudah banyak sekali.

Kursus bahasa asing,kursus kilat matematika (dengan metode sipoa atau kumon), kursus mengemudi sampai merangkai bunga, bahkan kursus bisa membaca Alquran dalam tempo dua hari sudah banyak ditawarkan.Apalagi di era teknologi informasi yang semaju sekarang (dan masih akan lebih canggih lagi),segala macam program pendidikan, pelatihan, pengajaran bisa dilakukan lewat internet.Tinggal klik saja! Semuanya tidak terkait dengan sekolah.

Sementara itu, anak-anak juga sudah bosan dengan sekolah. Semasa play group dan TK, murid masih senang karena mereka boleh mengekspresikan dirinya dengan bebas. Banyak mainan, bisa lari-larian, mau bobok di kelas boleh. Bahkan pipis di kelas pun tidak dimarahi. Tapi begitu masuk SD harus duduk manis dan tidak boleh membantah guru, anak-anak mulai BT (bosan, tahu)! Maka kenakalan makin sering terjadi, tawuran, narkoba, bullying, dan sebagainya, termasuk school phobia (tidak mau ke sekolah lagi, makin dipaksa makin nangis meraungraung), akhirnya dimasukkan home schooling.

*** Walaupun begitu, ketika cucu saya (perempuan, 11 tahun, kelas 7/d.h. SMP kelas 1) bertanya tentang homeschooling, saya langsung saja tidak setuju. Dia masih senang sekolah, banyak kawan di sekolah, dan masih ada eyang kakungnya yang rajin menemaninya bikin PR PKN (pendidikan kewarganegaraan), bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau matematika (kalau fisika, saya nyerah, apalagi nanti kalau dia dapat kimia di kelas 9 ke atas,waduh ampun, mendingan saya disuruh nyanyi “Alamat Palsu” aja, deh).

Kalau sekolah bisa dijadikan lingkungan yang gasing (meminjam istilah Prof Yohanes), maka banyak sekali manfaat sekolah itu. Apalagi nanti kalau sudah dewasa dan masing-masing sudah punya jalur kehidupan sendiri. Anak-anak home schooling akan kehilangan kebahagiaan dan kegembiraan acara reuni di mana para alumni berkumpul, bernostalgia tentang masa sekolah 20–25 tahun yang lalu, sambil saling mengejek yang sudah gendut maupun yang keriput, bahkan yang sudah punya buyut.

Dengan demikian, kalau kita percaya pada teorinya Ivan Illich, dana pendidikan yang amat sangat banyak itu akan sia-sia kalau ditujukan untuk pengembangan pendidikan yang terstandardisasi. Buktinya, walaupun sekian triliun rupiah sudah dianggarkan untuk sektor pendidikan, masih saja bangunan-bangunan sekolah di pelosok-pelosok yang rusak belum tertangani, guruguru honorer masih nunggu giliran diangkat jadi PNS (gak tahu sampai kapan nunggunya), dan kualitas murid masih juga rendah.

Mungkin sudah perlu dipikirkan investasi pemerintah di bidang pengembangan teknologi sebagai sarana dan prasarana pendidikan yang mencapai ujung-ujung,di pantai maupun di gunung. Guru,dosen,pelatih atau tutor bisa saja tetap di Jakarta atau di kota-kota, sementara proses belajar dilaksanakan dengan sistem jarak jauh dan anak boleh memilih sendiri.

Seperti di zaman Belanda dulu, sekolah untuk anak pribumi hanya 4 tahun (sekolah ongko loro), pokoknya bisa 3 R (Reading,wRiting,aRithmetic). Sudah! Selebihnya belajar sendiri.Pokoknya kalau sudah bisa 3R, selebihnya mudah. Bisa belajar sendiri. Kalau perlu di bawah pohon pun kita bisa bikin tempat belajar yang gasing.● (SINDO).

Guru Daerah Enak, Bisa Kerja Sampingan

2011-11-26T06:45:00.000-08:00

JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM. Enaknya menjadi guru di daerah adalah bisa mencari kerja sampingan dan mendapatkan penghasilan lain. Kalau di DKI, kerjanya harus penuh waktu. Itulah salah satu problematika menjadi guru di ibukota menurut Rusyanto (48 tahun), guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMAN 6 Jakarta.

"Di daerah, guru bisa pulang jam 12 atau jam 1. Terus bisa kerja sampingan kayak garap sawah," ujar pria kelahiran 1963 ini. Dirinya yang menjadi guru di DKI harus sampai di sekolah pukul 06:00 dan pulang pukul 15:00. Selain itu, jabatannya sebagai wakil kepala sekolah bidang Hubungan Masyarakat menuntutnya untuk meninjau kegiatan anak hingga pukul 18:00.

"Mungkin melihat imbangan itu, pemerintah daerah DKI mengeluarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Jadi melihat daerahnya seperti apa," ujar pria yang telah menjadi guru sejak 1992. TKD yang ia dapatkan adalah sebesar Rp 3,4 juta. Ia berujar, besarnya TKD dinaikan secara berkala setiap dua tahun.

Awal tahun ini, TKD yang ia terima meningkat dratis. Sebelumnya, TKD yang ia terima sebesar Rp 2,3 juta. Menurutnya, kenaikan TKD dilihat dari kinerja setiap guru, seperti kehadiran dan jam kerja. Jika sering terlambat dan cepat pulang berarti kinerjanya buruk.

Di luar TKD, guru DKI juga mendapatkan tunjangan profesi. Tunjangan ini diberikan enam bulan sekali. Besarnya sama dengan gaji pokok, yakni Rp 3 juta. "Tunjangan profesi ini berguna untuk yang ingin melanjutkan studi," ujar lulusan S1 Universitas Muhamadiyah Surakarta. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dispensasi pada guru untuk melanjutkan studi.(republika).

Metamorfosis Beragama

2011-11-25T08:23:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Pemahaman,pengalaman, dankeyakinanberagama itu mengalami perubahan, pertumbuhan,dan bisa juga degradasi. Ini bisa terjadi pada pribadi,keluarga,masyarakat, dan bangsa.

ILUSTRASI

Dalam masyarakat yang kian majemuk dan konsumtif, agama mestinya menjadi tuntutan hidup yang konstruktif, bukan larut dan menjadi sumber persoalan sosial. Waktu itu umur saya sekitar enam tahun, tinggal di Desa Pabelan, dekat Candi Borobudur, Magelang. Selagi bermain- main dengan teman,saya dikagetkan suara teriakan beberapa pemuda: “Anjing... anjing....” sambil membawa tongkat untuk membunuh anjing yang masuk desa.Maka orang-orang desa itu pun keluar ikut membawa tongkat, dan akhirnya anjing itu tertangkap lalu digebuk ramairamai sampai mati.

Saya melihat dengan iba pada anjing yang tak berdaya itu. Rintihan tangis anjing sebelum mati itu tetap tersimpan di benak saya yang sekali-sekali muncul. Sore hari menjelang magrib, para pemuda yang ikut membunuh anjing itu menceritakan ulang di serambi masjid dengan rasa bangga.Logika yang saya tangkap, anjing itu najis, tidak boleh disentuh, karena akan membatalkan salat dan mengotori halaman rumah.

Karena najis, anjing mesti dibunuh. Dengan membunuhnya, berarti telah menjaga kesucian agama dan itu berarti berjuang di jalan Tuhan. Saya tidak tahu dari mana awal mula muncul paham bahwa membunuh anjing itu berarti membela agama Allah. Namun, setelah belajar di pesantren, saya baru tahu, anjing itu hewan yang mulia, bahkan Alquran menceritakan tujuh pemuda yang tinggal di Gua Kahfi itu ditemani anjing.

Nabi Muhammad SAW pun memuji anjing yang memiliki sifat setia dan pintar diajak berburu hewan di hutan. Jika kita mencaci anjing atau babi yang tak berdosa, jangan-jangan Penciptanya juga akan marah. Cerita di atas hanyalah salah satu bagian saja dari metamorfosis pemahaman dan pengalaman keberagamaan yang sangat mungkin para pembaca juga memiliki pengalaman serupa.

Dengan bertambahnya usia dan bertemu beragam guru, saya semakin sadar dan sekaligus kadang dibuat bingung oleh kenyataan, bumi ini dihuni oleh manusia dengan ragam agama, dan di dalam satu agama pun terdapat beragam mazhab.Jadi,pemahaman dan sikap keberagamaan itu mengalami metamorfosis, dipengaruhi banyak faktor.Antara lain, buku yang dibaca, guru yang membimbing, perkembangan usia dan pergaulan, pengalaman hidup, jenjang pendidikan, kondisi ekonomi, mazhab yang diikuti, karakter seseorang, kondisi geografis, dan sistem politik pemerintahan, di mana seseorang tinggal.

Semakin Plural

Ketika seseorang lahir dan tumbuh dalam sebuah komunitas homogen dari segi bahasa, agama,dan adat,istilah dan konsep kemajemukan agama itu tidak populer. Namun, ketika penduduk Indonesia dan dunia kian bertambah, perjumpaan lintas pemeluk agama yang berbeda semakin intens,masyarakat tidak bisa lagi mengelak untuk menerima kenyataan, perbedaan mazhab dan agama itu suatu keniscayaan sosial.

Universitas di kota besar khususnya merupakan miniatur masyarakat Indonesia yang pada dasarnya sudah plural dan kini semakin plural.Kenyataan ini bisa memperkaya wawasan beragama, namun bisa juga membuat bingung. Di sini mulai terjadi konflik antara etika komunal dan etika publik, antara ideologi agama dan ideologi negara. Semakin lemah etika publik dan ideologi negara, semakin menguat etika komunal dan ideologi keagamaan.

Gejala ini cukup fenomenal dengan munculnya beragam partai dan ormas keagamaan yang dijadikan kendaraan mobilitas politik dan senjata tawar-menawar dalam penyusunan kabinet. Kalau saja etika publik dan etika bernegara sudah kokoh, kemunculan kelompok-kelompok keagamaan merupakan kekayaandan warna-warni demokrasi.

Tetapi jika negara lemah, kemajemukan komunitas agama, etnis, dan parpol justru akan merongrong bangunan demokrasi dan kemajemukan bukan lagi sebuah mozaik yang indah, melainkan menjadi hirukpikuk dan kekacauan. Prosesperubahansosial,ekonomi, dan politik yang berlangsung begitu cepat yang tidak disertai kemajuan pendidikan dan kesejahteraan yang seimbang telah membuat identitas agama menjadi rumahrumah kecil yang kian eksklusif di tengah rumah Indonesia yang semakin samar-samar sosoknya.

Negara digugat karena tidak memberi rasa aman tenteram bagi warganya. Sosok negara semakin abstrak, yang terlihat dan terasakan adalah hirukpikuk ormas dan parpol yang ramai-ramai mencari dukungan massa rakyat sebagai penyangga dan barter untuk merebut kekuasaan politik dan materi yang melekat pada negara. Negara tak ubahnya sumber tambang berupa uang tunai melalui APBN, bukan lagi bahan mentahseperti diPapua.

Jangan sampai parpol itu nantinya dianalogikan dengan perusahaan tambang. Komunitas keagamaan ini akan selalu mengemuka dalam berbagai format institusi dan gerakan mengingat agama telah menyatu dengan karakter masyarakat Nusantara yang bahkan sekarang semakin menguat karena memperoleh amunisi dan stimulasi dari para politisi untuk dijadikan penyangganya.

Tidak hanya di Indonesia, pada tingkat global pun semarak dan konflik antarkomunitas agama semakin intens. Terjadinya migrasi antarwarga negara sangat berpengaruh terhadap konflik bernuansa etnis dan agama, khususnya di Eropa. Lemahnya negara dalam memberantas korupsi dan dalam menciptakan pemerataan lapangan kerja serta kesejahteraan bagi warga negara akan membuka peluang lebih besar bagi munculnya konflik horizontal dengan dalih etnis dan agama.

Bagi pemerintah daerah yang gigih dan bangga menerapkan perda syariah (Islam) harus lapang dada menerima jika ada beberapa daerah lain yang juga ingin menerapkan perda syariah berdasarkan keyakinan dan ajaran di luar Islam.Perlu diingat, tidak semua kepala daerah adalah Muslim. Dan di mata hukum, semua warga negara, apa pun etnis dan agamanya, memiliki hak dan kedudukan yang sama.

Bayangkan saja, andaikan sentimen agama dan etnis ini semakin menguat dan menjurus ke konflik, sangat mungkin tragedi Balkanisasi akan juga terjadi di Indonesia. Alam Indonesia yang indah ini akan berubah jadi medan perang atas nama Tuhan. Jadi, pemahaman agama – terutama dalam konteks sosial dan bernegara – itu tumbuh mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi objektif setempat. Umat Islam yang tinggal di AS,Eropa, Timur Tengah, dan Indonesia pasti berbeda dalam mengembangkan etika komunal dan etika publik, meski kitab suci dan ritual pokoknya tetap sama.● (SINDO)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYATRektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Menggelitik Adat Istiadat dan Nilai Budaya Sosial dalam Pembangunan Masyarakat dan Desa

2011-11-21T08:18:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM

Ada satu pertanyaan menggelitik muncul ketika berbagai program pembangunan desa marak diluncurkan yaitu “Apakah budaya masyarakat merupakan faktor penting yang diperhatikan bagi input kebijakan dalam menyusun program pembanguna desa?”. Ketika suatu kebijakan pembangunan desa mengemukakan penghargan terhadap nilai-nilai budaya yang ditemui sangat beraneka ragam di negeri kepulauan Nusantara ini, berartimengindikasikan suatu penghormatan terhadap nilai budaya sebagai suatu hak individu dan hak azasi masyarakat.

ILUSTRASI :Menggelitik..KAPAN BERESNYA?

Di era pasca reformasi indikasi terhadap nilai budaya ini, sebenarnya sudah tampak mengemuka ketika Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diterbitkan sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa atau yang disebut dengan nama lain dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang didalamnya memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan warganya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Hal ini diakui dan dihormati dalam sIstem Pemerintahan NKRI.

Betapa tidak, jika ditelusuri jejak sejarah desa, pada tahun 1817 seorang warga Negara Belanda yang menjabat sebagai Pembantu Gubernur Jenderal Inggris bernama Mr. Mutinghe, menemukan adanya pemukiman di pesisir pantai Utara Jawa. Laporan temuan ini melandasi dikeluarkannya Indlansche Gemeente-Ordonantie (IGO) dan Indlansche Gemeentie-Ordonantie Buitengeustatesten (IGOB) oleh pemerintah kolonial Belanda masing-masing untuk daerah Jawa dan luar Jawa. Ini merupakan bentuk pengakuan penghargaan terhadap hak otonomi asli desa. Demikian juga pada masa pendudukan Jepang, pengaturan tentang desa termasuk di dalamnya hokum adat tidak diganggu gugat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan penjajah tentunya.

Adat istiadat atau hukum adat sebenarnya masih sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat desa. Bahkan masyarakat atau komunitas tertentu di kota-kotapun banyak yang masih membawa kebiasaan dan menerapkan adat istiadat dari desa atau kampung halaman mereka masing-masing. Sampai di kota atau daerah perantauan ikatan kekerabatan dalam budaya yang dimiliki masih dipertahankan. Ambil saja contoh perkumpulan masyarakat Minang, Tapanuli, Maluku yang tersebar di berbagai kota. Apalagi di daerah asal mereka tentunya ikatan kekerabatan dan adat istiadat ini lebih kental lagi. Asumsinya, banyak hal dalam kehidupan masyarakat dengan karakteristik seperti ini, termasuk dalam hal membangun desa seharusnya bisa menciptakan dukungan positif dan kondusif untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, jika kita simak pergumulan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekelompok masyarakat yang mendapat “Lebelling” alias predikat miskin selama decade belakangan ini, serasa sebagai suatu “never ending business”. Seluruh potensi nampaknya telah dikerahkan, namun penurunannya merambat perlahan serasa bergeming. Bahkan sinisme yang terlontar untuk perjuangan melawan kemiskinan ini bagaikan “Jauh Panggang dari Api”:

Apa pasalnya? Apakah kebiasaan, adat istiadat, nilai-nilai budaya yang pekat mewarnai kehidupan dan interaksi social masyarakat desa memang benar-benar tidak mampu menjembatani jurang dalam antara si miskin dan si kaya di desa sehingga desa semakin tidak nyaman untuk ditinggali yang mengakibatkan orang desa berbondon-bondong hijrah ke kota ? atau jangan-jangan implementasi kebijakan yang sudah tegas meletakkan dasar keberpihakan pada masyarakat dan desa tergiring kearah yang keluar dari arah sasaran?

Mari kita lihat payung hukum lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelatihan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Upaya pelestarian dan pengembangan dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuannya mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi institusi pemberdayaan masyarakat seperti Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD) ada dua aspek pokok penting yang menjadi titik perhatian. Yang pertama, dalam rangka mencapai tujuan prioritas sebagai bagian dari rencana strategis sampai tahun 2014 mendatang adat istiadat dan nilai social budaya masyarakat harus menjadi “obat kuat” yang memperkokoh jati diri individu dan masyarakat untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan. Yang kedua, dalam rangka mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan NKRI, mau tidak mau pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai social budaya harus dilakukan.

Masalahnya sekarang, bagaimana memastikan dan apa cirinya kalau suatu pembangunan desa memiliki konsep, program dan strategi pelaksanaan berdasarkan adat isitiadat dan nilai-nilai social budaya? Semisal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), prosesnya sarat dengan forum musyawarah. Soal bermusyawarah kalau dilihat dari perspektif budaya atau adat istiadat sudah melekat pada proses interaksi social yang ada dalam komunitas desa. Namun musyawarah yang dikenalkan nampaknya melalui prosedur atau tahapan yang selain diperkenalkan dengan istilah-istilah baru yang bernuansa modern juga melalui tahapan yang cukup panjang. Kalau saja dapat memakai aturan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat mungkin istilah “selesaikan secara adat” bisa lebih efektif dan efisien dan bahkan juga ekonomis. Yah, bagaimana kita tahu kalau tidak ada keberanian untuk mencobanya?

Oleh : Abraham Raubun

Tenaga Ahli Utama Sekretariat PDT

PGRI: Guru di Daerah Sering Jadi 'Alat Politik'

2011-11-17T02:54:00.000-08:00

SULISTYO

JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM-. Baik atau buruknya kualitas guru selama ini tak terlepas dari pembinaan di masing-masing daerah. Permasalahannya selama ini guru sering dijadikan alat politik oleh para kepala daerah.

"Saat ini para guru, baik di tingkat kabupaten/kota, itu sering dijadikan alat politik oleh pejabat politik di daerah masing-masing," kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo, kepada wartawan di sela-sela acara Workshop Finalisasi Usulan PGRI mewujudkan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang Profesional Sejahtera dan Terlindungi Selasa (15/11).

Yang dimaksud dijadikan alat politik, kata Sulistyo, adalah pergerakan mereka selalu diatur oleh para kepala daerah. "Dari mulai pembinaan hingga pemindahannya terkesan semau sang bupati atau walikota," katanya.

Ia mencontohkan hal-hal ekstrem seperti guru SD yang bisa menjadi kepala sekolah suatu SMA setelah menjadi tim sukses kepala daerah yang bersangkutan. Atau guru SMA yang tiba-tiba diminta mengajar SMP karena tidak mau diatur kepala daerah bersangkutan.

"Hal itu tentunya tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan PTK ditangani direktorat tersendiri," ujarnya.

Seandainya pemerintah tetap akan memberlakukan otonomi, Sulistyo mengimbau agar pembina kepegawaiannya adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat karir tertinggi, bukan pejabat politik.

Akibat diatur oleh kepala daerah, pendidikan dan pelatihan terhadap guru akhirnya juga tidak dilakukan dengan baik. "Tidak ada anggaran, tidak ada program yang jelas untuk pendidikan pelatihan. Hal ini sebenarnya sudah berkali-kali diutarakan sebelumnya," ujar Sulistyo.(rep).

Kadisdikpora Kabupaten Karawang Harus Jujur,Berani & Tegas !!!

2011-11-15T08:21:00.000-08:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Carut-marutnya UTS di Karawang bulan lalu,lantas sering terdengarnya "guru-guru" malas mengajar atau mangkir ke tupoksinya hal tersebut diduga profesionalitas guru di Karawang sepertinya semakin memprihatinkan.

Bakal Calon
Kadisdikpora Karawang 2025

Hal itu mungkin disebabkan tidak adanya pendidikan dan pelatihan (Diklat) guru juga lemahnaya pengawasan dan pembinaan secara baik oleh pemerintah kabupaten Karawang melalui dinas-dinas terkait,ada pun Diklat hanya untuk para kepala sekolah yang bersifat temporer alias sesaat saja.Adapun pelatihan untuk para guru hanya mengandalkan program -program tertentu misal KKG Bermutu dan itu pun terbatas dengan jumlah dan waktunya.

Katanya,Sudah berkali-kali diutarakan oleh para guru atau para pengawas ke dinas terkait lewat Ka UPTDnya.namun pemerintah daerah atau Disdikpora atau UPTD Disdikpora Kecamatan beralasan bahwa tidak ada anggaran. Sehingga tidak ada program yang jelas untuk pendidikan pelatihan untuk guru di daerah Karawang yang merupakan progam diklat berkesimanbungan .

PB PGRI Sulistiyo (15.11.2011) mengatakan, sebagian besar guru di Indonesia termasuk guru swasta tidak menjalani pelatihan. Padahal, pendidikan dan pelatihan itu merupakan prasyarat utama untuk tingkatan profesi. “Jadi tidak ada peningkatan profesi yang naik kalau tidak melalui pendidikan dan pelatihan,”

Bila di kaji pernyataan PB PGRI tersebut , saat ini seakan nyata dan menjadi masalah di Kabupaten Karawang.alasannya jelas tidak ada program pembinaan yang berkesimanbungan untuk mengembangkan profesionalitas oleh dinas terkait ataupun pengawasan sangat lemah di lakukan Disdikpora Karawang.

Sertifikasi guru di Karawang yang di harapkan melahirkan guru propesional dengan di terimanya tunjangan profesi oleh "mereka" malah tidak melancarkan peningkatan profesi,sebaliknya sertifikasi Karawang menimbulkan kecemburuan publik melulu.ini timbul salah satunya akibat dari "guru" yang tersertifikasi tidak menunjukan propesionalitas yang sesungguhnya.

"Mereka" lebih ketera tersertifikasinya saat -saat mengambil uang tunjangan propesi.singkat kata"di Karawang masih tipis mana guru tersertifikasi dan bukan.Propesinalitas guru karawang masih statis atau mandeg".

Tugas Disdikpora Kabupaten Karawang bukan jangan hanya membantu menaikan jumlah penerimaan sertifikasi untuk guru tetapi berupaya dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas guru-guru di Karawang.

Kadisdikpora Karawang harus berani bicara lantang tapi jujur ke penguasa atau ke Bupati & DPRD Karawang, butuh dana untuk diklat guru serta kebawahannya yaitu para Ka UPTD kecamatan bahwa guru -guru harus di Diklat demi menunjang percepatan propesionalitas guru.

Jika Kadisdikpora berani dengan lugas dan bijak mengatakan kebenaran di lapangan,mungkin tidak akan mandeg seperti sekarang,apalagi Kadisdikpora jangan merasa puas dengan hasil yang ada karena masih jauh dunia pendidikan Karawang mencapai paradigma baru jika di isi oleh para pelaku dunia pendidikan yang belum propesional akan propesinya sendiri.

Juga Dewan Pendidikan Karawang jangan berpangku tangan dengan keadaaan lakukan serta buktikan hak & kewajibaanya ,utama harus bisa menghidupkan peran serta masyarakat Karawang melalui komite sekolah.Dan PGRI Kabupaten Karawang sebagai organisasi tempat bernaungnya para guru mesti berbuat terbaik dan terindah bagi para anggotanya.(J.Kusumah) .

Optimis Bahasa Indonesia jadi Bahasa Internasional

2011-11-14T05:37:00.000-08:00

PELITAKARAWANG.COM-.Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Arief Rachman, optimis bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa internasional. Menurutnya, saat ini bahasa Indonesia sudah tidak asing di telinga masyarakat negara tetangga.

“Saya kira kita bisa menjadikan Indonesia menjadi bahasa Internasional. Kita sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Timor Leste. Bahkan, sebagian besar warganya juga sudah mengerti bahasa Indonesia,” ungkap Arief di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (14/11).

Arief menilai, peluang bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional cukup besar jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang terdapat di Eropa. Dicontohkan, baru saja PBB menolak bahasa Jerman dijadikan sebagai bahasa internasional. Menurutnya, penolakan PBB terbilang wajar karena bahasa Jerman hanya dipakai di Jerman.

Bahasa Jerman juga berbeda dengan bahasa mandarin atau bahasa China. Bahasa resmi warga ‘tirai bambu’ tersebut pantas dijadikan bahasa internasional karena memang hampir seluruh dunia sudah akrab dengan bahasa China. “Itu juga disebakan karena jumlah warga China di dunia begitu banyak dan menyebar hampir di seluruh dunia,” imbuhnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada Badan Bahasa untuk lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan gerakan cinta bahasa Indonesia. Dijelaskan, gerakan cinta bahasa itu gerakan untuk cinta pada falsafah bahasa Indonesia itu sendiri dan mengandung nilai-nilai serta norma-norma Indonesia.

Disebutkan, bahasa itu memiliki empat pilar penting. Pertama,sebagai alat komunikasi. Kedua, sebagai nilai-nilai dan norma. Ketiga, bahasa memiliki dasar filosois. Serta keempat, bahasa Indonesia harus menjadi dasar politis. “Maka itu, Badan Bahasa jangan hanya menjadi kantor birokrasi administrasi. Badan Bahasa harus bisa menjadikan Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi bahasa lit sekolah, tetapi bahasa Indonesia harus dipakai menjadi bahasa komunikasi harian,” urainya.(cha/jpnn).

Diklat pengelolaan koperasi, kunci masuk ke pasar global

2011-10-31T18:35:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.Peningkatkanpengetahuan danpemahaman sertaketerampilan pengelolaanusaha koperasi secarabaik dan profesionalsesuai kaidah bisnis,merupakan aspekpenting yang harus jadiperhatian serius. Untuk itu Deputi Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM menggelar pendidikan dan latihan (Diklat) kepada pengelola koperasi skala besar Indonesia.

Tujuan diklat agar komunitas tersebut mampu membentuk jejaring kelembagaan dan usaha yang diharapkan dapat menjadi koperasi skala dunia. Karena itu pesertanya terbatas dari 99 koperasi yang telah ditetapkan masuk tiga besar dari 33 provinsi.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan tiga koperasi skala besar dari setiap provinsi di Indonesia, sehingga jumlah koperasi yang didorong masuk skala dunia berasal dari 99 koperasi terpilih. Penetapannya berdasarkan besaran aset dan omzet serta profesionalisme kinerja.

Adapun materi diklat selama 4 hari meliputi penyusunan business plan melalui metode penyusunan project one sheet (POS). Ke depan, setelah mengikuti diklat, peserta diharapkan memiliki kemampuan menyusun dan memahami business plan usaha, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki serta melihat tantangan bisnis di sekitarnya.

Peserta juga mendapat masukan dan dukungan kebijakan di antaranya per-modalan dari Bank BRI, dukungan teknis dari Kementerian Pertanian, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), dan Kadin. Materi penyusunan business plan misalnya, disampaikan oleh fasilitator dari konsultan manajemen Andrew Tani.

"Melalui diklat ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan kemampuan peserta menyusun business plan melalui metode POS di koperasi-nya masing-masing, ujar Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Agus Muharram.

Dukungan pembiayaan

Pada kesempatan itu seluruh peserta mempresentasikan POS koperasinya masing-masing sehingga membuka kemungkinan dukungan pembiayaan melalui kredit komersial perbankan, khususnya dari Bank BRI untuk membiayai bisnis sesuai POS yang telah disusun.

Selain itu setiap peserta sepakat membentuk jejaring bisnis di antara sesama koperasi skala besar untuk pengembangan bisnis, terutama terhadap komoditas unggulan di masing-masing daerah yang akan didukung pembiayaan (interlending). "Di antara mereka telah ditunjuk personel untuk business linkage," ujarnya.

Meski demikian, lanjut Agus, peserta diklat mengharapkan agar ada tindak lanjut program itu melalui pola pendampingan bisnis oleh tim asistensi sesuai dengan kebutuhan serta tahapan bisnis dalam upaya implementasi rencana usaha kelompok koperasi itu.

Adapun dasar dari pelatihan tersebut mengacu kepada surat pengesahan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-4476/PB/2011 tangga] 3 Mei 2011. Kemudian memorandum Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM No-mor 77/Mem/SM/V/2on tanggal 4 Mei 2011.

Terakhir berdasarkan surat Deputi Menteri Nomor iO7/Dep.5/Vl/2Oli tanggal 17 Juni 2011 perihal diklat bagi pengurus/pengelola koperasi skala besar, yang disampaikan kepada kepala dinas yang membidangi koperasi seluruh Indonesia.(Bisnis Indonesia).

Jangan Salahkan ,Jika Ada Isu Pisahkan Diri dari Kabupaten Karawang

2011-10-06T22:17:00.000-07:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Jika kita melihat aktifitas perekonomian Karawang sehari-hari secara serius,jenis lapangan usaha yang penting untuk dikaji lebih jauh adalah tempat dimana roda ekonomi tersebut berjalan.kabupaten Karawang dengan kecamatannya yang saat ini berjumlah 30,sebenarnya kecamatan masing-masing itu memiliki potensi yang kadang ada kemiripan satu sama lain dan banyak pula perbedaan karakteristik baik di tinjau dari perekonomian maupun sosial budaya, masing-masing memberikan kontribusi yang tidak ternilai bagi kemajuan Kabupaten Karawang,tapi mengapa masih terjadi blok-blokan dalam pelaksanaan pembangunannya secara menyeluruh guna menunjang kontribusi mengalir.

Kabupaten Karawang sebelah utara ada kecamatan Rengasdengklok,Kutawaluya Pakisjaya, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan,Cilebar,Rawamerta,Batu Jaya juga Tempuran adalah daerah yang umumnya yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian,perikanan laut dan pertambangan,tapi mengapa misal gagal panen seperti di desa Cilebar (60-hektaran) & Tempuran (satu desa) tidak tertanggulang,apakah para PPL tidak bekerja? dan melimpahnya air sungai di kampung bengle Pancakarya yang merupakan satu mustahil terjadi jika ada pemerataan pembangunan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara warga dengan pemerintahnya.

Lalu dibagian selatan dan tengah Karawang adalah kecamatan Karawang Barat, Karawang Timu,Ciampel, Teluk Jambe Timur, Teluk Jambe Barat, Cikampek Klari , Purawasari ,Tegal Waru dan Pangkal serta lain-nya.

Karawang Barat & Timur merupakan pusat pemerintahan dengan basis utama sektor perdagangan dan jasa taraf ekonomi warganya bisa di anggap mapan dan berkelas tapi mengapa keadaan Ciampel atau Tegalwaru juga Pangkalan masih demikian adanya,bukan hanya jalan-jalan sudah lama tidak tersentuh pembangunan juga mereka keterbelakangkan,malah satu sekolah bisa di robohkan karena lamanya tidak mendapatkan rehabilitas di purwasari.Ada apa dengan Karawang yang sesungguhnya?.

Jika di bandingkan, Teluk Jambe Timur, Klari, Ciampel, Cikampek, dan Cilamaya Kulon. Empat dari lima kecamatan tersebut merupakan daerah utama basis industri sedangkan Cilamaya Kulon adalah kecamatan yang memiliki keunggulan sumber daya alam berupa kandungan minyak bumi dan gas.apakah kacamatan itu yang disebut Karawang,bagimana yang lainya,mereka juga sama butuh perhatian dan bantuan.bukan hanya kecamatan tertentu yang butuh pembangunan tapi semua lokasi di Karawang.

Jika Karawang Barat dan Karawang Timur yang merupakan daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan juga memiliki keunggulan dengan potensi utama pada sektor perdagangan dan jasa-jasa dan itu merupakan potensi masing-masing wilayah kecamatan serta besar kontribusi terhadap perekonomian Karawang,apakah kecamatan lain tidak bisa berbuat sama jika memang ada pemerataan atau juga dorong pembangunanya.harus imabang pembangunan di pedesaan dan perkotaan seharusnya.

Selamat Hari Jadi Karawang ke 378

Diharapkan kedepan Pemkab & DPRD Karawang dapat membuat perencanaan pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna semua lini atau daerah karawang karena anggaran baru sekarang akan di tentukan.jangan biarkan ini berlanjut karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar kecamatan, antar aparat birokrasi dan sebagainya, sehingga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam menata pembangunan supaya lebih selaras, serasi dan berimbang menuju terwujudnya pemerataan dan keadilan sosial ekonomi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Selain penentuan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat perekonomian sektoral,di Karawang sebagai daerah yang berbatasan langsung secara regional dengan dua megapolitan yang dinamis, perlu juga tindakan antisipasi atas tekanan dan desakan pengembangan kawasan megapolitan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur) di satu sisi dan dampak perkembangan megapolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi). Hal ini menjadi tantangan ke depan yang harus dikelola secara bijak sehingga mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat sekaligus menekan dampak negatifnya.

Adanya jalan tol dan pembukaan jalur jalan arteri baru yang dapat menghubungkan antar wilayah sekaligus mampu mengurai potensi kemacetan jalur transportasi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak yang mendambakan keamanan, kenyamanan, keleluasaan dan kemudahan akses terhadap berbagai kepentingan,aturan dan peraturan ada bukan untuk di langgar oleh siapa pun dan jangan salahkan bila ada isu-isu pemisahan diri dari Karawang,sebagaimana yang berkembang di rengasdengklok dan daerah selatan sekarang.

Dengan tata ruang wilayah yang tepat, akan dapat diwujudkan kawasan pemukiman baru yang sangat potensial terhadap percepatan roda perekonomian.

Potensi Karawang yang letaknya sangat strategis untuk menjadi tujuan wisata atau bahkan tempat tinggal bagi kalangan pekerja yang beraktifias di Jabodetabek ataupun Bandung Raya sangat terbuka namun seakan terabaikan bahkan terlunta-luntanya bila melihat kecamatan Ciampel dan Tegalwaru.

Pemerintah daerah karawang harus yang peduli dan mendesak untuk melakukan adalah implementasi tata ruang wilayah yang menjamin kontinuitas perekonomian sekaligus pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga perbedaan yang ada tidak dipandang sebagai ketimpangan dalam pembangunan.

Perlu juga di ingat dan perhatiankan dampak lain dari beberapa daerah industri Karawang bahwa tidak semua besaran pendapatan (zona industri) tersebut diterima oleh penduduk kecamatan misal Klari. Hal ini dikarenakan biaya faktor produksi dari unsur laba usaha dan balas jasa modal usaha yang justru mayoritas menjadi hak pihak asing belum dipisahkan daritotal nilai tambah.

Mau bagimana sekarang jika masyarakat menjerit akibat ketimpangan pembangunan dan masih banyak tercecernya masyarakat membutuhkan lahan pekerjaan.Mari wujudkan misi kabupaten Karawang karena jangan hanya sebatas slogan serta janji -janji tanpa mengingat bukti,ingatkah janji selain hutang,ingkar janji juga termasuk keperbuatan dosa.

Semoga terbaca dan terketuk hati para wakil rakyat dan kedua pimpinan daerah Karawang yang terhormat./@@/Red.

Identitas Penulis ada di redaksi

Pejabat Seenaknya Rekrut Pegawai Bakal Disanksi

2011-10-03T08:28:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA--Pelaksanaan moratorium penerimaan CPNS masih akan tetap diwarnai intervensi politik. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) akan menggunakan kekuasaanya untuk memasukkan pegawai sesuai keinginannya tanpa memperhatikan analisis kebutuhan dan beban kerja.

"Moratorium tidak akan lepas dari intervensi politik. Dan ini menjadi salah satu masalah utama dalam penerapan moratorium. Apalagi PPK dijabat oleh orang partai," ungkap Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) EE Mangindaan saat raker dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Senin (3/10).

Hanya saja untuk mengatasi masalah ini, menurut dia, pemerintah telah menyusun aturan serta sanksi bagi pejabat, dalam Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan (RUU Adminper). Dengan adanya UU Adminper, pejabat tidak bisa sesuka hati mengambil kebijakan tak populis.

Di samping intervensi politik, lanjut Mangindaan, kendala lainnya yang dihadapi pemerintah adalah kesulitan dalam menghitung kebutuhan PNS melalui analisis jabatan dan evaluasi jabatan. Sebab banyak instansi pemerintah yang tidak memiliki pegawai dengan keahlian dan ketekunan dalam melaksanakan tugas tersebut.

"Tertutupnya informasi lapangan kerja di daerah bagi fresh graduate untuk memperoleh kesempatan menjadi PNS juga menjadi kendala utama. Karena semangat kedaerahan masih sangat kental. Daerah tetap enggan memberikan kesempatan pada putra daerah lainnya untuk berkarya di wilayahnya," tuturnya.(esy/jpnn).

Margiono Imbau Wartawan Jaga Citra Organisasinya

2011-09-21T10:58:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM- Ketua Persatuan Wartawan (PWI) Pusat, H. Margiono, mengeluarkan imbauan kepada wartawan untuk tetap mampu menjaga citra organisasinya dalam melaksanakan tugas-tugas jusnalistik.

"Selama ini kita banyak merasakan munculnya wartawan-wartawan yang tidak bertanggungjawab, atau biasa disebut wartawan gadungan. Kondisi seperti ini secara langsung jelas akan menciderai martabat jurnalis dan juga dapat merugikan masyarakat secara umum,"kata Margiono saat berada di Mamuju, Rabu.

Karena itu kata dia, wartawan hendaknya tetap memahami kode etik jurnalistik dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas.

Ia menyampaikan, seluruh elemen masyarakat akan megawasi kerja wartawan oleh Dewan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Masyarakat harus mengawasi pers, terlebih bila ada wartawan yang tidak mentaati kode etik tersebut akan justeru menciderai citra kewartawanan itu sendiri," ungkapnya.

Margiono menyampaikan, dalam pasal 7 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, jelas telah diatur bahwa wartawan memiliki dan harus menaati kode etik jurnalistik.

Saat ini kata dia, Dewan Pers telah melakukan tahap verifikasi standarisasi perusahaan pers dan melakukan sertifikasi pers itu sendiri.

"Jika tak ada kendala, tahun 2012 kita akan melakukan pengumuman perusahaan pers yang memenuhi standar termasuk standarisasi wartawan," jelasnya.

Dia menyampaikan, wartawan yang profesional adalah orang yang melaksanakan tugas jurnalistik secara rutin dengan mencari dan mengolah berita untuk pada perusahaan pers itu sendiri.

"Perusahaan pers akan kita awasi secara ketat. Jika ada wartawan yang tidak bekerja tanpa ada badan hukum yang jelas maka wartawan tersebut dianggap "gadungan". Makanya, wartawan harus pandai-pandai mencari perusahaan pers yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan," jelasnya.

Ia menyampaikan, profesi wartawan gadungan selama ini cukup meresahkan masyarakat sehingga memang perlu ada standarisasi wartawan sehingga perannya bermanfaat untuk masyarakat. .(ACO)./ANTARA

Jenjang Karier PNS di Daerah Masih Amburadul

2011-09-18T11:19:00.000-07:00

ILUSTRASI

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA - Jenjang karir PNS daerah dinilai masih amburadul. Akibatnya, seorang PNS yang sudah terlatih tidak bisa menerapkan keahliannya karena bidang kerjanya berbeda.

Penilaian itu disampaikan Sekretaris Utama BKN Edy Sujitno Minggu (18/9). "Sistem penjenjangan karir PNS daerah kacau sekali. BKN jadi sulit untuk melakukan pendataan pegawai karena petugasnya ganti terus sehingga tidak mengerti dengan apa yang diinginkan pusat," kata Edy.

Dia mencontohkan, untuk memudahkan pendataan pegawai maka BKN melatih seorang PNS untuk menjadi seorang analis kepegawaian. Namun ketika sudah pintar dan dikembalikan ke daerah, pegawai yang dilatih itu malah dipindah. Padahal untuk mendidik satu pegawai menjadi seorang analis butuh anggaran yang cukup besar.

"Ini yang menjadi kendala bagi pusat. Sengaja kita didik PNSnya agar bisa memudahkan pusat dalam meminta data kepegawaian di daerah. Tapi di daerah tidak mendukung program ini," katanya menyesalkan.

Dia ikut mengkritisi program rotasi maupun mutasi pegawai di daerah yang hanya dalam hitungan bulan. Alhasil, di daerah sulit ditemukan PNS yang punya keahlian tertentu.

"Kita mengharapkan daerah bersinergi dengan pusat. Jangan seenaknya melakukan rolling pegawai tanpa mempertimbangkan keahlian serta jenjang karir pegawai bersangkutan. Ke depan, ini akan kita ubah. Yang sudah ahli tidak bisa dipindah ke tempat lain agar jenjang karirnya jelas," pungkasnya. (Esy/jpnn).

Para Bupati Minta Pusat Gembleng PNS

2011-09-12T18:30:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA-Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat untuk tidak semata mengeluarkan kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Untuk memenuhi kebutuhan pemda terhadap pegawai dengan ketrampilan khusus, pusat diminta memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada.

Direktur Eksekutif APKASI, Rudy Alfonso, menjelaskan, saat ini banyak pemda yang masih membutuhkan tambahan pegawai dengan ketrampilan khusus. Namun, pemda tidak mungkin melakukan rekrutmen karena ada kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Di sisi lain, lanjutnya, di banyak pemda masih banyak PNS yang belum diberdayakan.

"Karenanya, kami meminta agar ada upaya peningkatan kapasitas agar PNS yang ada mumpuni, sehingga tak perlu lagi merekrut yang baru," ujar Rudy Alfonso kepada JPNN di Jakarta, kemarin (12/9).

Dia memberi contoh. Saat ini banyak pemda membutuhkan tenaga yang punya kemampuan khusus di bidang hukum lingkungan hidup. Mereka ini yang khusus bertugas menangani perurusan izin amdal. "Nah, pusat dong yang mestinya memberikan pelatihan. Pusat harus mengeluarkan anggaran untuk itu, karena ini butuh anggaran tidak sedikit," bebernya.

Tenaga penyuluh pertanian, lanjutnya, juga cukup dibentuk dengan memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada. "Tidak perlu harus merekrut yang baru," imbuhnya.

Rudy menjelaskan, permintaan mengenai perlunya pelatihan kepada PNS di daerah itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat. "Nanti akan kita sampaikan secara tertulis," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy menegaskan, bahwa para bupati mendukung penuh kebijakan moratorium rekrutmen CPNS. Alasannya, para bupati juga punya keinginan kuat untuk menekan belanja pegawai, agar sebagian besar APBD bisa teralokasi untuk belanja modal.

Hanya saja, lanjutnya, pemerintah pusat justru yang tidak konsisten. Dia cerita, ada bupati yang cerita, pemda yang dipimpinnya sudah tidak lagi mengajukan usulan formasi CPNS. "Tapi oleh pemerintah pusat malah diberi tambahan formasi. Ini gimana?" ujarnya, tanpa menyebut bupati mana yang dia maksud. (sam/jpnn).

PELITAKARAWANG.COM.

"Lima Elang" promosi Ampuh Buat Pramuka

2011-09-11T19:10:00.000-07:00

BUPER JAYA KONCARA TEMPURAN KARAWANG

PELITAKARAWANG.COM- Banyak pemimpin di dunia lahir dari dunia kepramukaan; tapi kini Pramuka di Indonesia bisa dibilang kurang populer di antara anak-anak dan remaja. Itu dia yang mendorong Presiden Susilo Yudhoyono menilai film "Lima Elang" bisa menginspirasi mereka jadi anggota Pramuka yang baik.

Usai menonton bareng film "Lima Elang" karya sutradara Rudi Sujarwodi di Auditorium I Blitz Megaplex Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta, Kamis, Yudhoyono berucap, "Film itu bisa jadi cara paling baik memperkenalkan Pramuka dan mengajak mereka bergabung dalam gerakan Pramuka."

Selain itu, katanya, film itu bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak bahwa Pramuka bisa memberikan pendidikan watak dan karakter, keterampilan, keberanian, dan keahlian menjelajah medan. Indonesia memang memerlukan kepemimpinan yang berkarakter; terlebih pada masa depan.

Film "Lima Elang" bercerita tentang persahabatan dan petualangan lima anak (Baron, Rusdi, Aldi, Anton, dan Sindai) yang dipertemukan menjelang dan dalam suatu perkemahan besar Pramuka.

"Lima Elang" itu diprakarsai Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Turut mendampingi Yudhoyono adalah istrinya, Ani Yudhoyono.

Tentu saja presiden tidak sendirian menonton film anyar itu. Ada Menko Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigras,i Muhaimin Iskandar, Menteri Perdagangan, Mari Pangestu, dan Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi. (ant/pelitakarawang).

80% Kepala Daerah dan Wakil Pecah Kongsi

2011-09-11T18:19:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA– Lebih dari 80% kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi,bahkanberebut pengaruh untuk bertarung dalam pilkada.

“Ini fakta yang kita temukan dari hasil evaluasi tahun 2010, di mana hampir 85% pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah pecah kongsi. Dari 244 pilkada 2010,hanya 22 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali berpasangan sebagai calon,”ujar Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raydonnyzar Moenek,kemarin. Karena itulah, diusulkan jabatan wakil kepala daerah diusulkan tidak lagi dipilih secara langsung dalam pemilihan kepaladaerah( pilkada).

Usulan ini sebagai solusi atas banyaknya konflik kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang samasama memiliki legitimasi kuat. Dalam catatan Kemendagri, disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah menjadi fenomena yang hampir terjadi di semua daerah. Ekses negatif sistem paket kepala daerah dan wakilnya dalam pilkada langsung adalah konflik hasil pilkada,yakni 230 kasus. Sedangkan 196 di antaranya harus berakhir ke Mahkamah Konstitusi. Contoh kasus konflik antara kepala daerah dan wakilnya terjadi di Garut, Jawa Barat pekan lalu.

Wakil Bupati Garut Diky Chandra harus mengundurkan diri dari jabatannya karena tidak sejalan dengan Bupati Aceng HM Fikri. Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah jelas mengganggu proses pembangunan di daerah.Birokrasi sebagai mesin penggerak pelayanan publik bahkan ikut porak- poranda karena banyaknya upaya memolitisasi pegawai dengan melakukan mutasi yang tidak memiliki dasar kuat. “Konflik kepentingan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah tak bisa dihindari ketika pilkada langsung dengan sistem paket ini.

Mereka sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, dan apalagi misalnya keduanya dari latar belakang parpol berbeda. Kepentingan hampir pasti berbeda,” ungkap Raydonnyzar. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Bandung, Dede Mariana mengatakan,wakil kepala daerah sebenarnya tak perlu dipilih langsung dalam pilkada, melainkan cukup ditunjuk oleh kepala daerah karena perannya hanya membantu tugastugas kepala daerah agar efektif.

“Kepala daerah adalah jabatan politik yang ditentukan by election yakni ditentukan melalui pilkada. Sedangkan wakil kepala daerah adalah jabatan politik by appointee atau penunjukan. Ini sangat logis karena tugas wakil kepala daerah sejatinya hanya membantu kepala daerah,” kata Dede kepada SINDOkemarin. Dede menjelaskan, dasar yuridis pemilihan wakil kepala daerah secara langsung dalam pilkada juga tidak memiliki cantelan kuat. UUD 1945 khususnya Pasal 18 hanya mengamanatkan bahwa gubernur,bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.

Dalam UUD sama sekali tidak disebut wakil gubernur, wakil bupati, maupun wakil wali kota. Karena itu,dia mengaku sepakat dengan isi draf Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang akan mengubah sistem pengisian jabatan wakil kepala daerah tersebut. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh gubernur, bupati, maupun wali kota setelah ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Dalam draf tersebut juga diatur agar wakil yang ditunjuk tersebut bisa dari kalangan profesional maupun birokrat, kemudian setelah mendapat persetujuan DPRD diajukan kepada pemerintah pusat untuk disahkan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, pihaknya sudah memasukkan usulan agar wakil kepala daerah tidak lagi dipilih dalam pilkada, melainkan cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih. Ini dituangkan dalam draf Rancangan Undang- Undang (RUU) Pilkada pecahan dari revisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Dalam draf itu sudah kita atur bahwa wakil kepala daerah tidak ada lagi dalam pilkada. Wakil kepala daerah kita usulkan agar ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih, kemudian diusulkan kepada pemerintah pusat untuk disahkan.

Tentu ada syarat wakil tersebut, misalnya dari kalangan PNS dengan syarat dan karier tertentu. Untuk syarat ini yang masih dimatangkan dalam pembahasan dengan Komisi II DPR,” ujar Djohermansyah kemarin.

Berebut Wewenang

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, ekses negatif dari pilkada langsung sudah terlihat sejak lama. Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah antara lain disebabkan persaingan memperebutkan wewenang serta beda kepentingan antarkeduanya karena berlatar belakang parpol berbeda. “Ini ekses negatif yang sudah terbaca sejak awal. Sebab kepala daerah dan wakil kepala daerah rata-rata berlatar belakang parpol berbeda. Padahal pembagian kewenangan juga belum jelas diatur. Jadi sangat banyak yang konflik,” tuturnya.

Siti menjelaskan, konflik antarkepala daerah dan wakilnya akan meruncing ketika menjelang pilkada.Keduanya akan berebut pengaruh dan kewenangan. Kondisi ini membuat aparat birokrasi tak bisa tenang bekerja karena terseret pada konflik kepentingan tersebut. “Pejabat ataupun birokrat di daerah pasti serbasalah. Kalau mengikuti arahan bupati, wakilnya marah dan dianggap tak loyal pada wakil. Sebaliknya, kalau mengikuti instruksi wakil bupati,bupatinya marah dan menganggap tidak loyal.

Ketika salah satu menang dalam pilkada, karier pihak yang tidak loyal akan dihabisi. Makanya usulan agar penghapusan pilkada wakil bupati ini adalah solusi yang baik,” tandasnya. mohammad sahlan/SINDO.PELITAKARAWANG.COM

Bulog Terlalu Banyak Impor Beras

2011-09-11T10:18:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA-: Perum Bulog dinilai anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar, terlalu sering melakukan impor beras.

Yang membingungkan, tolok ukur perhitungan yang digunakan untuk mengimpor seringkali
tidak sesuai dengan BPS atau Kementerian Pertanian.

Rofi Munawar dari Fraksi PKS menyoroti langkah perum itu yang kembali mengimpor 300 ribu ton beras dari Thailand. Beras ini akan masuk pada Oktober 2011.

Rofi mengatakan kebijakan itu menambah deretan angka importasi beras yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh Bulog pada akhir bulan Juli 2011 saat mendatangkan 500 ribu ton beras dari Vietnam.

"Jika hanya mampu mengimpor beras, apa bedanya Bulog dengan importir atau pedagang biasa. Rasanya hampir sepanjang tahun Bulog melakukan impor beras, bahkan di masa panen raya. Fungsi stabilisator dipahami Bulog sebagai fungsi impor," tegas Rofi.

Kebijakan impor ini tidak konsisten dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai surplus 10 juta ton beras hingga tahun 2015.

Kebijakan ini seharusnya dapat dijalankan dengan baik, dengan cadangan beras yang mengandalkan kemampuan domestik.

Beras Impor asal Thailand

Sebagai catatan, dalam RAPBN tahun 2012 direncanakan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan total mencapai Rp41,9 triliun.

Rofi menambahkan impor beras dari Vietnam sebesar 500 ribu ton saat itu dilakukan menjelang bulan puasa dan menjelang Hari Idul Fitri, ketika itu secara psikologis permintaan domestik meningkat karena kebutuhan masyarakat meningkat. Namun impor beras dari Thailand alasannya tidak dapat dipahami.

Jika hanya sekadar menjaga cadangan beras nasional, katanya, Bulog sudah seringkali diingatkan agar dapat menyerap beras petani sebanyak-banyaknya. (Ant/MICOM/PELITAKARAWANG).

Outsourcing Saja, Jangan Honorer

2011-09-10T06:57:00.000-07:00

Para tenaga honorer menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR beberapa waktu lalu. Foto: Randy/RM

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA -- Pemerintah pusat tidak bosan-bosannya mengingatkan agar instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah, tidak terus-terusan merekrut tenaga honorer. Selain hanya akan membebani keuangan daerah karena tetap harus digaji, tenaga honorer juga punya konsekuensi lain, yakni munculnya tuntutan mereka untuk bisa diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginstruksikan agar pemda menggunakan tenaga alih daya (outsourcing). Alasannya, selain lebih efisien, penggunaan tenaga outsourcing juga tidak bakal menuntut untuk diangkat menjadi CPNS.

"Sekarang penggunaan tenaga outsourcing oleh instansi pemerintah sudah berkembang, karena lebih efisien. Daripada merekrut honorer, lebih baik menggunakan outsourcing, karena mereka tak mungkin teriak minta jadi PNS," ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, kemarin (9/9).

Dijelaskan Aris, sejumlah pemda saat ini juga sudah menggunakan tenaga outsourcing. Jika sebelumnya sebatas tenaga cleaning service yang dari outsourcing, saat ini berkembang ke tenaga khusus lain, seperti sopir. "Di Pemko Medan itu, sopir-sopirnya dari outsourcing," ujar Aris memberi contoh. Di sejumlah pemda lain, tenaga pengamanan juga dari outsourcing.

Dia menegaskan, penggunaan tenaga outsourcing, dimana pemda membayar ke perusahaan outsourcing tersebut, tidak melanggar aturan. "Asalkan prosesnya mengacu pada Perpres tentang pengadaan barang dan jasa," ujarnya.

Ditanya berapa total tenaga outsourcing yang sudah digunakan seluruh pemda di Indonesia, Aris mengakui, BKN belum punya data mengenai hal tersebut. Namun dia menyebutkan, semakin hari penggunaan outsourcing di pemda semakin bertambah.

Mengenai penggunaan tenaga outsourcing itu sendiri, juga akan dibahas sebagai bagian dari upaya penataan kepagawaian. Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Ramli Naibaho pernah mengatakan, dalam rangka penataan kepegawaian, pemerintah akan mengelompokkan secara ketat jenis pekerjaan dan penempatan pegawai yang cocok untuk pekerjaan tersebut.

Jenis-jenis pekerjaan pendukung di instansi pemerintah termasuk pemda, katanya, ada kemungkinan bakal memakai tenaga outsourcing. Jika rumusan penataan kepegawain nantinya sudah dituangkan dalam regulasi yang jelas, bisa dipastikan, jumlah tenaga outsourcing yang bekerja di instansi pemerintah bakal kian membengkak.

Menurut Aris, penggunaan outsourcing ini guna menghentikan rekrutmen tenga honorer, seperti sudah dilarang pemerintah lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi mengungkapkan kejengkelannya lantaran sejumlah pemda masih saja merekrut tenaga honorer. Kata Gamawan, mereka tidak akan diangkat menjadi CPNS, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemda, dalam hal ini kepala daearahnya.

Rekrutmen tenaga honorer yang sulit dihentikan ini ikut membebani keuangan daerah, karena harus dibayarkan honor mereka. Pusat tak mau mengeluarkan uang untuk membayar honorer yang diangkat pasca 2005.

"Karena pusat sudah melarangnya, dengan PP 48, sudah dilarang mengangkat honorer. Mungkin kepala daerahnya merasa punya uang banyak, ya bayar sendiri (tenaga honorer itu, red). Daerah yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab pusat, karena sudah kita larang," cetus Gamawan Fauzi di kantornya, dua hari lalu. (sam/jpnn.com/pelitakarawang.com).

Insiden di GBK, Copot Kapolda Metro Jaya!

2011-09-09T08:33:00.000-07:00

Pendukung timnas Indonesia menyalakan mercon saat pertandingan putaran III kualifikasi Pra Piala Dunia 2014 Zona Asia antara timnas Indonesia dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya dari jabatannya.

Hal ini terkait insiden kembang api dan petasan di Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (6/9) lalu. "Insiden ini menujukkan betapa ceroboh dan teledornya jajaran Polda Metro Jaya," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Jumat (9/9).

Menurutnya, sangat tidak lazim terjadi beberapa kali ledakan petasan dalam pertandingan sepakbola sekelas kualifikasi Piala Dunia. Neta juga berpendapat agar Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk meminta pertanggung jawaban Polri, khususnya Polda Metro Jaya atas insiden tersebut.

Selain Kapolda Metro Jaya, ia juga mendesak Polri untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Jakarta Pusat dan Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya. "Ketiganya paling bertanggung jawab dalam kasus ini," tegasnya.

Bahkan Neta mendesak ketiganya harus dicopot dari jabatannya. Jika tidak ada sanksi tegas, bukan mustahil kinerja kepolisian di ibu kota akan terus mengendur. Insiden pada pertandingan Indonesia melawan Bahrain itu sangat memalukan Indonesia. Terlebih kepala negara menyaksikan langsung laga internasional itu.

Menanggapi pernyataan IPW tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Baharudin Djafar, mengatakan setiap orang boleh saja mengeluarkan pendapatnya. "Negara ini telah menjamin kebebasan berpendapat dan dilindungi Undang-Undang. Pendapat pribadi itu menjadi hak," katanya.

Mengenai insiden dalam laga tersebut, Baharudin mengatakan petugas kepolisian sudah melaksanakan pengamanan sesuai aturan. Namun ia tidak menyangkal telah terjadinya kebocoran sehingga penonton bisa membawa kembang api ke dalam stadion. Menurutnya, hal itu jadi bahan evaluasi polisi maupun pihak penyelenggara. "Kalau ada kurang kita betulkan," kata dia.

Dari penelusuran IPW, Neta menjelaskan pertandingan tim nasional diamankan oleh sekitar 2.100 personel Polda Metro Jaya. Polisi menerapkan tiga ring untuk melakukan pengawasan. "Namun ironis, baik petasan, kembang api maupun botol mineral masih bisa lolos ke dalam stadion," sesalnya.(republika/www.pelitakarawang.com).

Kada Diminta Bayar Honorer dari Kantong Pribadi

2011-09-08T15:02:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA -- Pemerintah tetap berkomitmen mengangkat sisa tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tercatat sudah bekerja sebelum 1 Januari 2005. Terhadap tenaga honorer yang direkrut pemerintah daerah setelah tanggal itu, pemerintah pusat menegaskan tidak akan mengurusinya.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, setelah Januari 2005 pemda dilarang merekrut tenaga honorer.

Namun, yang membuat Gamawan jengkel, faktanya masih saja di banyak daerah dilakukan rekrutmen tenaga honorer. Kata Gamawan, mereka tidak akan diangkat menjadi CPNS, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemda, dalam hal ini kepala daearahnya.

Rekrutmen tenaga honorer yang sulit dihentikan ini ikut membebani keuangan daerah, karena harus dibayarkan honor mereka. Pusat tak mau mengeluarkan uang untuk membayar honorer yang diangkat pasca 2005.

"Karena pusat sudah melarangnya, dengan PP 48, sudah dilarang mengangkat honorer. Mungkin kepala daerahnya merasa punya uang banyak, ya bayar sendiri (tenaga honorer itu, red). Daerah yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab pusat, karena sudah kita larang," cetus Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin.

Dikatakan menteri asal Sumbar itu, ada kalanya di suatu daerah, bupatinya sudah tidak merekrut tenaga honorer karena patuh pada aturan PP 48. Hanya saja, begitu ada bupati baru, direkrut lagi tenaga honorer. "Nah, bayar sendiri lah," imbuhnya.

Menurut Gamawan, jika keinginan daerah yang terus-terusan merekrut honorer dituruti, yakni agar mereka diangkat jadi CPNS, maka upaya penataan pegawai tidak akan kelar. "Capek angkat-angkat terus. Bisa nggak jadi penataan pegawai itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah tenaga honorer naik dari 197.687 menjadi 370 ribu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu menyebut, dalam periode pertama pemerintahannya, telah melakukan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer mencapai lebih dari satu juta pegawai.

Sedang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan belum memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PNS. Pasalnya, masih menunggu laporan lengkap dari hasil verifikasi.

Dia mengakui, ada jumlah ratusan ribu yang didaftar dalam proses verifikasi itu. Pengangkatan juga diprioritaskan pada honorer yang tercatat sebelum 2005. "Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi," katanya. (sam/jpnn/www.pelitakarawang.com)

Bupati dan Wakil Bupati Garut Layak Mundur

2011-09-08T08:12:00.000-07:00

Aceng HM Fikri-Dicky Chandra

PELITAKARAWANG.COM-.GARUT--Sekjen Garut Government Watch (GGW) Agus Rustandi menilai, Bupati Garut Aceng HM Fikri dan Wakil Bupati Dicky Chandra layak mundur karena dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan menyalahi Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Karena tidak mampu memenuhi janji politik, dua-duanya harus mundur," kata Agus kepada wartawan, Kamis, saat dimintai tanggapannya terkait keinginan Wakil Bupati Garut untuk mengundurkan diri.

Pelanggaran tata kelola pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewenangan Bupati dan Wakil Bupati, kata Agus, karena adanya kontrak politik Bupati dan Wakilnya dalam pembagian tugas tahun 2010.

Menurut dia, kontrak politik tersebut telah menimbulkan dualisme kepemimpinan di Kabupaten Garut sehingga keduanya dianggap melakukan pelanggaran undang-undang serta tidak taat pada sumpah jabatan dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

"Mereka memang layak mundur, karena selain tidak adanya kesepakatan pembagian tugas, selama kepemimpinan keduanya juga belum menunjukkan prestasi bagi daerah ini," katanya.

Selama kepemimpinan Bupati Aceng dan Wakilnya Dicky, kata Agus, masyarakat Garut belum merasakan manfaat tentang pembangunan maupun perekonomian. "Menurut pandangan kami, kepemimpinan keduanya belum menunjukkan perubahan yang signifikan, bahkan bisa dibilang jalan di tempat," tegasnya.

Salah satu bukti tidak adanya perubahan, ujar dia, yakni kebijakan Wakil Bupati untuk menumbuhkembangkan sektor kesenian dan pariwisata yang ternyata belum dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal upaya mengundang wisatawan domestik maupun asing, kata Agus, telah sering dilakukan sehingga setiap hari libur wisatawan mampu memadati sejumlah objek wisata di Garut.

Namun ketika dilakukan pengecekan, tidak ada pengaruh terhadap PAD. "Selama ini APBD yang dikeluarkan untuk sektor pariwisata belum memberikan dampak bagi penghasilan daerah. Saya kira dalam pengelolaannya banyak dijumpai kebocoran," katanya.

Surat pengajuan pengunduran diri Wakil Bupati Garut, Diky Chandra telah diterima oleh pimpinan DPRD Kabupaten Garut, Senin (5/9), bahkan ia sudah menemui Gubernur Jabar, Rabu (7/9). Diky Chandra adalah sosok artis yang mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati bersama pasangannya Bupati Garut Aceng HM Fikri dari calon perseorangan pada Pilkada Garut 2009./Sumber: Antara./www.pelitakarawang.com

Perlu Dicari Cara Agar Penetapan 1 Syawal tidak Menimbulkan Perbedaan Lagi

2011-09-06T02:06:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Majelis Ulama Indonesia dan para ulama lain dapat menentukan salah satu cara untuk memutuskan datangnya 1 Syawal untuk tahun-tahun mendatang. Presiden mehyampaikan hal ini pada bagian lain pengantarnya saat memimpin sidang lkabinet paripurne di Kantor Presiden, Selasa (6/9) siang.

"Saya meminta MUI dan pihak lain yang memahami hal ini dapat berpikir dengan tenang dan jernih untuk menetapkan Lebaran di tahun-tahun yang akan datang," kata SBY. Presiden perlu menyampaikan hal ini karena banyak pesan singkat atau sms masuk yang benadakan protes tentang penetapan 1 Syawal yang kerap berbeda di tanah air.

SBY juga mengingatkan, soal penetapan 1 Syawal ini bukanlah domain Kepala Negara. "Ini domain dari para ulama yang memahami hal ini. Saya bukan ahlinya," ujar SBY.

Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada semua pihak yang merayakannya. "Ijinkan saya menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin," kata SBY. "Barangkali selama setahun ada tutur kata dan tindakan saya yang tidak berkenan, baik lisan maupun pesan melalui sms, saya minta maaf," Presiden menandaskan. (yun)/www.pelitakarawang.com

Lebaran Dorong Ekonomi Daerah

2011-09-04T19:20:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.JAKARTA– Lebaran membawa berkah bagi daerah. Diperkirakan sekitar 60% dari total dana yang disiapkan Bank Indonesia (BI) sebesar Rp77 triliun mengalir ke daerah. Fakta ini tentu mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam membenarkan peningkatan jumlah pemudik pada saat Lebaran tahun ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah aliran uang ke daerah. ”Momentum Lebaran selalu jadi faktor yang bisa mengangkat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi daerah,” ungkap Latif .

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono mengakui, momentum Lebaran memberi dorongan terhadap aktivitas dan pembangunan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah jumlah uang yang beredar selama Lebaran cukup besar.”Umumnya, para pegawai mendapatkan THR atau bonus yang bisa digunakan untuk mengonsumsi,” ungkapTony.

Senada, pengamat perbankan Khrisna Wijaya menjelaskan, selama Lebaran masyarakat banyak menggunakan dananya untuk kebutuhan seperti membeli pakaian, transportasi, makanan, perbaikan rumah, kendaraan, THR/sedekah, dan sejumlah kebutuhan lain.Menurut dia, sebagian besar uang masih beredar di Jawa.

”Tentunya populasi terbesar di Jawa karena secara geografis memang jumlah penduduknya terpadat. Lebaran dengan segala tradisinya memang kekhasan Indonesia, ”katanya. Pengamat perbankan Paul Sutaryono berharap peredaran uang dari Jakarta ke daerah bukan hanya dinikmati daerah di Pulau Jawa saja. Untuk itu, kata dia, diperlukan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah untuk menaikkan ekonomi daerah luar Jawa. ”Saya kira 60% Jawa dan sisanya luar Jawa,”ujarnya.

Untuk diketahui,Data Bank Indonesia menyebutkan, transaksi uang receh selama Ramadan dan beberapa hari menjelang Lebaran 2011 sudah mencapai Rp77 triliun. Data yang diterima hingga 26 Agustus menyebutkan, transaksi uang sudah melampaui target realisasi yang diperkirakan BI sebesar Rp61,3 triliun.

Realisasi transaksi uang pada Lebaran tahun ini juga naik sekitar 41% dibandingkan tahun 2010 yang mencapai Rp 54,78 triliun. Adapun jumlah uang yang beredar di masyarakat beberapa hari menjelang Lebaran sudah mencapai jumlah Rp367 triliun. Selain itu, BI mencatat penarikan uang mengalami peningkatan cukup signifikan menjelang dimulainya cuti bersama Idul Fitri.

Pada 24 Agustus realisasi penarikan uang sudah mencapai 88,5% dari proyeksi atau sekitar Rp54,3 triliun. Deputi Direktur Pengedaran Uang BI Adnan Djuanda menuturkan, jumlah uang beredar hingga 25 Agustus 2011 mencapai Rp383,7 triliun, meningkat Rp16,7 triliun sejak tanggal 24 Agustus yang tercatat sebanyak Rp367 triliun.

Jumlah tersebut, sambung Adnan, tumbuh 17,48% dibandingkan dengan hari di luar Ramadan yang biasanya mencapai Rp326,6 triliun. Latif menilai fenomena Lebaran perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dengan kata lain, distribusi uang yang selama ini terfokus di Jakarta dan hanya satu tahun sekali mengalir deras ke daerah perlu lebih dimaksimalkan tidak hanya pada saat Lebaran.

”Dengan demikian, disparitas pembangunan ekonomi daerah bisa diminimalkan. Ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah dan dengan pusat juga bisa dikurangi,” jelasnya. Dia kemudian menuturkan, di luar masa Lebaran,justru kecenderungannya uang dari daerah banyak yang mengalir ke Jakarta.

Sebab, banyak tenaga kerja atau sumber daya manusia yang produktif dari daerah dan sesungguhnya bisa mengembangkan ekonomi daerah justru bekerja di Jakarta dan membuat perputaran uang di Ibu Kota cenderung lebih besar.

Pantura Merayap

Arus balik pada H+4 Lebaran kemarin diperkirakan mencapai puncaknya. Sejumlah jalur utama di Pulau Jawa dipadati arus kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Kemacetan paling parah terpantau terjadi di sepanjang jalur pantai utara (pantura) di sejumlah titik di sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dari pantauan di lapangan, kepadatan arus kendaraan sudah terjadi mulai dari ruas pantura di Pemalang, Tegal hingga Brebes sehingga menyebabkan sejumlah kemacetan. Kemacetan tak terhindarkan terjadi di Petarukan, Pemalang. Ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat lebih terpaksa harus merayap.

Kurang lebih panjang ketersendatan arus mencapai sekitar 15 km, terutama di titik Suradadi, Maribaya, Kramat. ”Dari Pemalang sampai masuk Tegal tetap saja arus lalu lintasnya begini (tersendat),” kata salah satu pemudik roda dua, Ikhwanul, 29, di Suradadi,Kabupaten Tegal.

Memasuki pantura Kota Tegal, kondisi ketersendatan arus sedikit terurai. Namun baru sekitar 5 km melintasi Kota Bahari itu, pemudik dihadapkan pada ketersendatan arus balik serupa di Sumur Panggang, Margadana.

Aktivitas terminal bus dan banyaknya kendaraan yang putar arus di titik itu menjadi salah satu pemicu mengingat volume kendaraan bertambah, terutama dari arah Purwokerto. Di Brebes, kondisi kian parah. Kepolisian setempat terpaksa harus memasang rambu bamboo conedi lajur tiga sehingga pola 3-1 diberlakukan.

Hal ini terutama dilakukan di sepanjang Jalan P Diponegoro seperti di Alunalun, Jembatan Pemali,hingga masuk Jalan Pemuda Brebes. Antisipasi itu sedikitnya mampu mengurangi kemacetan di titik tersibuk kota perbatasan tersebut. Sedangkan di Cirebon, kemacetan sepanjang 3-4 km terjadi di jalan utama Plumbon– Palimanan, Kabupaten Cirebon. Jarak laju kendaraan hanya 0-40 km/jam.

Hal serupa juga terjadi di pintu keluar tol Palikanci, Desa Tegalkarang, Kecamatan Palimanan. Kemacetan tersebut tak lepas dari upaya pengalihan arus lalu lintas oleh petugas kepolisian di simpang empat Palimanan. Lokasi ini merupakan pertemuan arus kendaraan dari arah Jawa Tengah via pintu keluar tol Palikanci di Tegalkarang maupun pintu keluar tol Plumbon dan jalan utama Plered.

Untuk mengurai kemacetan, semua kendaraan yang bertemu di simpang empat Palimanan dialihkan ke jalur tengah. Rute arus lalu lintas ke arah Bandung melalui Ciwaringin– Jatiwangi–Tomo–Cika murang–Subang–Cikampek–J akarta. Adapun di Indramayu, kepadatan kendaraan bukan hanya terjadi di jalur utama, tapi juga jalur alternatif.

Meski padat, jalur utama pantura Kabupaten Indramayu tidak mengalami penumpukan kendaraan. Namun laju kendaraan yang melintas hanya bisa mencapai 30–40 km/jam. Sementara di Purwakarta, arus mudik mengalir deras secara merata, baik di jalur pantura menuju Gerbang Tol Cikopo, Jalur Tengah (Subang– Sadang) maupun alternatif (Wanayasa–Purwakarta).

Kondisi itu menyibukkan petugas kepolisian yang ber-tugas di ketiga jalur tersebut. Kepadatan secara merata seperti itu lantaran arus lalu lintas dibagi di Majalengka untuk masuk jalur tengah. Pantauan di jalur tengah, Jalan Raya Sadang–Subang sepanjang kurang lebih 35 km, kendaraan yang melintas dalam kecepatan maksimal rata-rata hanya 20 km/jam.

Bahkan,kemacetan pun nyaris terjadi Simpang Empat Sadang, terlebih volume kendaraan arah sebaliknya (Sadang– Subang) juga cukup tinggi. Polisi pun terpaksa memaksimalkan Pertigaan Cimaung yang berada sekitar 1 km sebelum Simpang Empat Sadang sebagai lokasi pengalih arus agar tidak terjadi penumpukan lebih parah.

Jalur Nagreg Dipecah

Sejak pukul 14.00 WIB pada H+3 Lebaran (Jumat,3/9),Jalan Nagreg lama kembali dibuka dua arah.Langkah ini didorong oleh aksi para pedagang umbi Cilembu yang kehilangan pembeli serta menghindari risiko kecelakaan di jalur lingkar Nagreg. ”Sepeda motor kita arahkan ke jalur Nagreg Lama karena kerap berhenti di sepanjang jalur ini untuk istirahat atau fotofoto.

Ini kan bisa menimbulkan kerawanan lalu lintas,” ungkap Kapolres Bandung AKBP Sony Sonjaya. Pembukaan kembali arus dua arah di jalur lama ini juga didorong oleh keluhan para pedagang oleh-oleh di daerah Pamucatan, Nagreg. Para pedagang memblokade jalan pada H+3 karena mereka kehilangan pembeli akibat pengalihan ke jalur lingkar Nagreg,sehingga sempat mengakibatkan kemacetan di jalur tersebut.

Dari pantauan S,rekayasa jalur yang dilakukan kepolisian setidaknya mampu membuat arus kendaraan dari arah timur (Garut dan Tasikmalaya) menuju barat terlihat lancar. Baik di jalur Nagreg Lama maupun di jalur Lingkar Luar Nagreg. wisnoe moerti/erichson sihotang/akrom hazami/tomi indra/asep supiandi/atep abdillah kurniawan/sindo/www.pelitakarawang.com

Besok Hari pertama PNS Masuk Kerja ,Inilah Satu Ujian Kepala BKD Baru Karawang

2011-09-04T03:48:00.000-07:00

KARAWANG.PELITAKARAWANG.COM-.Jika wanita ditanya apakah paling yang membuat menolak datangnya seseorang lelaki ,ada beberapa poin alasan mereka lontarkan menurut survei,di antaranya: pria yang rambutnya kotor,kamar itu pria berantakan,tidak ada selerea kerja,suka melontarkan kata-kata sinis dan lainnya.

Nah ,besok adalah hari pertama kerja para PNS di Indonesia khususnya untuk struktural?apakah pantas mereka menolak ngantor alias bolos....

Adakah ada jaminan jam kerja PNS seperti biasa dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB normal berjalan di Karawang di minggu pertama,inilah ujian pertama Kepala BKD Karawang yang baru membuat gebrakan dengan ketegasan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku.

“Kalau besok masih ada PNS yang libur Lebaran, maka harus diberikan sanksi kepada oknum tersebut. Kalau ditemukan bolos, maka oknum harus menerima sanksi yang tegas,Wajib hukumnya para Kepala SKPD melakukan sidak pada setiap SKPD dengan sistem silang. Bahkan Sekda juga harus melakukan sidak langsung ke berbagai instansi.

Biasanya di Karawang ada saja pejabat tertentu abaikan hal masuk kerja setelah lebaran,padahal tidak dibenarkan PNS untuk menambah-nambah hari liburnya, selama pemerintah telah libur sembilan hari untuk merayakan Lebaran bersama keluarga, jadi tidak ada lagi alasan.

Jika ditemukan dalam sidak pejabat molor masuk kerjanya,berikan sanksi misalkan dengan teguran keras, pemindahan staf bersangkutan ke tempat lain, pencopotan jabatan, turun pangkat, dan sangsi tegas lainnya sesuai peraturan kepegawaian. Utama jangan main- main soal disiplin.

Tahun lalu biarkanlan,tapi jika tahun ini ada PNS Karawang yang tidak hadir atau datang telat saat jam,apakah di berikan sanksi sesuai aturan?? ?buktikan!!!.Redaksi.

Karawang Harus berani Tolak Pendatang Baru

2011-09-02T08:23:00.000-07:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-.Saatnya Pemkab Karawang menunjukan rasa kasih dan sayang utama perhatian khusus kepada penduduk asli daerah Pangkal Perjuangan.Karena realitas di lapangan menunjukan angka kemiskinan dan pengangguran penduduk setempat masih tinggi di daerah penyangga ibu kota ini.

Salah satu penyebabnya adalah tidak terakomudirnya mereka oleh lapangan kerja yang ada di Karawang atau kalah bersaing oleh para pendatang dari luar Karawang,mereka biasa datang saat arus balik lebaran atau tahun baru.

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, harus memantau arus balik yang masuk Karawang dan membalikannya mereka kedaerah asalnya,jangan ada ampun lagi bagi mereka apalagi mereka,para pendatang baru tanpa membawa KTP.

Pemkab bisa lalukan operasi penertiban di sejumlah tempat misal terminal Klari,Cikampek,Tanjungpura atau pintu masuk ke Karawang dari berbagai arah menuju kabupaten Karawang,bila perlu lakukan untuk operasi yustisi,sehingga sasaran jelas dan tidak mengada-ada tentunya.,bagi pendatang baru yang tak mengantongi kartu identitas dan surat pengantar dari tempat dipulangkan jangan tertipu alasan ikut keluarga.

Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah orang yang datang terus bertambah ke karawang. Mereka diajak sanak saudara yang sudah lebih dulu tinggal di Karawang.Umumnya niat para pendatang baru itu adalah mencari pekerjaan tapi berdalih silahturahmi untuk mengamankan keberadaanya di Karawang.

"Pada waktu mudik sendiri, tapi begitu balik ke Karawang membawa saudara atau teman-temannya" adalah kebiasaan para pendatang ke daerah Karawang.

Memang pada prinsipnya,Karawang harus bisa terbuka terhadap siapa saja. Namun kenyataan lapangan membuktikan demikian,dan jangan heran di antara pendatang juga banyak yang tidak dibekali dengan keahlian atau ketrampilan khusus alias modal nekat saja ,ini akan berdampak ke lokasi yang di diaminya,yang sangat parah lagi ketika mereka datang tidak memiliki kepastian tujuan dan tempat tinggal selama di wilayah setempat. ini dapat menjadi beban pemerintah daerah karena menambah jumlah pengangguran dan menimbulkan dampak sosial, seperti maraknya gelandangan pengemis dan meningkatnya angka kriminalitas./Redaksi.

IBUKOTA KOSONG....KARAWANG JUGA SEPI

2011-08-29T03:13:00.001-07:00

KARAWANG-PELITAKARAWANG.COM-. Terjawab sudah bahwa Karawang adalah salah satu kota kabupaten /daerah penyangga ibukota dan menjadi salah satu tempat tujuan urbanisasi di pulau Jawa .

Arus kendaraan di sejumlah ruas jalan di Kota karawang, Senin (29/8), lancar bahkan lengang, seiring banyaknya warga yang sudah mudik untuk merayakan Lebaran di kampung halamannya masing-masing.

Memang hal ini juga di tunjang oleh sebagian warga Karawang saat ini lebih suka berdiam diri di rumah masing-masing dan laksanakan tradisi lebaran yaitu silahturahmi antara keluarga.

Informasi di perolah dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, menyebutkan sejumlah ruas jalan seperti arus kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah Jalan MH Thamrim, lancar di kedua arahnya. Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tampak lancar di kedua arahnya.Kondisi serupa terjadi juga di ruas jalan arteri Gatot Subroto ke arah Jalan MT Haryono, serta ruas tol dalam kota.

Kendati arus kendaraan berjalan lancar, petugas Polda Metro Jaya tetap mengimbau kepada para pengguna kendaraan yang melintas di sejumlah ruas jalan tersebut untuk tetap hati-hati dan tetap tertib berlalu lintas.

Sementara itu, di ruas tol dan pintu tol cikampek normal dan lalu lintas masih berlaku buka tutup menurut salah satu petugas ke PELITAKARAWANG.COM di lokasi PAM lebaran yang terletak pas di depan pintu keluar tol Cikampek./red.

(www.pelitakarawang.com)

Tol Cikunir-Cikampek Lancar

2011-08-27T08:31:00.000-07:00

JAKARTA -PELITAKARAWANG.COM-. Arus mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, tampaknya telah mencapai puncaknya kemarin.

Berdasarkan pantauan di lapangan sama sekali tak ditemui hambatan sejak pintu Tol Cikunir hingga Cikampek.

Jika sejak kemarin terjadi kemacetan parah menuju gerbang Tol Cikampek, pemandangan sebaliknya terjadi sore ini.

Berdasarkan pantauan okezone, Sabtu (27/8/2011), sama sekali tak terjadi kemacetan sejak pintu Tol Cikunir hingga Cikampek. Arus jalan terlihat ramai lancar. Namun, masih tetap didominasi kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan mudik dan bus-bus angkutan umum.

Meski terlihat relatif sepi, sejumlah polisi terlihat berjaga-jaga di pintu keluar tol Cikampek./

Tangkap Penyebar "Matikan TV Saat SBY Pidato"

2011-08-18T09:37:00.000-07:00

JAKARTA - PELITAKARAWANG.COM-.Polisi diminta segera menangkap penyebar pesan singkat yang menyerukan agar mematikan televisi saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pidato.

Wakil ketua Bidang Politik dan Hukum Komite 33 Jemmy Setiawan berharap aparat penegak hukum secepatnya bisa menangkap penyebar SMS tersebut. Karena SMS itu sudah meresahkan masyarkat.

Ditambahkan kembali, pesan yang disampaikan pihak yang tidak bertanggung jawab adalah sebagai upaya provokatif.

"Gerombolan orang-orang kecewa pada SBY, saat ini sudah mulai menempuh upaya-upaya provokatif yang tidak berkualitas dengan upaya menghalalkan segala cara untuk menebarkan kebencian," ungkapnya dalam rilis yang diterima okezone, Selasa (16/8/2011).

Sebelumnya, Koalisi Rakyat Males Dibohongi SBY mengajak masyarakat diajak agar mematikan televisi sebagai langkah untuk menghemat energi.

Berikut seruan melalui pesan BlackBerry tersebut, Senin (15/8/2011) pada pukul 21.28 WIB:

Himbauan!!!!! Gerakan hemat energi: Matikan TV anda pada tanggal 16 Agustus saat pidato kenegaraan SBY di tayangkan.....Gerakan Hemat Energi Indonesia (Koalisi Rakyat Males Dibohongi SBY).

(crl/okezone).

Muhammadiyah Tentukan Idul Fitri 30 Agustus

2011-08-18T01:19:00.000-07:00

SURABAYA - PELITAKARAWANG.COM-.Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jatim menentukan Idul Fitri Jatuh pada Selasa, 30 Agustus mendatang. Hal itu sesuai dengan perhitungan sistem hisab hakiki di Tanjung Kodok, Lamongan.

Sekretaris PWM Jatim, Najib Hamid mengatakan pihaknya telah menentukan waktu Idul Fitri tersebut dalam musyawarah ahli hisab pada 5 Juli kemarin. "Idul fitri jatuh pada Selasa, 30 Agustus, " ujarnya, Kamis (18/8).

Ijti'ma akhir Ramadhan 1432 ditentukan pada Senin 29 Agustus yang bertepatan dengan 29 Ramadhan antara pukul 10:04:03 WIB sampai dengan 10:05:16

WIB. Akhir puasa hari itu pada saat matahari terbenam pukul 17:30:53 WIB. Menurutnya, 1 Syawal ditentukan setelah hilal terlihat. Hilal sudah wujud dengan ketinggian 1 derajad 55 menit 11 detik./republika.

Puasa Tingkatkan Kepedulian

2011-08-13T19:29:00.000-07:00

JAKARTA–PELITAKARAWANG.COM-.Menjalankan ibadah puasa selain sebagai sebuah kewajiban juga bisa dimaknai untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat manusia, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Ma’ruf Amin menilai saat ini tingkat kepedulian masyarakat masih belum optimal sehingga diperlukan dorongan dan rangsangan agar tingkat kepedulian sosial tersebut lebih maksimal.

ILUSTRASI

“Seharusnya pemerintah bisa menggalakkan tingkat kepedulian masyarakat kepada sesama, terlebih di saat kondisi negara belum mampu mengentaskan kemiskinan yang jumlahnya tidak sedikit,” ungkap Ma’ruf di Jakarta kemarin.

Menurut dia, di saat negara belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakatnya, orang kaya punya tanggung jawab membantu tugas pemerintah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu.

Sebab itu,Ma’ruf mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama,sebab pada hakikatnya puasa itu memiliki makna penting dalam melatih kepekaan sosial.“Puasa melatih diri kita untuk merasakan bagaimana tidak makan sejak pagi hingga sore,”ujarnya.

Dengan berpuasa, lanjut Ma’ruf, umat Islam diajarkan tidak hanya merasakan apa yang didengar dan dilihat,tetapi juga ikut mengalami bagaimana merasakan lapar dan haus orang-orang yang tidak makan sejak terbit fajar hingga sore hari.

Karena itu, puasa diharapkan dapat memunculkan solidaritas untuk saling berbagi terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. “Dalam ajaran Islam dianjurkan bagi siapa saja yang punya makanan lebih untuk dua orang supaya dibagi untuk tiga orang,”ungkapnya.

Ma’ruf menyebutkan, seperti dijelaskan dalam Alquran, bagi siapa yang menjalankan ibadah puasa akan merasakan betapa lelahnya orang yang tidak bisa makan sehingga diharapkan dapat mendorong sikap kepedulian sosial, sebab saat ini kepekaan sosial masih sangat diperlukan.

“Dalam Islam, tanggung jawab sosial itu ada dua, ada yang disebut tanggung jawab masyarakat kepada masyarakat lainnya serta tanggung jawab negara kepada masyarakat. Jika tanggung jawab sosial sudah dijalankan, diharapkan tidak ada lagi orang-orang yang telantar,” sebutnya.

Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan, ibadah puasa juga diharapkan dapat memberikan dorongan baik kepada setiap pribadi maupun kepada pemerintah untuk membantu sesama, sehingga masalah kemiskinan bisa ditanggulangi. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada suatu saat sudah tidak akan ada lagi orang yang mau menerima sedekah.

Sedangkan saat ini masih banyak yang berhak dan mau menerima sedekah. “Kalau kita melihat kondisi masyarakat saat ini,kepedulian sosial di antara sesama sangat dianjurkan,” tandasnya. Berbagi kepada sesama,kata Ma’ruf, bisa dengan menyerahkan langsung kepada yang membutuhkan atau diberikan melalui lembaga infak, zakat, dan sedekah.

Baginya,itu tidak ada masalah sejauh dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak. Selain itu, pahala bagi orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan juga akan dilipatgandakan.Meski bukan tergolong orang kaya,Nabi sangat dermawan kepada orangorang yang tidak mampu.“Nabi adalah orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nasaruddin Umar mengatakan, bulan suci Ramadan merupakan bulan aktualisasi diri dan menyatakan diri sebagai manusia dalam menjalin hubungan dengan Allah dan manusia.

Berpuasa berarti membangun hubungan dengan Allah, sementara mengeluarkan zakat merupakan kewajiban seseorang dalam menjalin hubungan dengan manusia.“Jadi, berpuasa dan mengeluarkan zakat sama halnya mencontoh sifat-sifat Tuhan. Bahkan dalam bahasa Alquran dikatakan: Tuhan tidak makan,tetapi memberi makan. Begitu juga dengan manusia, kita wajib berpuasa tidak makan, tetapi wajib memberi makan,”kata Nasaruddin.

Menurut dia, semakin banyak sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam diri seseorang akan semakin dekat dengan Tuhannya.Namun,ketika sifatsifat Tuhan itu kian jauh akan semakin jauh pula dari Tuhan dansemakinhinasebagaimakhluk. Semakin dekat seseorang kepada Tuhan akan semakin mulia sebagai makhluk.

Nasaruddin menambahkan, aktualisasi diri dalam lingkup sosial juga sangat diperlukan, sebab keberagamaan seseorang tidak hanya diukur dengan tingkat kedekatan seseorang kepada Tuhan, tetapi juga diukur dengan tingkat keprihatinan seseorang terhadap masalah-masalah sosial.

“Jadi semakin tinggi kualitas keberagamaan kita, mestinya masyarakat itu terbebas dari keterpurukan dan ketertindasan,” imbuhnya. /SINDO.

ICW Usul Dana BOS Masuk Bansos

2011-08-13T03:30:00.000-07:00

JAKARTA-PELITAKARAWANG.COM-.Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah hingga saat ini masih belum transparan. Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, dengan rendahnya tranparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan dana sekolah, akhirnya mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOS juga sangat rendah.

“Banyak penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berbagai larangan yang disebutkan dalam petunjuk teknis (juknis) BOS tidak dipatuhi oleh sekolah,” ungkap Febri di Jakarta, Kamis (11/8).

Febri mengatakan, sekolah-sekolah saat ini sangat leluasa membelanjakan dana BOS karena tidak ada kontrol yang memadai dari publik. Sementara kontrol dari internal pemerintah juga tidak berjalan dengan baik. “Dari sisi ini dapat dilihat bahwa pengelolaan dana BOS sangat buruk,” imbuhnya.

Dijelaskan, meski dalam juknis dana BOS telah diatur bahwa pengelolaan dana BOS harus mengikutsertakan komite sekolah dan orang tua murid, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar sekolah justru berusaha meminggirkan dua kelompok masyarakat tersebut dalam pengelolaan dana BOS.

“Sekolah berusaha mereduksi keterlibatan komite sekolah dan orang tua murid hanya sekadar berperan serta dalam rapat, membayar iuran sekolah atau hanya menandatangani pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dan pertanggungjawaban sesuai dengan tata kelola sekolah,” paparnya.

Oleh karena itu, Febri mengharapkan agar pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. “Tim penyusunan nota keuangan pemerintah harus memasukkan kembali dana BOS pada komponen bantuan sosial dan tidak termasuk kelompok dana transfer ke daerah,” tutur Febri.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus memperbaiki tata kelola sekolah terutama tata kelola dana BOS. Penguatan komite sekolah,lanjut Febri, harus mendapat prioritas untuk dijadikan pengawas eksternal sekolah. “Kemdiknas harus memasukkan putusan komisi informasi pusat (KIP) tentang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS dan kwitansi sebagai informasi terbuka dalam juknis pengelolaan dana BOS 2012,” jelas Febri. (cha/jpnn)

Bu Guru, Sekolah Itu Apa?

2011-08-05T23:24:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.Bu Guru, sekolah itu apa sebenarnya? Aku murid kelas 5 SD. Datang pagi setiap hari. Berbaris rapi dan cium tangan hormat sebelum masuk kelas. Pelajaran pertama matematika. Mudah sekali. Nilaiku selalu diatas sembilan. Pelajaran kedua Bahasa Indonesia.

Ada peribahasa dan latihan membuat paragraf. Sesekali menjadi karangan. Karanganku tidak selalu baik. Setidaknya mendapat nilai tujuh. Pelajaran ketiga IPA. Aku suka melihat pelangi, dan aku mengerti bagaimana proses terjadinya. Ah nilaiku tak pernah kurang dari sembilan. Hari-hari di sekolah, bermain dengan kawan-kawan dikelas secara sembunyi atau di lapangan saat jam istirahat. Atau saat menunggu jemputan pulang. Tapi apakah sekolah itu?

Kemaren aku dimarahi ayah karena tidak bisa menjaga adikku sehingga jatuh. Kata ayah “Percuma saja kamu juara kelas kalau mengurusi adik saja tidak bisa”. Ah aku kan anak pintar. Tapi tidak ada pelajaran yang mengajari bagaimana caranya bertanggung jawab menjaga adik kecil yang berusia satu tahun dan baru pandai berjalan. Minggu lalu aku dibilang ibu cengeng.

Ayah dan ibu keluar kota bersama adik. Aku tinggal berdua dengan mbak Siti. Sore itu hujan lebat. Mbak Siti ke warung membeli lilin karena lampu mati. Tetapi mbak Siti pergi terlalu lama. Senja semakin gelap. Langit kelam, petir menyambar dan menggelegar.

Aku ketakutan dan menangis sendirian. Kata guru anak lelaki harus berani. Berani itu apa? Siapa yang berani dalam situasi gelap senyap begini sendiri. Untung ayah dan ibu segera pulang. Aku menghambur ke pelukan ibu, terisak. Ibu memeluk dan berkata “Duh kenapa anak ibu jadi cengeng begini?”. Sekolah itu apa sebenarnya Bu Guru? Mengapa aku sudah lima tahun sekolah belum juga berani dalam gelap?

Sebentar lagi liburan kenaikan kelas. Bulan Juli mendatang aku sudah menjadi murid kelas enam. Dapatkah aku kembali meraih juara satu seperti biasanya penerimaan rapor? Lalu bisakah aku lulus SD dengan nilai terbaik tanpa ada huru hara? Tadi malam kulihat di TV kejadian yang sangat mengerikan.

Di Surabaya, seorang anak kelas enam SD bernama Alif di demo oleh teman-teman sekolah dan orang-orang sekampung. Gara-garanya Alif tidak mau mengikuti perintah Guru yang menyuruhnya berbuat curang dengan memberikan contekan pada teman-teman pada saat Ujian Akhir Nasional. Alif dan Ibunya serta keluarganya harus mengungsi menghindari amukan masa. Aku sedih. Sekolah itu apa sebenarnya Bu Guru? Mengapa Alif harus dihukum karena ingin jujur dan tidak mau berbuat curang?

Bu Guru, sekolah itu apa sebenarnya? Kakak kelasku tahun ini di sekolah juga disuruh seperti Alif. Katanya, kalau mau masuk SMP favorit harus punya nilai kelulusan SD yang tinggi. Supaya nilai tinggi harus kerjasama dan perlu bantuan kunci jawaban.

Kata Pak Guru Agama, Nabi Muhammad SAW diutus kedunia ini pertama kali adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak utama beliau contohkan adalah kejujuran. Sehingga Nabi SAW digelari Al-Amin. Yang artinya orang yang dapat dipercaya. Tidak suka bohong, tidak licik dan tidak suka curang. Berbohong serta berlaku curang termasuk dosa besar. Tetapi mengapa di sekolah semuanya serba membingungkan? Di SMP dekat rumahku ada kantin kejujuran. Siswa membeli mengambil barang dan membayar tanpa diawasi. Lalu kenapa saat Ujian Nasional juga diberi kunci jawaban oleh gurunya sendiri? Apakah jujur itu? Aku semakin tidak mengerti.

Bu Guru, apakah sekolah itu? Mengapa semakin tinggi sekolah murid-muridnya semakin jahat? Buktinya siswa SMA di dekat komplek rumahku. Kalau malam minggu suka kebut-kebutan dan berisik. Tidak ada polisi yang menangkap. Waktu mereka ngobrol di warung, aku mendengar bahwa mereka sukses Ujian Nasional karena mendapat bocoran soal dari kepala sekolah. Sambil menghirup rokok dan kaki diangkat ke meja mereka tertawa terbahak-bahak mengingat saat kucing-kucingan mengelabui tim pengawas independent.

Bu Guru, sekolah itu apa sebenarnya. Setiap upacara bendera aku mendengar bahwa sekolah-sekolah Indonesia sedang menggalakkan pendidikan karakter. Karakter itu apa? Aku semakin tidak mengerti. Aku hanya ingin jadi Ahli Pesawat terbang seperti Pak Habibie.

Sekolah ke luar negeri untuk pulang membangun bumi pertiwi. Sekarang aku baru akan naik kelas enam. Aku harus masuk SMP dan SMA atau sederajat sebelum bisa sekolah ke Jerman untuk menjadi ahli Pesawat terbang.

Tapi aku harus sekolah kemana Bu Guru? Aku ingin menjadi Ahli Pesawat terbang sekaligus menjadi umat kesayangan Nabi. Menjadi anak baik, jujur dan cinta pada kebenaran. Aku ingin kalau nanti aku besar, koruptor sudah tidak ada lagi di muka bumi.

Aku ingin negeriku sejahtera dan makmur. Tapi aku harus sekolah kemana Bu Guru? Katanya sekolah itu tempat membuat orang bodoh menjadi pintar. Merubah orang menjadi baik. Mengajari menyelesaikan masalah. Dan membimbing seseorang dapat menyiapkan diri meraih cita-cita. Bu Guru, dimanakah sekolah itu? Masih adakah sekolah itu? Apakah sekolah itu?.../republika

Fauziah Fauzan EL MuhammadyPimpinan Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang
elmuhammady@ymail.com

Usulan CPNS Ditolak

2011-08-05T09:16:00.000-07:00

PELITA KARAWANG.COM-.Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menolak usulan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan 24 kabupaten/kota lain.

Kemenpan-RB menilai, usulan calon pegawai yang diajukan tidak sesuai kemampuan keuangan dan beban kerja kepegawaian di daerah.Karena itu,pemprov dan pemkab diminta menghitung ulang kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. “Sudah ada perintah dari Kemenpan-RB untuk menyetorkan ulang usulan formasi CPNS 2011.

ILUSTRASI

Kami disuruh kembali menghitung setiap eselon terendah dan beban kerja pegawai,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Andi Murny Amien Situru ,di Kantor Gubernur Sulsel,kemarin.

Sekadar diketahui, April lalu,Pemprov Sulsel mengajukan usulan 370 CPNS. Sementara itu, jumlah yang diusulkan 23 kabupaten/kota tersebut sebanyak 35.493, terdiri atas tenaga guru 19.032 orang,tenaga kesehatan 5.568 orang, dan tenaga teknis 10.893 CPNS.

“Perintah ini sekaligus memastikan bahwa usulan CPNS yang diajukan April lalu ditolak,” tandasnya. Andi Murny mengaku,Pemprov Sulsel dan pemkab diberikan kesempatan mengajukan usulan ulang kuota CPNS 2011 paling lambat Selasa (23/8). Jika melewati waktu yang ditentukan, Andi Murny mengaku, pihaknya tidak akan bertanggung jawab jika Kemenpan menolak usulan CPNS dari kabupaten/ kota yang terlambat menyetorkan berkas.

“Kalau lewat 31 Agustus, silakan berurusan sendiri dengan Kemenpan.Tahun ini,jadi kalau terlambat, silakan kirim sendiri ke Kemenpan,” katanya, kemarin.

Selain itu, mantan Kepala Badan Promosi Penanaman Modal Sulsel ini memastikan kuota penerimaan pegawai di Pemprov Sulsel dipastikan akan minim dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan memprioritaskan pegawai tidak tetap (PTT) untuk diangkat menjadi CPNS pada 2011.

Jumlah pegawai honorer di Pemprov Sulsel kategori I berjumlah 250 orang, sementara pendaftaran kategori II tidak kurang dari 1.000 orang. Khusus PTT kategori I,ke-250 honorer tersebut akan diupayakan menjadi CPNS mengingat masa bertugas mereka yang sudah bertahun-tahun.

PTT kategori II terlebih dahulu akan menjalani verifikasi oleh Kemenpan-RB dan mereka yang dianggap lulus berkas segera mengikuti ujian yang diselenggarakan BKD Sulsel. Mereka yang tidak lulus,dianggap sudah tidak bisa lagi diangkat wahyudi _menjadi CPNS.

SUMBER

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Makin Berkualitas

2011-08-05T07:04:00.000-07:00

JAKARTA--PELITAKARAWANG.COM: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II secara tahunan (yoy) mencapai 6,5%. Selain karena terus mengamli peningkatan, juga sector manufaktur yang tumbuh dominan 6,1%.

"Momentumnya bagus dan bisa dilihat dan dicermati karena ini benar-benar pertumbuhan yang berkualitas. Karena sektor industri manufaktur tumbuh dengan 6,1%," ujar Hatta di kantor Presiden Jakarta, Jumat (5/8).

Hatta mengatakan, dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur tumbuh 6,1% menunjukan bahwa tudingan deindustrialisasi di Indonesia tidak terbukti. Disamping itu, ujar Hatta, pertumbuhan ini memperkuat sektor lapangan kerja karena serapannya banyak.

"Dan pertumbuhan 6,5 di kuartal kedua ini suatu achievement yang luar biasa ketika hampr semua pertumbuhan dunia mengalami melemah seperti China, Jepang dan Singapura. “Singapura dari 8,5% di kuartal pertama menjadi 0,5% di kuartal kedua. Malaysia juga mengalami penurunan tapi Indonesia tetap," jelasnya.

Ia mengatakan, memang kuartal ke-3 dan ke-4 akan relatif lebih meningkat lagi karena didorong belanja pemerintah yang lebih meningkat dan siklusnya biasanya begitu, dan memberikan porsinya terhadap PDB.

"Jadi saya secara keseleruhan pertumbuhan 6,5% itu akan tercapai, keseluruhan satu tahun yah. Dan optimis melampaui target APBN sebesar 6,4%," jelasnya. (Mad/MICOM).

TKI Yang Memiliki KTKLN dan Memenuhi Persyaratan Diijinkan Berangkat

2011-08-04T08:38:00.000-07:00

Jakarta, PELITAKARAWANG.COM-. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan moratorium TKI ke Saudi Arabia telah resmi dilakukan pada 1 Agustus 2011. Kendati telah resmi dilakukan, bagi TKI yang sudah memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) untuk berangkat ke Arab Saudi, dan memenuhi persyaratan lainnya diijinkan untuk berangkat.

“Mereka (TKI) yang sudah punya KTKLN dan memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya masih dijinkan untuk berangkat dan bekerja,” ujar Jumhur saat wawancara dengan TV One di Jakarta, Senin (1/8).

Menurut Kepala BNP2TKI ini, TKI tersebut dijinkan untuk bekerja karena mereka telah mengurus semua persyaratan-persyaratannya jauh sebelum moratorium TKI ditetapkan pemerintah.

Sebelum moratorium ditetapkanmulai 1 Agustus 2011, jelas Jumhur, ada TKI yang sudah jauh sebelumnya mengurus berbagai dokumen seperti tiket pesawat dan persyatannya-persyaratan lainnya. “Artinya TKI sudah siap berangkat, pemerintah mengijinkan jika semua persyaratan sudah terpenuhi. Yang penting semua dokumen-dokumennya diurus sebelum 1 Agustus 2011. Mereka (TKI) dibolehkan karena berurusan dengan data-data,” tegasnya.

Jumhur meminta, bagi TKI yang belum siap secara mental dan fisik lebih baik jangan memaksakan diri untuk bekerja di luar negeri. Bekerja di luar negeri, katanya, harus memiliki keterampilan dan keahlian yang baik, tidak boleh seorang calon TKI berangkat ke luar negeri tanpa keterampilan dan keahlian yang jelas.

“Pada saat moratorium, pemerintah terus mengembangkan program-program perberdayaan untuk masyarakat. Ini sangat penting dilakukan agar calon TKI yang tidak jadi berangkat mempunyai kegiatan yang jelas,” papar Jumhur sembari menyebutkan begitu Memorandum of Understanding (Mou) dengan Arab Saudi selesai, barulah TKI ke Saudi Arabia diperbolehkan untuk bekerja kembali ke negara tersebut.

Menurut Kepala BNP2TKI itu, saat ini lebih baik tidak menempatkan TKI sektor informal atau Penata Lakasan Rumah Tangga (PLRT) jika terus terjadi maslah. “Kita tidak ingin terus menerus kasus-kasus menimpa TKI. Kita juga tidak mau bangsa ini terus terusik,” pungkasnya.***HAPIPI

Megawati Isyaratkan Tak Maju

2011-08-04T02:59:00.000-07:00

JAKARTA, — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan tak lagi mau maju dalam pemilihan presiden 2014.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PDI Perjuangan di Manado, Rabu (27/7/2011), Megawati mengatakan, dalam amanat Kongres III PDI-P di Bali pada 2010 tidak ada amanat yang secara eksplisit menyatakan ketua umum terpilih otomatis menjadi calon presiden.

Hal ini berbeda dengan amanat kongres pertama dan kedua PDI-P yang secara tegas memutuskan ketua umum terpilih otomatis menjadi calon presiden. ”Itu ada di dalam rumusan keputusan kongres. Jadi, nantinya ada saatnya PDI-P akan memberikan suatu akses untuk calon-calon, siapa gerangan yang akan dijadikan calon presiden. Hanya yang memang berbeda dari dua kongres sebelumnya, kongres pertama dan kongres kedua langsung mengatakan ketua umum terpilih adalah calon presiden PDI-P. Kongres ketiga tidak demikian bunyinya,” ujar Megawati di sela-sela pelaksanaan rakornas.

Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo enggan mengomentari pernyataan Megawati tersebut. Menurut Tjahjo, rakornas kali ini hanya membahas strategi jangka pendek, belum sampai pada pembicaraan tentang persiapan PDI-P dalam Pemilu 2014. Tjahjo mengatakan, kesiapan Megawati untuk kembali bertarung dalam pemilihan presiden 2014 sepenuhnya tergantung pada Presiden Republik Indonesia kelima tersebut. ”Silakan bertanya kepada beliau. Itu ranah beliau,” katanya.

KOMPAS.com

Facebook Memicu Nikah Usia Dini

2011-08-03T23:07:00.001-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.Facebook atau situs jejaring sosial diduga memicu nikah usia dini atau di bawah umur di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Gunung Kidul, Siti Haryanti.

"Saat di persidangan kami selalu menanyakan apakah pasangan di bawah umur berkenalan melalui Facebook. Pasangan ternyata mengakui berkenalan lewat situs itu dan melanjutkan hubungan hingga hamil di luar nikah," kata dia di Wonosari, Kamis.

Menurut dia, Facebook menyebabkan permohonan nikah usia dini di kabupaten ini melonjak drastis pada tahun ini.

Remaja usia sekolah, kata dia di kabupaten ini menjalin pergaulan secara bebas melalui situs itu.

"Situs itu mudah diakses bahkan hingga ke pedesaan sehingga memicu remaja hamil di luar nikah," katanya.

Ia mengatakan lonjakan pengajuan nikah di bawah umur terjadi dalaam dua tahun terakhir.

Pada 2011, kata dia tercatat sebanyak 130 pasangan di bawah umur mengajukan pernikahan di Pengadilan Agama.

Jumlah pemohon nikah usia dini pada tahun ini, menurut dia mengalami kenaikan drastis, yakni sebesar 100 persen dibandingkan sepanjang Tahun 2010.

"Pada tahun lalu, pasangan di bawah usia yang menikah sebanyak 120 pasangan," katanya.

Sebelumnya, ia mengatakan pemohon nikah rata-rata berusia di bawah 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 19 tahun untuk laki-laki.

"Sesuai Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 batas usia pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki," katanya.

Namun, kata dia Pengadilan Agama (PA) Gunung Kidul harus menerima pengajuan nikah usia dini karena rata-rata pasangan hamil di luar nikah.

"Setiap tahun angka pernikahan usia dini di kabupaten ini terus meningkat, padahal pemkab Gunung Kidul telah melakukan banyak sosialisasi untuk menguranginya," kata dia.

Ia mengatakan dampak dari nikah usia dini adalah pasangan mengalami putus sekolah dan menanggung beban psikologis.

"Pasangan yang menikah di bawah umur tidak siap secara ekonomi sehingga memicu terjadinya perceraian," katanya.

Untuk menekan tingginya angka nikah usia dini, kata dia, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten lebih gencar menyosialisasikan dampak nikah usia dini kepada seluruh masyarakat.

"Sosialisasi bisa dilakukan melalui Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA)," kata dia.(Antara).

Redaksi & Yayasan PELITA KARAWANG :Trims Atas Kunjungannya & Selamat Ibadah Puasa Bagi yang menjalakannya."Semoga Memberikan Kemaslahatan Bagi Kita...Amin".

Tarawih Unik, Dua Jemaah Satu Masjid

2011-08-03T11:16:00.000-07:00

Masjid Agung Surakarta,

PELITAKARAWANG.COM-.Sebuah tradisi unik berlangsung di Masjid Agung Surakarta, yang berdiri di kompleks Keraton Kasunanan. Ada dua jemaah salat tarawih berbeda dalam satu atap masjid. Beda imam dan beda jumlah rakat.

Saban salat tarawih, masjid itu dipenuhi dua golongan jemaah salat tarawih, yakni yakni jamaah 11 rakaat dan 23 rakaat. Bisa jadi masjid kuno itu, menjadi satu-satunya masjid yang menciptakan tradisi pluralisme khas Surakarta.

Menyatunya dua jamaah itu menunjukkan ukhuwah islamiyah. Jemaah dengan jumlah rakaat salat tarawih 23 rakaat, menempati ruang sebelah kanan dari ruang utama masjid. Sedangkan jemaah dengan salat tarawih 11 rakaat menempati ruang aula utama masjid, juga dengan imam mereka sendiri.

Meski salat tarawih dalam waktu bersamaan, kedua jemaah tetap rukun dan saling menghormati. Jika ada beda jeda waktu, itu tak terlalu lama. Biasanya jamaah 23 rakaat memulai salat tarawihnya lebih dulu, dengan pertimbangan jumlah rekaat salatnya lebih banyak. Menyusul jamaah 11 rakaat, namun kedua jamaah tidak merasa terusik dengan bacaan salat antar jamaah, meski hanya dipisahkan dinding dan beberapa pintu.

”Semua jamaah melaksanakan salat Isya secara berjamaah dengan satu imam. Namun, ketika shalat Isya selesai, para jamaah itu akan mulai memisahkan diri untuk melaksanakan salat tarawih dengan imam dan jemaahnya masing-masing,” kata Ketua II Takmir Masjid Agung Surakarta, H Slamet Aby kepada VIVAnews.com, Selasa, 2 Agustus 2011.

Untuk saling menghormati dan tidak mengganggu shalat tarawih masing-masing jemaah, pihak takmir masjid mengatur volume pengeras suara kedua imam jamaah itu. ”Agar tidak saling terganggu dengan bacaan imam,” katanya.

Tradisi pluralisme yang tercipta di masjid peninggalan Paku Buwana IV itu sudah berlangsung puluhan tahun. Menurut Slamet, pada awal berdirinya masjid ini, setiap shalat tarawih pada bulan Ramadan jumlah rakaat salatnya kompak 23 rakaat.

Namun, sekitar tahun 1980an, kebijakan untuk memisahkan ruangan itu pun muncul. Sebab, setiap kali shalat tarawih pada hitungan 8 rakaat, sejumlah jamaah meninggalkan masjid dan melanjutkan dengan shalat witir di rumah.

Atas solusi dari KH Muthohar Al Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Ta’fid Wattaqlimil Qur’an yang satu komplek dengan Masjid Agung, pada tahun 1983, jamaah shalat tarawih mulai dipisahkan antara yang 11 rakaat dengan 23 rakaat.

Selanjutnya, yang 11 rakaat menempati ruang utama masjid karena jumlah jemaahnya lebih banyak. Sedangkan, yang jemaah shalat tarawih 23 rakaat pun menempati ruangan sebelah utara masjid yang dari segi ukuran ruangan lebih kecil

”Semua menyadarinya bahwa dalam bulan suci Ramadhan harus menjunjung persaudaraan dan kerukunan. Jangan sampai merusak momen bulan suci ini,” ujarnya.

“Kondisi seperti ini malah menunjukkan kalau di masjid ini ada semacam kemajemukan yang menjunjung ukhuwah Islamiyah di kalangan umat muslim. Jadi, bagi kami tidak masalah yang penting rukun.”

Slamet mengatakan, pemisahan dua jemaah karena salat tarwaih itu tidak lama. karena, usai salat tarawih kedua jamaah itu, berkumpul lagi di serambi masjid untuk menggelar tadarus Al Quran. ”Rasa persaudaraan pun terlihat ketika para jamaah 11 rakaat menunggu dengan sabar rampungnya shalat tarawih di ruang seberang sebelum memulai tadarus,” kata Slamet.

Laporan Fajar Sodiq| Solo•

Sumber:VIVAnews

Makan Nasi & Menangis, Anjing Itu Dianggap Jadi-jadian

2011-08-02T14:56:00.000-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.Warga Nganjuk, Jawa Timur, dihebohkan dengan munculnya seekor anjing aneh. Meski sempat dikejar dan dipukuli, anjing tersebut tidak berusaha lari, bahkan hanya diam tanpa menggonggong.

Karena terus diburu dan dipukuli, anjing tersebut akhirnya diamankan oleh seorang ketua RT setempat.

Ilustrasi

Sudah tiga hari terakhir, ratusan warga terus mendatangi rumah Slamet (58), kKetua RT di Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Mereka penasaran ingin melihat dari dekat sosok anjing yang tidak jelas asal-usulnya itu.

Sementara itu, Slamet mengaku kasihan dan iba terhadap anjing itu dan melarang warga menganiaya.

Secara umum, kondisi anjing betina itu sama dengan anjing lainnya, yang membedakan adalah tingkah lakunya. Anjing itu berjalan selalu dengan kepala menunduk.

Saat dikejar, ia tidak mau lari atau kabur. Bahkan meski dipukuli atau dilempari batu ia tidak menggonggong sedikit pun. Dengan tenang, anjing berwarna coklat itu hanya berjalan santai dan langsung masuk ke rumah Slamet lalu bersembunyi di kamar belakang.

Keanehan lain, ia hanya mau mengonsumsi makanan yang layak disajikan untuk manusia. Nasi rawon yang disuguhi langsung dilahap hingga habis.

Sejak awal kemunculan di Desa Kedondong, warga sudah curiga dengan gerak-gerik anjing aneh ini, sehingga mereka berusaha menangkap dan membunuhnya. Warga khawatir anjing itu dijadikan alat oleh seseorang untuk tindakan kriminal.

Saumi, seorang warga Dessa Kedondong, Kamis (28/7/2011) menuturkan tidak ada yang tahu persis awal kemunculan anjing aneh itu. Berbagai upaya telah dilakukan warga untuk

membuktikan apakah anjing ini jadi-jadian atau sungguhan, di antaranya dengan menaburkan garam yang sudah dibacakan doa ke sekujur tubuh anjing.

Namun meski sekantong garam sudah habis, ternyata anjing itu tak kunjung berubah wujud, kecuali mendadak bangun dan berdiri tegak lalu menangis dan meneteskan air mata. Anjing itu terus menangis berulang-ulang.

Meski belum tahu kebenarannya, warga masih penasaran dan terus mendatangi rumah Slamet sekadar membunuh rasa penasaran.

(Mukhtar Bagus/SUN TV/ton)

Anda Ingin Berotot Seperti Popeye?

2011-08-01T09:10:00.000-07:00

London-PELITAKARAWANG.COM- Pria dewasa mana yang tidak ingin tampil Macho dengan tubuh berisi dan otot bergelembung seperti tokoh kartun Popeye yang rajin melahap bayam?

"Banyak pria dewasa menyadari pentingnya punya tubuh sehat dengan perawakan bugar dan otot berisi," kata konsultan olahraga dari Rumah Sakit London, Dr Tom Crisp sebagaimana dikutip dari laman Daily Mail. Ada lebih dari 650 otot di dalam tubuh. Bagaimana cara merawatnya agar menunjang penampilan.

Asupan karbohidarat lebih penting ketimbang protein, utamanya bagi mereka yang kerapkali berolahraga, kata ahli gizi Alex Thompson.

"Jaringan otot memerlukan protein agar dapat bertumbuh," katanya. "Kita memerlukan setengah gram protein setiap kilogram berat badan kita."

"Rata-rata pria dewasa makan daging ayam dan sayatan kecil salmon. Bagi mereka yang vegetarian, dua butir telor, segenggam kacang dan 250 mililiter susu sudah mencukupi," katanya. "Olahraga intensif memerlukan asupan karbohidrat. Jika otot tidak punya cukup energi, maka otot mudah cedera."

Thomspon mengatakan diet seharusnya terdiri atas 50 persen karbohidrat, mencakup beras, roti gandum dengan buah-buahan kering yang kaya akan gula. "Asupan dari vitamin B dan magnensium dapat menunjang pertumbuhan otot-otot." Ini berpadanan dengan penampilan tokoh kartun Popeye yang gandrung makan bayam.

Bayam kaya akan zat besi, yang berperan penting bagi pertumbuhan otot. Meskipun Popeye kerap menyatakan makan bukan cara yang baik untuk membangun kekuatan tubuh.

"Zat besi dibutuhkan bagi pembentukan haemoglobin, bagian dari sel darah merah yang menghantar oksigen ke tubuh kita," kata Thompson. "Minumlah segelas jus jeruk yang kaya akan vitamin C agar dapat terserap tubuh."

Ia juga menyinggung soal dehidrasi. Itu artinya, tubuh kekurangan elektrolit - bahan kimia tubuh yang diperlukan bagi otot. Rendahnya elektrolit dalam tubuh menyebabkan kram, yang pada gilirannya dapat memicu serangan jantung mendadak.

"Anda memerlukan penggantian elektrolit sesudah melakukan olah tubuh secara intensif. Untuk mengganti elektrolit tubuh, minumlah segelas cairan garam," katanya menjelaskan.

"Makanlah juga jeruk dan pisang, yang kaya akan potasium, atau kacang-kacangan yang mengandung magnesium," katanya.

"Saya menyarankan minum dua liter air setiap hari meskipun anda mengonsumsi makanan yang kaya akan air, seperti buah-buahan. Ukurannya dapat dilihat dari warna urine kita. Bayam tidak juga dapat membuat anda lebih kuat, lebih baik mengonsumsi biji matahari ((5.3mg per 100g), daging (6.1mg/100g) dan apricot (6.3mg/100g)," kata Thompson.(ANTARA )

Ketika Berbuka Sebaiknya Konsumsi Minuman Buatan Sendiri

2011-08-01T01:29:00.000-07:00

JAKARTA -PELITAKARAWANG,COM-. Dewasa ini banyak bermunculan minuman instant atau energi di pasaran. Namun, alangkah baik ketika berbuka puasa mengkonsumsi minuman buatan sendiri. Selain tingkat higienisnya terjamin, kadar kalori yang diasup dapat terukur.

Hal itu diungkapkan Pakar Geriatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Dr. Siti Setiati, SpPD-KGER M.epid. "Minuman instant atau energi tidak perlu dikonsumsi saat berpuasa. Sebab khasiatnya tidak lebih baik dengan minuman yang dibuat di rumah," kata dia.

Dikatakan Siti, setiap dokter tidak melarang namun tidak pula menganjurkan mereka yang berpuasa untuk mengkonsumsi minuman instant atau energi saat berbuka atau sahur. Menurut dia, hal terpenting untuk diperhatikan adalah tingkat kalorinya. Sebab, untuk kondisi tertentu seperti individu dengan penyakit gula, dapat dipastikan memberikan efek yang kurang baik.

Siti menjelaskan, saat mengkonsumsi minuman instant atau energi, kandungan gula dalam minuman langsung diserap. Akibatnya, akan meningkatkan produksi insulin. Peningkatan produksi insulin menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat. "Untuk penyakit gula tentu berbahaya, kondisi serupa juga berlaku pada mereka yang sehat," kata dia.

Siti pun menyarankan agar mereka yang berpuasa untuk mengkonsumsi minuman alamiah seperti, air putih, jus, teh manis atau sirup. "Kalau minuman alamiah boleh-boleh saja, " kata dia.

Yang perlu diperhatikan pula, kata Siti, jangan terlalu fanatik. Maksudnya, seandainya dalam kondisi berbuka diperjalanan, dan hanya menemukan minuman instan atau energi maka tidak masalah. Akantetapi diusahakan cari minuman yang mengandung gula asli. Sebab, saat berbuka asupan kalori sangat penting.

"Kita saat berbuka membutuhkan kalori, Tapi usahakan tidak membeli minuman instant atau energi. Kalau air putih saja memang tidak memenuhi asupan kalori, " pungkas dia.

SUMBER;REPUBLIKA

Sambut Ramadan, Mahasiswi Muslim Jangan Ragu Berjilbab

2011-07-31T06:33:00.000-07:00

JAKARTA - Bulan Ramadan bagi umat muslim merupakan bulan yang sangat dinanti. Menurut kepercayaan, pahala mereka akan dilipatgandakan seiring kebaikan dan ibadah puasa yang tengah jalani.

Biasanya, saat Ramadan banyak hidayah yang menghampiri mahasiswi muslim, di antaranya memakai penutup kepala yang kita kenal dengan jilbab.

Namun sayangnya, niat baik mereka kadang terhalang dengan ketakutan akan terlihat tidak pantas dan akan diejek kawan-kawannya.

Belum lagi ada anggapan "Jilbab Musiman" yang akan melekat pada citra mereka, makin meragukan langkah mereka karena diyakini akan membawa pengaruh buruk dalam kehidupan sosial mereka.

Menanggapi hal tersebut Presiden komunitas pemakai kerudung yang dikenal dengan Hijabers Community, Jenahara Nasution, mengatakan belakangan ini memakai kerudung bukanlah merupakan kendala seseorang dalam bersosial.

"Lima tahun lalu mungkin memang benar anggapan jika perempuan muslim yang masih muda memutuskan untuk memakai kerudung, maka akan terlihat lebih tua atau mungkin diejek karena dianggap tidak pantas. Tetapi sekarang, anggapan itu sudah tidak berlaku lagi," kata Jenahara kepada selepas membuka seminar Women Islamic Forum kepada okezone, Minggu (31/7/2011).

Ibu dua anak itu mengaku, tidak ada kendala selama 12 tahun memakai jilbab. Dia masih bisa bersekolah dan bersosial dengan normal.

"Sebenarnya tidak ada masalah jika ada yang mau memulai pakai jibab. Kalau masalah gaya, sekarang sudah banyak kok desainer baju muslim yang sylish dan terjangkau," jelas perempuan berjilbab tersebut.

Di komuinitas yang dia kepalai, tuturnya, justru banyak dari kalangan mahasiswa yang memakai kerudung. "Karena memang komunitas tersebut diciptakan sebagai wadah komunikasi para pemakai jilbab. Jadi buat pemula yang ingin memakai kerudung, jangan ragu," antusiasnya.

Bukan berarti dirinya dan komunitasnya hanya mementingkan unsur gaya saja dalam berjilbab, "Memakai jilbab bukan hanya sekadar gaya semata, selain karena merupakan ajaran agama, pemakai jilbab harus bisa menjaga perilakunya," tambah perempuan yang akrab dipanggil Jeha ini.(kem/OKEZONE).

Puasa Belanja? No Way!!!

2011-07-30T17:56:00.001-07:00

PELITAKARAWANG.COM-.Bulan Ramadhan adalah saatnya kita mengekang hawa nafsu. Kita harus mengekang nafsu amarah, nafsu nggosipin orang lain, nafsu nonton gambar-gambar yang nggak bener, nafsu berprasangka buruk kepada orang lain, termasuk nafsu syahwat.

Tapi ada nafsu yang sangat sulit untuk dilawan (bahkan cenderung kita umbar) di masa Ramadhan, yaitu nafsu belanja. Sambil menulis artikel ini kemarin (atau dua hari menjelang puasa), saya membukabuka beberapa koran Ibu Kota. Di situ saya temui iklan satu halaman full color dari Matahari.

Dalam iklan super mencolok itu tertulis besar-besar: “Nikmati 1 Hari Hemat Lebih Awal 50%”. Rupanya Matahari sudah curi start untuk memicu perang diskon menyongsong waktu Lebaran. Dalam hati saya mengumpat,“ Berpuasa aja belum, tapi genderang aksi mengumbar nafsu belanja sudah ditabuh bertalu-talu!”

Di halaman lain koran, saya temuai iklan katalog (lagi-lagi 1 halaman full color) milik Electronic City yang dipenuhi foto produk mulai dari TV flat hingga lemari es. Iklannya menggiurkan karena persis di bawah setiap foto produk tertera angka regular price dibandingkan head to head dengan discount price-nya.

Siapapun yang melihatnya (termasuk saya) pasti tak tahan untuk segera ngacir membeli, karena potongan diskonnya memang fantastis. Peritel besar seperti Carrefour, Hypermart atau Giant juga jor-joran beriklan menjelang puasa.Pasalnya,mereka tahu munculnya perilaku belanja di kalangan ibu-ibu yang selalu menyetok barang keperluan sehari-hari menjelang puasa untuk persediaan selama sebulan ke depan.

Alasan ibuibu:,“ Agar buka puasa dan sahurnya lancar,kayak jalan tol bebas hambatan!” Coba mulai hari ini sampai sebulan ke depan Anda buka halaman-halaman iklan koran, pasti Anda akan mendapati iklan-iklan raksasa: mulai dari iklan-iklan program promo mal; iklan kartu kredit bank-bank besar yang menawarkan cicilan 0%; iklan promo tarif murah operator selular; hingga iklaniklan gadget dan mobil yang sesungguhnya nggak nyambung dengan puasa.

Semua jor-joran merayu kita semua untuk berbelanja. Itulah sebabnya saya sering bilang,“Masa Ramadhan adalah masa belanja!” Itu bagi si konsumen.Bagi si marketer lain lagi,“Masa Ramadhan adalah masa jualan!”. Di bulan Ramadhan, nafsu-nafsu yang lain boleh dikekang; tapi nafsu belanja akan tetap jalan, bahkan lebih kencang.

Mood Belanja

Siklus mood belanja di masa Ramadhan biasanya berjalan seperti ini.Ketika Matahari menabuh genderang aksi mengumbar nafsu belanja satu atau dua hari menjelang puasa, saat itulah kita mulai aware dan diingatkan bahwa “masa belanja” telah datang.

Seminggu sebelum puasa,ibuibu akan memborong barangbarang kebutuhan sehari-hari untuk stok selama sebulan berpuasa. Ini tak lain adalah “pemanasan” untuk memasuki puncak masa belanja yang sesungguhnya.

Seminggu pertama berpuasa, mood belanja ini meredup karena kita lagi hot hot-nya menghayati dan menikmati ibadah yang kita jalani setahun sekali ini. Namun setelah itu, mood belanja mulai tumbuh subur seperti layaknya jamur di musim hujan. Dan mood ini mulai betulbetul menggeliat setelah dua minggu lewat kita berpuasa.

Karena itu saya sering menyarankan, kalau Anda melakukan promo puasa-Lebaran, geber-lah promo itu di 15 hari sebelum hari H Lebaran. Setelah dua minggu lewat kita berpuasa, maka kita mulai tidak berkonsentrasi lagi dalam bekerja, apalagi kita-kita yang bekerja di instansi pemerintah.

Masuk kerja boleh dari pagi sampai menjelang maghrib, namun pikiran sudah melanglangbuana ke kampung. Yes: mudik!!! Di kepala kita pun sudah mulai samar-samar terbayang kelebat-kelebat gambar meneduhkan: seluruh kerabat berkumpul setelah shalat Ied, saling maaf-memaafkan,saling canda, saling kangen-kangenan, tentu saja lengkap dengan ketupat dan opor ayam super kental...amboi.

Take-Off

Seiring seisi kepala dipenuhi gambar-gambar suasana kampung halaman yang menyejukkan hati, mood berbelanja pun menggeliat naik kian cepat.Ketika terngiang-ngiang kerabat di kampung, maka hanya satu hal yang kita pikirkan: oleh-oleh.

Oleh-oleh bisa macam-macam; baju, makanan- minuman, perabot rumahtangga, hingga barang-barang elektronik. Di titik inilah aksi serbu mal atau tempat-tempat belanja untuk berburu oleholeh mulai agresif kita lakukan. Ini biasanya terjadi 10 hari sebelum hari H Lebaran.

Seminggu menjelang hari H lebaran biasanya THR mulai mengalir ke kantong.Pada titik ini mood belanja pun betulbetul menemukan momentum puncaknya. Di sinilah kita mulai seperti kesurupan berbelanja. Demi kerabat di kampung segala cara kita gunakan agar bisa membawa oleh-oleh untuk mereka,kalau perlu ngutang.

Itu sebabnya masa lebaran adalah masa panen Pegadaian. THR nggak cukup nggak masalah asal bisa ngutang, segala masalah wes ewess ewesss...lewat dulu; baru dipikir nanti sepulang dari mudik.

Di bulan suci ini mengekang nafsu amarah, harus! Mengekang nafsu nggosipin orang lain, harus! Mengekang nafsu syahwat, harus! Mengekang nafsu belanja,no way!!! Selamat menjalankan ibadah puasa.● YUSWOHADY Pengamat Bisnis dan Pemasaran Blog: www.yuswohady.com Twitter: @yuswohady/SINDO.

Mukjizat Alquran: Relativitas Waktu

2011-07-30T03:57:00.000-07:00

PELITAKARAWANG,COM-.Kini, relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Hal ini telah diungkapkan melalui teori relativitas waktu Einstein di tahun-tahun awal abad ke-20. Sebelumnya, manusia belumlah mengetahui bahwa waktu adalah sebuah konsep yang relatif, dan waktu dapat berubah tergantung keadaannya.

Ilmuwan besar, Albert Einstein, secara terbuka membuktikan fakta ini dengan teori relativitas. Ia menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Dalam sejarah manusia, tak seorang pun mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas sebelumnya.

Tapi tunggu dulu, ada perkecualian! Al-Qur'an telah berisi informasi tentang waktu yang bersifat relatif. Sejumlah ayat yang mengulas hal ini berbunyi:

"Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu menurut perhitunganmu." (QS Al-Hajj: 47)

"Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu." (QS As-Sajdah: 5)

"Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun." (QS Al-Ma'aarij: 4)

Dalam sejumlah ayat disebutkan bahwa manusia merasakan waktu secara berbeda, dan bahwa terkadang manusia dapat merasakan waktu sangat singkat sebagai sesuatu yang lama:

"Allah bertanya: 'Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?' Mereka menjawab: 'Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung.' Allah berfirman: 'Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui'." (QS Al-Mukminun: 112-114)

Fakta bahwa relativitas waktu disebutkan dengan sangat jelas dalam Al-Qur'an, yang mulai diturunkan pada tahun 610 M, adalah bukti lain bahwa Al-Qur'an adalah Kitab Suci./REPUBLIKA